LombokPost-Pemprov NTB mulai menyiapkan dukungan anggaran, untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028.
Alokasi tersebut akan mulai terinput di dalam Rancangan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran (TA) 2027.
“Ini sebagai bentuk kesiapan daerah menghadapi ajang olahraga nasional tersebut,” kata Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Rabu (15/7).
Baca Juga: Porprov NTB Cabang Judo Dimulai, GOR Poltekpar Bersiap Jadi Venue PON 2028
Meski demikian, besaran anggaran yang akan dialokasikan, belum dapat dipastikan karena masih akan dibahas lebih lanjut dalam proses penyusunan APBD bersama pihak legislatif.
“Kalau perencanaan sudah ada, tetapi saya belum bisa menyebut angka pasti, karena akan kita bahas kembali ya. Intinya peruntukan penyelenggaraan PON sudah mulai kita pikirkan alokasinya,” tegasnya.
Penyusunan lebih rinci mengenai kebutuhan anggaran, segera dilakukan bersama Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) NTB yang memahami kebutuhan teknis persiapan atlet maupun penyelenggaraan kegiatan olahraga. “Nanti kita bahas dengan KONI sama-sama,” kata Nelly.
NTT, NTB, dan DKI Jakarta resmi ditetapkan sebagai tuan rumah PON XXII Tahun 2028. Penetapan tersebut ditandai dengan penyerahan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) tentang Penetapan Tuan Rumah PON XXII Tahun 2028 beserta surat pengantar penyelenggaraan PON kepada para gubernur daerah penyelenggara di Kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta, pada akhir Juni lalu.
Baca Juga: Mi6 Usul Olahraga Tradisional Masuk PON 2028, Didu: Jangan Sampai Warisan Nusantara Punah
Karena itu, kata Nelly, seluruh unsur pemerintah daerah, termasuk DPRD NTB, diharapkan memiliki pemahaman dan komitmen yang sama, untuk mendukung kepentingan Bumi Gora, dalam menyukseskan penyelenggaraan pesta olahraga nasional tersebut.
“Pemerintah daerah kan bukan hanya gubernur, tetapi juga DPRD ya, itu harus sama-sama memahami kepentingan daerah, kepentingan bersama,” jelas anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) NTB tersebut.
Nelly menjelaskan, Pemprov NTB telah mengusulkan anggaran sebesar Rp 700 miliar ke pemerintah pusat melalui Musrenbang.
Ini untuk kepentingan renovasi venue yang dibagi dalam dua tahap masing-masing Rp 350 miliar. “Ada Rp 700 miliar kita harapkan dari pemerintah pusat,” ujarnya.
Sedangkan anggaran yang mulai direncanakan dalam KUA-PPAS 2027, lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pendukung penyelenggaraan PON.
Menurut Nelly, pengalokasian anggaran sejak 2027 menjadi langkah penting, mengingat NTB harus menyiapkan berbagai hal terkait penyelenggaraan gawe Nasional tersebut di Tahun 2028.
Dukungan tersebut antara lain mencakup berbagai persiapan awal, termasuk pembinaan atlet dan kebutuhan lain yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.
Bagaimana pun, kesiapan menghadapi PON tidak bisa dilakukan secara mendadak, apalagi serampangan. Butuh perencanaan matang, karenanya Pemprov NTB sedari awal memastikan dukungan anggaran sudah tersedia, untuk berbagai tahapan persiapan agar berjalan sesuai rencana.
Baca Juga: Persiapan PON 2028, NTB Usulkan Rp 700 Miliar ke Pusat
Dalam hal ini, NTB serius menunjukkan kesiapannya sebagai tuan rumah, dan tidak dinilai belum melakukan persiapan apa-apa. “Pokoknya sudah ada untuk PON, itu kita sudah siap. Jangan sampai kita dianggap nggak siap nanti,” tandasnya.
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menegaskan persiapan PON di NTB, mengedepankan optimalisasi fasilitas yang telah tersedia. Fokus diarahkan pada pembenahan dan peningkatan kualitas venue sesuai kebutuhan.
“Sehingga penyelenggaraan dapat berlangsung secara efisien, tanpa pembangunan infrastruktur baru yang tidak mendesak,” ujarnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan