LombokPost - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menegaskan bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak dasar setiap warga yang wajib dijamin oleh negara. Karena itu, pemerintah membuat program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Program ini tidak sekadar sebagai layanan administrasi atau mekanisme iuran melainkan sebagai wujud nyata kehadiran negara dengan semangat gotong royong untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan yang setara.
Pesan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB Abul Chair saat membuka kegiatan Edukasi dan Sosialisasi Program JKN serta Pendampingan Pembelajaran Melalui Penguatan Kapasitas Da'i/Da'iyah di Hotel Lombok Raya, Mataram, Kamis (23/7).
Baca Juga: Percepat Layanan, RSUD Selong Gencarkan Daftar Online Melalui Mobil JKN
Kegiatan tersebut perwakilan MUI Pusat, MUI NTB, jajaran Direksi BPJS Kesehatan, tokoh agama, akademisi, serta ratusan da'i dan da'iyah dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.
Dalam sambutannya, Sekda Abul Chair menegaskan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh suksesnya Program JKN serta mengajak masyarakat memahami JKN dari sudut pandang kemanusiaan.
Menurut Sekda Abul Chair, ketika seseorang mengalami kondisi darurat, tidak ada yang akan bertanya terlebih dahulu apakah memiliki uang untuk berobat. Naluri kemanusiaan akan mendorong setiap orang untuk menolong tanpa syarat.
Baca Juga: Mensos Gus Ipul Ungkap Jutaan Peserta PBI JKN Bergeser Status
“Jika hari ini ada warga yang tiba-tiba sesak napas, apakah kita harus memeriksa isi dompetnya dulu sebelum menolong? Tentu tidak. Kita akan menyelamatkannya terlebih dahulu. Itulah semangat gotong royong yang menjadi roh Program JKN," ujarnya.
Sekda Abul Chair menegaskan, JKN yang dikelola BPJS Kesehatan telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan berkualitas bukan lagi hak kelompok tertentu, melainkan menjadi hak seluruh warga negara tanpa membedakan kemampuan ekonomi.
"Melalui JKN, bangsa Indonesia memilih jalan peradaban yang lebih berkeadilan. Tidak boleh ada satu pun warga kehilangan kesempatan untuk hidup sehat hanya karena tidak memiliki biaya. Di situlah negara hadir melindungi rakyatnya," tegasnya.
Baca Juga: Ajukan Pengaktifan 9.000 PBI JKN Lobar, Pemkab Berjuang Kembalikan Hak Warga Miskin
Sekda Abul Chair juga menjelaskan bahwa filosofi JKN sangat dekat dengan budaya gotong royong yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam ajaran Islam, nilai tersebut sejalan dengan konsep ta'awun atau saling tolong-menolong dalam kebaikan.
Sekda Abul Chair mengibaratkan JKN seperti warga desa yang bergotong royong membangun sebuah jembatan. Semua orang memberikan kontribusi sesuai kemampuan, meskipun tidak setiap hari memanfaatkan jembatan tersebut. Namun ketika dibutuhkan, semua orang dapat merasakan manfaatnya.
"Ketika kita sehat, iuran yang dibayarkan mungkin membantu saudara kita yang sedang dirawat di rumah sakit. Sebaliknya, saat kita sakit, masyarakat lainlah yang membantu melalui sistem yang sama. Inilah solidaritas sosial yang luar biasa, bahkan dapat menjadi amal jariyah kolektif," ungkapnya.
Sekda Abul Chair juga memberikan apresiasi kepada ratusan da'i dan da'iyah dari seluruh NTB yang dilibatkan sebagai mitra edukasi JKN. Tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membangun kesadaran masyarakat.
“Menjadi peserta JKN bukan hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama,” katanya.
Melalui dakwah yang disampaikan tidak hanya memperkuat hubungan manusia dengan Allah (habluminallah), tetapi juga mempererat hubungan antarmanusia (habluminannas). Termasuk melalui ajakan menjaga kesehatan dan memahami pentingnya perlindungan kesehatan bagi keluarga.
Selain itu, Sekda Abul Chair mengingatkan bahwa transformasi pelayanan kesehatan tidak cukup hanya mengandalkan rumah sakit modern dan teknologi canggih. Pelayanan yang baik tetap harus berlandaskan nilai-nilai kemanusiaan.
"Teknologi boleh semakin maju, fasilitas boleh semakin lengkap. Tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat adalah sentuhan kemanusiaan. Senyum, keramahan, dan kepedulian tenaga kesehatan adalah obat pertama yang dirasakan pasien saat datang ke fasilitas kesehatan," pesannya.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan Akmal Budi Yulianto mengatakan, Program JKN menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia, khususnya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor kesehatan.
Saat ini, kata Akmal, masih terdapat tantangan berupa rendahnya pemahaman masyarakat, belum meratanya akses informasi, serta belum optimalnya pemanfaatan layanan digital.
Karena itu, BPJS Kesehatan menghadirkan program TASBIH JKN dengan melibatkan para da'i sebagai garda terdepan JKN untuk menyampaikan edukasi langsung kepada masyarakat.
Sementara itu, hingga 31 Mei 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai 285,25 juta jiwa atau 98,94 persen dari total penduduk Indonesia, dengan tingkat keaktifan peserta sebesar 82,78 persen.
Menurut Akmal, capaian tersebut menjadi bukti bahwa semangat gotong royong masih menjadi fondasi utama JKN. Masyarakat yang sehat membantu mereka yang sedang sakit, sementara yang mampu ikut menopang peserta yang kurang mampu. (lil/diskominfotikntb)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post