LombokPost-Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Disparekraf) NTB terus memperkuat pengembangan desa wisata, sebagai salah satu strategi mendorong pertumbuhan pariwisata daerah.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Disparekraf NTB Chandra Aprinova mengatakan, mengacu Surat Keputusan (SK) Gubernur NTB Tahun 2019, telah ditetapkan 99 desa wisata. “Kita masih menggunakan data ini,” ujarnya.
Baca Juga: Disparekraf NTB Sebut Mayoritas Proposal Desa Berdaya Fokus ke Infrastruktur Wisata
Sementara itu, pemerintah kabupaten/kota juga menerbitkan SK desa wisata sesuai kewenangan masing-masing, sehingga terdapat sejumlah perbedaan maupun penambahan desa wisata di setiap daerah.
Sehingga seluruh penetapan desa wisata dari tingkat provinsi maupun kabupaten/kota jika digabungkan, jumlahnya di NTB mencapai 400 lebih desa.
Dampak paling nyata dari berkembangnya desa wisata terlihat pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hampir seluruh aktivitas di desa wisata, melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku ekonomi, mulai dari kuliner, kerajinan, hingga produk budaya.
Chandra mencontohkan bagaimana makanan tradisional seperti cerorot dan ares tidak hanya dijual sebagai produk, tetapi juga menjadi bagian dari aktivitas wisata edukatif.
"Cara mereka membuat cerorot, cara mereka memasak ares itu ekonomi kreatif. Kita bikin cooking class yang berbayar,” ujarnya.
Baca Juga: Balai TNGR Ingatkan Pendaki, Surat Keterangan Sehat Bukan Sekadar Syarat Administrasi
Melalui konsep ini, wisatawan tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga peserta aktif yang belajar langsung dari masyarakat.
Dampaknya, UMKM desa memperoleh nilai tambah yang lebih tinggi karena produk tidak hanya dijual, tetapi juga dikemas dalam pengalaman wisata.
Selain itu, jajanan pasar, hasil pertanian lokal, hingga produk kerajinan tangan menjadi bagian penting dalam rantai ekonomi desa wisata.
UMKM tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terintegrasi dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung.
Selain UMKM, sektor homestay menjadi pilar penting dalam pengembangan desa wisata di NTB.
Ini menjadi sarana utama bagi wisatawan untuk tinggal langsung di rumah warga dan merasakan kehidupan desa secara utuh.
Baca Juga: SEAPLANE BATUJAI: PEMBANGUNAN UNTUK SIAPA?
Namun, Chandra menegaskan peningkatan kualitas homestay menjadi tantangan penting yang harus terus dibenahi. Standar dasar seperti kebersihan, kenyamanan, dan fasilitas sanitasi menjadi perhatian utama pemerintah daerah.
“Minimal toiletnya itu harus terstandarisasi, cara membersihkan toilet, cara merapikan tempat tidur itu akan ada pelatihan,” jelasnya.
Disparekraf NTB juga memberikan pelatihan hospitality kepada masyarakat, agar mampu melayani wisatawan dengan standar yang lebih baik tanpa menghilangkan kearifan lokal.
Dengan demikian, homestay tidak hanya menjadi tempat menginap, tetapi juga bagian dari pengalaman budaya.
Chandra menerangkan, pengembangan desa wisata di NTB tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah kunjungan, tetapi juga menciptakan pemerataan ekonomi.
Dengan menyebarkan wisatawan ke desa-desa, beban destinasi besar seperti kawasan pantai dan kota wisata dapat dikurangi, sekaligus memperluas dampak ekonomi ke masyarakat pedesaan.
“Melalui desa wisata ini kita kembangkan agar wisatawan ini menyebar dan ekonomi ini juga bisa merata,” tegas Chandra.
Baca Juga: Manfaat Desa Wisata, Peluas Lapangan Kerja
Dengan kombinasi kuat antara UMKM, homestay, dan meningkatnya minat wisatawan terhadap pengalaman autentik, desa wisata di NTB kini berada pada fase penting sebagai penggerak utama pariwisata berbasis masyarakat yang berkelanjutan.
Editor : Akbar Sirinawa