LombokPost+Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) NTB, telah mengusulkan perbaikan sejumlah infrastruktur yang terdampak bencana kepada pemerintah pusat. “Usulannya sudah banyak kami sampaikan ya,” kata Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin, Jumat (24/7).
Namun hingga kini, belum seluruhnya mendapatkan tindak lanjut dari pemerintah pusat. “Memang belum ada realisasi, tapi penting kita sudah melakukan upaya,” imbuhnya.
Perbaikan beberapa jembatan dan ruas jalan yang mengalami kerusakan, akibat bencana maupun membutuhkan penanganan lanjutan, tersebar di berbagai wilayah di NTB.
Baca Juga: Lawan Dampak El Nino, BNPB Bangun Sumur Bor di Daerah Rawan Kekeringan NTB
Menurut Sadimin, kebutuhan anggaran untuk penanganan infrastruktur tersebut, cukup besar dan nilainya bervariasi, tergantung panjang ruas jalan maupun tingkat kerusakan yang harus ditangani.
“Kalau untuk jalan anggarannya banyak dan bervariasi, tergantung panjangnya. Totalnya bisa lebih dari Rp 50 miliar,” ujarnya.
Karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah, BPBD NTB mengusulkan dukungan pembiayaan melalui pemerintah pusat, baik melalui BNPB maupun program pemerintah pusat lainnya.
“Kita usulkan ke BNPB, juga ke program pemerintah pusat seperti Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD), karena kemampuan anggaran daerah terbatas,” jelas mantan kepala Dinas Perkim NTB tersebut.
Sadimin mengatakan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat terkait usulan tersebut. Menurutnya, proses realisasi sangat bergantung pada ketersediaan anggaran.
Sementara itu, berkaitan dengan kondisi ruas jalan yang mengalami kerusakan saat ini, Sadimin mengatakan sebagian besar masih dapat dilalui masyarakat.
Baca Juga: TRC Infrastruktur NTB Mulai Bekerja, Jalan Kediri–Kuripan Jadi Prioritas Awal
Namun, curah hujan yang terjadi beberapa waktu terakhir menyebabkan sejumlah titik mengalami kerusakan dan lubang yang semakin parah. “Jalan masih bisa dipakai, cuma akibat hujan kemarin banyak lubang,” kata dia.
Ia meminta masyarakat memahami kondisi tersebut, karena keterbatasan anggaran pemerintah membuat seluruh perbaikan belum dapat dilakukan secara bersamaan. “Sambil kita terus upayakan penanganannya,” terang Sadimin.
Untuk penanganan lanjutan, BPBD NTB akan melakukan inventarisasi terhadap laporan kerusakan yang masuk. Setiap usulan nantinya akan diverifikasi untuk memastikan lokasi yang benar-benar membutuhkan penanganan prioritas.
“Kalau ada laporan, kita inventarisir dulu, kemudian kita verifikasi apakah memang benar-benar membutuhkan penanganan,” tandasnya.
Bupati Lombok Timur Haerul Warisin juga meminta dukungan pemerintah pusat, untuk penanganan sejumlah infrastruktur yang rusak akibat bencana sejak tahun 2024.
Pemerintah daerah telah melakukan penanganan sementara, namun membutuhkan dukungan anggaran yang lebih besar untuk perbaikan permanen.
Pria yang akrab disapa Haji Iron ini mengatakan, beberapa jembatan yang rusak memiliki kebutuhan anggaran miliaran rupiah, sementara daerah hanya mampu membangun jembatan sementara dengan anggaran terbatas.
“Kami sudah buatkan proposal untuk penanganan infrastruktur ini, karena kebutuhan anggarannya cukup besar dan kemampuan daerah terbatas,” kata dia.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI Suharyanto mengatakan, usulan penanganan infrastruktur terdampak bencana di berbagai wilayah NTB, masih dalam proses pembahasan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
Proses pengajuan tersebut sebelumnya telah disampaikan, namun masih menunggu jadwal pembahasan lanjutan bersama Kemenkeu. “Kita masih menunggu undangan untuk pembahasan,” ujarnya.
Ia menyebut, usulan tersebut perlu dilakukan penyesuaian kembali, terutama terkait standar harga yang akan digunakan. Sebab, terdapat perubahan standar harga dibandingkan pengajuan sebelumnya.
Di sisi lain, pemerintah pusat juga tengah melakukan koordinasi, terkait penanganan bencana banjir di Sumatera yang membutuhkan perhatian.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan