LombokPost-Pemprov NTB terus mematangkan rencana investasi pengolahan sampah, melalui kerja sama dengan PT Stellio Utama Indonesia.
“Kami sudah rapat membahas rencana investasi pengolahan sampah, menjadi energi terbarukan di kawasan TPAR Kebon Kongok,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi, Jumat (26/6).
Namun diakuinya, realisasi proyek tersebut masih terkendala ketentuan regulasi, kebutuhan pasokan sampah harus di angka minimal 1.000 ton per hari, sementara volume sampah yang saat ini berhasil dikumpulkan di TPAR Kebon Kongok, baru sekitar 450 ton per hari.
Didik menjelaskan, secara teoritis, potensi produksi sampah di NTB sebenarnya sangat melimpah, dan jauh melampaui ambang batas minimal.
Jika dihitung berdasarkan jumlah penduduk. Dari hasil kajian, produksi sampah diperkirakan mencapai sekitar 2.600 ton per hari.
Tetapi tantangan terbesarnya, terletak pada tingkat pengumpulan (collecting rate) di lapangan.
“Kalau potensinya sampah kita di NTB ini sekitar 2.600 ton per hari, itu untuk seluruh Pulau Lombok,” kata dia.
Didik tidak menampik, keterbatasan sarana dan prasarana pengangkutan sampah masih menjadi kendala utama di kabupaten dan kota.
Minimnya armada truk pengangkut, menyebabkan potensi sampah yang besar belum seluruhnya dapat dikumpulkan ke TPA. “Memang kalau di kabupaten/kota itu kendala utamanya di situ,” ujarnya.
Permasalahan tersebut, lanjut Didik, juga akan disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup (LH) Mohammad Jumhur Hidayat yang akan melakukan kunjungan kerja, ke NTB dalam waktu dekat, dengan agenda peringatan Hari Mangrove Sedunia.
Pemprov NTB berharap pemerintah pusat dapat memberikan skema khusus, bagi daerah kepulauan seperti NTB yang belum mampu memenuhi syarat pasokan sampah 1.000 ton per hari.
“Makanya pas Pak Menteri datang itu kita akan curhat masalah itu, kita minta skema itu juga di NTB, mengingat kita kan pulau-pulau kecil, kepulauan,” jelasnya.
Didik menegaskan, persoalan mencari investor untuk proyek pengolahan sampah sebenarnya tidaklah sulit.
Pemprov NTB bahkan telah lebih dulu, menjalin nota kesepahaman (MoU) dengan PT Stellio Utama Indonesia, terkait rencana pembangunan fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di daerah tersebut.
“Kita sudah MoU dengan Stellio, kan rencananya PLTSa itu,” jelasnya.
Sementara tantangan sesungguhnya, justru berada pada pemenuhan komitmen pasokan sampah itu sendiri.
Selain itu, masalah kekurangan truk sampah juga akan disuarakan ke pusat, dengan harapan adanya dukungan stimulus atau dana hibah, meskipun kewenangan operasionalnya berada di tingkat kabupaten/kota.
“Rencana kita akan mengundang semua bupati, wali kota se-NTB di acara penanaman mangrove itu, kemudian bisa berdiskusi banyak dengan pak menteri,” pungkas Didik.
Baca Juga: Peringati HLH Sedunia 2026, Dinas LHK NTB Gelar Pasar Murah di TPAR Kebon Kongok
Kepala DPMPTSP NTB Irnadi Kusuma mengatakan, sesuai arahan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, pihaknya akan terus mengawal dan memfasilitasi investor untuk memastikan kelancaran investasi dan perizinan di NTB.
Editor : Akbar Sirinawa