LombokPost-Pemprov NTB bersama Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI) memperkuat tata kelola perikanan kolaboratif (co-management), demi menjaga keberlanjutan stok ikan di perairan NTB.
Komitmen ini ditegaskan dalam Pertemuan Tahunan Komite Pengelolaan Bersama Perikanan (KPBP) yang melibatkan, 107 pemangku kepentingan (stakeholder) sektor perikanan di Mataram, Selasa (30/6).
Pertemuan strategis ini berfokus pada penguatan koordinasi lintas sektor, mulai dari pemantauan data perikanan, perlindungan satwa laut dilindungi, peningkatan kesejahteraan nelayan, hingga perbaikan kualitas komoditas perikanan.
“Kami ingin bergandengan tangan, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan organisasi masyarakat sipil (OMS) dan akademisi untuk mengisi kekosongan data yang penting untuk perumusan kebijakan,” ujar Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal.
Ia juga mengarahkan agar anggota KPBP, berfokus terhadap pembangunan mekanisme pengelolaan perikanan yang lebih presisi tahun ini.
Koordinasi lintas sektor dinilai krusial untuk melindungi karakteristik perikanan NTB yang kaya dan beragam.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menilai Pertemuan Tahunan KPBP praktis menjembatani koordinasi kebijakan dari tingkat nelayan hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Baca Juga: Pabrik Garam Hibah KKP di Bima Mandek
Melalui wadah ini, kementerian, pemerintah daerah, pelaku usaha, hingga akademisi dapat saling bertukar aspirasi agar implementasi kebijakan di lapangan berjalan lancar.
“Pertemuan ini sangat bermanfaat untuk saling bertukar umpan balik. Di tingkat nasional, pertemuan seperti ini sudah mewadahi kesepakatan relaksasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur karena Kementerian dapat bertemu dengan pelaku-pelaku perikanan di tingkat hulu,” ujar Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan KKP Syahril Abd. Raup.
Direktur MDPI Yasmine Simbolon menegaskan, sebelumnya telah dilakukan pertemuan rutin yang diinisiasi Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB ini hanya berfokus pada komoditas bernilai ekonomi tinggi, yakni tuna, cakalang, dan tongkol. Karakteristik perikanan NTB bersifat tropis dan saling berinteraksi dengan beragam spesies.
“KPBP yang awalnya hanya berfokus kepada tata kelola spesies tuna, kini bergeser pendekatan tata kelola berbasis ekosistem yang kolaboratif,” terangnya.
Baca Juga: Kembangkan Sektor Kelautan dan Perikanan NTB, Unram-BRIN Teken MoU
Sebagai wadah formal, Pertemuan Tahunan KPBP memainkan peran penting dalam mempertemukan unsur pemerintah, akademisi, OMS, pelaku industri, hingga asosiasi nelayan kecil dalam kedudukan yang setara.
Guna menjaga keberlanjutan sumber daya ikan tersebut, Pemerintah Daerah didukung oleh MDPI dan enam mitra strategis, yaitu: Wildlife Conservation Society (WCS), AP2HI, FIP2B NTB, Lembaga Juang Ruang Lestari (JARI), Kebersamaan untuk Lautan (KUL), dan Konservasi Indonesia.
Ke depan, laporan kerja KPBP akan diteruskan kepada Gubernur, untuk melengkapi profil kelautan dan perikanan NTB sebagai acuan kebijakan daerah. Hasil tersebut juga akan dibawa ke tingkat nasional sebagai referensi perumusan kebijakan perikanan oleh kementerian.
“Rumusan aksi yang disusun oleh Komite akan diimplementasikan dan dibawa ke dalam pertemuan UPP-WPNRI (Unit Pengelola Perikanan-Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia) seperti yang telah dilakukan di tahun 2025,” pungkas Yasmine.
Editor : Akbar Sirinawa