LombokPost - Pemprov NTB kembali mencatatkan langkah strategis di tingkat nasional.
Melalui pendekatan komunikasi yang proaktif dengan pemerintah pusat, NTB menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI.
Penandatangan nota kesepakatan tersebut sebagai landasan percepatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan berbasis Ekonomi Biru (Blue Economy).
Baca Juga: Ikut Rakornas Sektor Kelautan dan Perikanan, Wali Kota Bima Komitmen Dukung Swasembada Pangan
Nota kesepakatan tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan RI Sakti Wahyu Trenggono bersama Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal di Kantor KKP, Jakarta, Kamis (2/7).
Momentum ini menegaskan posisi NTB sebagai daerah yang bergerak cepat dalam menyelaraskan agenda pembangunan daerah dengan program strategis pemerintah pusat.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan bahwa Pemprov NTB memilih membangun pola hubungan yang lebih aktif dengan kementerian dan lembaga pemerintah pusat.
Baca Juga: Peta Digital 638 Pengusaha Dorong Hilirisisasi Perikanan Kelautan NTB
Menurut Gubernur Miq Iqbal, pemerintah daerah tidak cukup hanya menunggu program turun dari pusat.
Tetapi harus mampu membangun komunikasi yang intensif, menyamakan visi, dan menghadirkan kolaborasi yang menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kami ingin membangun hubungan yang lebih produktif dengan pemerintah pusat. Daerah harus aktif menjemput peluang, membangun komunikasi yang kuat, dan menyelaraskan program nasional dengan kebutuhan pembangunan daerah sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," ujar Gubernur Miq Iqbal.
Pendekatan tersebut menjadi bagian dari arah baru tata kelola pemerintahan di NTB. Pengalaman Gubernur Miq Iqbal sebagai diplomat dimanfaatkan untuk memperkuat diplomasi antarlembaga.
Komunikasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat tidak berhenti pada koordinasi administratif. Tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis yang mampu mempercepat lahirnya berbagai program pembangunan bagi NTB.
Bagi Pemprov NTB, diplomasi bukan semata membangun relasi. Melainkan instrumen untuk membuka ruang kolaborasi, mempercepat sinkronisasi kebijakan, dan menarik lebih banyak program strategis nasional agar dapat diimplementasikan di daerah secara lebih cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan.
Kerja sama antara Pemprov NTB dan KKP dirancang untuk jangka waktu lima tahun dengan sembilan ruang lingkup strategis.
Program tersebut meliputi; sinkronisasi penataan ruang laut; penguatan tata kelola perikanan tangkap dan budidaya berkelanjutan; hilirisasi dan pemasaran hasil perikanan; pengawasan sumber daya kelautan; hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor kelautan dan perikanan.
Seluruh bidang strategis tersebut diarahkan untuk memperkuat daya saing ekonomi maritim NTB sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut.
Kesepakatan ini juga akan memperkuat integrasi antara kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengelolaan ruang laut.
Dengan sinkronisasi tersebut, pembangunan sektor kelautan diharapkan berjalan lebih terarah, memberikan kepastian bagi investasi, serta menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat pesisir.
Manfaat dari kerja sama ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh nelayan, pembudidaya ikan, pelaku usaha perikanan, dan masyarakat pesisir melalui peningkatan produktivitas, penguatan hilirisasi, perluasan akses pasar, serta pengembangan sumber daya manusia yang lebih kompetitif.
Pendekatan ekonomi biru yang menjadi dasar kerja sama juga diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian sumber daya kelautan.
Keberhasilan NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menandatangani nota kesepakatan strategis dengan KKP RI pada kesempatan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun secara baik antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat mampu mempercepat hadirnya kebijakan nasional di daerah.
Bagi Pemprov NTB, setiap kerja sama harus diukur dari manfaat yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar banyaknya dokumen yang ditandatangani.
Melalui diplomasi antarlembaga yang dibangun secara profesional dan berorientasi pada hasil, Pemprov NTB terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat untuk menghadirkan lebih banyak program strategis bagi daerah.
Nota Kesepakatan dengan KKP menjadi bukti bahwa komunikasi yang efektif mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan nelayan, penguatan ekonomi maritim, dan percepatan terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post Online