LombokPost-Penerapan kebijakan work from home (WFH) di lingkup Pemprov NTB masih diberlakukan, namun tidak seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) menerapkannya secara penuh.
Hal itu karena sebagian besar (OPD) tengah fokus mengejar target kinerja, pada semester kedua tahun anggaran.
“WFH masih berlangsung, tetapi tidak semua kepala dinas menjalankannya, karena sekarang mereka sedang mengejar target kinerja,” terang Kepala Biro Organisasi Setda NTB Ahmadi, Jumat (24/7).
Baca Juga: WFH Pemprov NTB Baru Dijalankan Sebagian OPD
Pada pertengahan tahun seluruh OPD dihadapkan pada berbagai agenda strategis, mulai dari realisasi pekerjaan agar sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan APBD Perubahan 2026, dilanjutkan APBD murni 2027, hingga laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).
Kondisi itu membuat beban kerja OPD semakin padat, terutama setelah adanya penyesuaian organisasi yang membuat beban pekerjaan dalam setiap tim bertambah.
Sehingga kehadiran ASN dibutuhkan untuk mempercepat realisasi program dan target yang telah ditetapkan.
“Kerja normal saja mereka masih pontang-panting, apalagi dengan WFH, mereka kesulitan mengkoordinir ASN atau sumber daya-nya di luar kantor dengan segala keterbatasan,” jelas mantan kepala Pelaksana BPBD NTB tersebut.
Perlu dipahami, periode Juni - Agustus merupakan masa krusial untuk mempercepat capaian realisasi program.
Baca Juga: Pemkot Mataram Rancang Penggabungan Uang Lembur dan Honorarium ke TPP ASN
Ahmadi menegaskan, jika target tidak segera direalisasikan hingga akhir Agustus, pelaksanaan pekerjaan pada September, diperkirakan akan terkendala musim hujan yang dapat menghambat kegiatan.
Terutama bagi OPD yang menangani pekerjaan fisik seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DKP), dan Dinas PUPRPKP, dan Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) NTB.
“Soalnya kalau udah masuk September menuju akhir tahun, ada saja hujan dan itu bisa menjadi kendala, terutama bagi OPD-OPD kita yang mengejar target fisik,” bebernya.
Karena itu, kata Ahmadi, Pemprov NTB memberikan keleluasaan kepada masing-masing kepala OPD untuk mengatur pola pelaksanaan WFH, sesuai kebutuhan instansinya.
“Kita memahami beratnya kerja teman-teman di OPD jadi WFH tetap ada, tetapi dilakukan secara selektif agar pelayanan dan target tidak terganggu,” tegasnya.
Pemprov NTB tidak ingin keterlambatan penyelesaian program terulang seperti pengalaman, pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, percepatan realisasi program menjadi prioritas agar seluruh target kinerja dapat dicapai sesuai jadwal.
Nantinya, jika Biro Organisasi Setda NTB dimintai penjelasan mengenai situasi WFH di lingkup Pemprov NTB oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tentu disampaikan dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya di lapangan.
Baca Juga: Kanwil Kemenkum NTB Dorong Digitalisasi Manajemen ASN Lewat Aplikasi I-Mut
Pemprov NTB tetap mengutamakan pencapaian target kinerja dibanding penerapan WFH secara kaku. “Kita jelaskan apa adanya ke orang kementerian, karena yang kita utamakan adalah progres target kinerja dan yang penting ASN tetap bekerja,” tandasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan