LombokPost--Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat (Kanwil Kemenkum NTB) memperkuat kapasitas Penyuluh Hukum untuk mencegah penyebaran paham terorisme di tengah masyarakat.
Penguatan tersebut dilakukan melalui kegiatan Peningkatan Kapasitas Pencegahan Terorisme yang digelar di Ruang ZI Kemenkum NTB, Jumat (17/7).
Kegiatan ini diikuti Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum NTB Edward James Sinaga, Ketua Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Lembaga Perlindungan Anak (LPA) NTB Sukran, Dosen Hukum Pidana Universitas Mataram sekaligus relawan Sahabat Anak NTB Ruli, serta para Penyuluh Hukum.
Edward James Sinaga menegaskan pentingnya memperkuat wawasan Penyuluh Hukum agar mampu memberikan penyuluhan, sosialisasi, dan pendampingan kepada masyarakat maupun Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di seluruh wilayah NTB.
Menurutnya, pemahaman yang memadai dibutuhkan agar Penyuluh Hukum dapat berperan optimal dalam mengedukasi masyarakat terkait bahaya penyebaran paham terorisme, terutama yang menyasar anak-anak.
Baca Juga: Pemkab Loteng Hitung Kecukupan Pokir Dewan untuk Perbaikan Jalan
Sementara itu, Sukran memaparkan pengalaman LPA NTB dalam mendampingi anak-anak yang terlibat maupun terpapar tindak terorisme.
Pendampingan tersebut dilakukan melalui berbagai program di sejumlah wilayah NTB dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, hingga mitra internasional.
Dosen Hukum Pidana Universitas Mataram, Ruli, menjelaskan sejumlah faktor yang dapat memicu munculnya paham terorisme.
Salah satunya adalah hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah yang kemudian membuat seseorang rentan bergabung dengan kelompok tertentu dan menerima doktrin kekerasan.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
