LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kemenkum NTB) dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) memperkuat sinergi dalam penyelenggaraan pelayanan hukum bagi masyarakat.
Penguatan kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan antara Kakanwil Kemenkum NTB I Gusti Putu Milawati dan Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar.
Penandatanganan berlangsung di Aula Kantor Bupati Lombok Utara, Senin (20/7/2026).
Kegiatan tersebut turut disaksikan sejumlah pemangku kepentingan dan dirangkaikan dengan tasyakuran Hari Jadi Kabupaten Lombok Utara ke-18.
I Gusti Putu Milawati mengatakan, Nota Kesepakatan tersebut menjadi bentuk komitmen bersama untuk memperkuat koordinasi antara Kemenkum NTB dan Pemkab Lombok Utara.
Menurutnya, kolaborasi tersebut diharapkan tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Penandatanganan Nota Kesepakatan ini merupakan langkah konkret untuk memperkuat sinergi antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara,” ujarnya.
Ia berharap kerja sama tersebut dapat segera ditindaklanjuti dengan program-program strategis yang mampu meningkatkan akses dan kualitas pelayanan hukum di Lombok Utara.
Baca Juga: 127 KDKMP Lotim Ditargetkan Beroperasi Agustus
Milawati menambahkan, pelayanan hukum yang optimal membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan.
Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, kebutuhan hukum masyarakat diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat, tepat, dan terpadu.
Sementara itu, Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar menyambut positif terjalinnya kerja sama tersebut.
Ia menilai sinergi dengan Kemenkum NTB dapat memberikan dukungan dalam memperkuat tata kelola pemerintahan sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Menurut Najmul, momentum Hari Jadi Kabupaten Lombok Utara ke-18 juga menjadi pengingat pentingnya memperkuat kebersamaan dan kolaborasi dalam membangun daerah.
Penandatanganan Nota Kesepakatan ini diharapkan menjadi langkah awal untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Kemenkum NTB dan Pemkab Lombok Utara.
Baca Juga: HUT ke-18 KLU, Masa Depan Yang Harus Diperjuangkan Bersama
Kerja sama tersebut diharapkan mampu mendorong terwujudnya pelayanan hukum yang semakin inklusif, berkualitas, mudah diakses, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di Lombok Utara.
Editor : Kimda FaridaSumber : siaran pers