LombokPost-Sejumlah warga tampak semringah saat menerima distribusi air bersih, dalam kunjungan kerja Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal ke Desa Berdaya Tematik dan Transformatif, di Desa Mangkung, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Senin (27/7).
Bantuan tersebut menjadi angin segar bagi masyarakat yang selama hampir dua bulan terakhir, kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau. “Iya, sudah dua bulan ini kami kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar Hasanah, warga Desa Mangkung saat ditemui.
Ia mengaku krisis air bersih membuat masyarakat harus mencari berbagai cara, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Baca Juga: Lawan Dampak El Nino, BNPB Bangun Sumur Bor di Daerah Rawan Kekeringan NTB
Karena air dari sumur maupun sungai yang selama ini menjadi sumber utama, perlahan mengering sehingga sebagian warga terpaksa membeli air.
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Iqbal menyalurkan tiga tangki air bersih melalui Tagana Dinas Sosial P3A, dengan kapasitas masing-masing 5.000 liter sebagai langkah cepat membantu masyarakat terdampak kekeringan.
Meski bantuan air bersih sangat membantu, Hasanah berharap Pemprov NTB juga menghadirkan solusi jangka panjang melalui pembangunan sumur bor.
Menurutnya, keberadaan sumur bor akan sangat membantu masyarakat, saat musim kemarau tiba sehingga warga tidak lagi bergantung pada distribusi air bersih.
“Kalau bisa dibangun sumur bor di sini, supaya kalau kemarau kami tetap bisa memanfaatkan air untuk kebutuhan sehari-hari,” harapnya.
Menanggapi aspirasi tersebut, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengatakan penyediaan sumur bor telah menjadi atensi. “Sumur bor sudah menjadi perhatian kami,” ujarnya.
Gubernur Iqbal juga telah berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pada Jumat lalu (24/7), dan memperoleh tambahan alokasi pembangunan sumur bor untuk membantu daerah-daerah yang mengalami krisis air bersih.
Menurutnya, sebagian sumur bor tersebut direncanakan dibangun di wilayah selatan Pulau Lombok dan selatan Pulau Sumbawa yang selama ini, dikenal sebagai kawasan rawan kekeringan setiap musim kemarau.
Terlebih, musim kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang sehingga langkah antisipasi perlu disiapkan sejak dini.
Adapun lokasi pembangunan sumur bor belum ditetapkan karena jumlah yang tersedia masih terbatas, sementara biaya pembangunan setiap unit relatif besar.
Karena itu, pemerintah akan melakukan asesmen untuk menentukan daerah yang paling membutuhkan agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran.
Apabila hasil asesmen menunjukkan Desa Mangkung, menjadi salah satu wilayah dengan kebutuhan paling mendesak, desa tersebut akan diprioritaskan untuk mendapatkan pembangunan sumur bor.
“Kalau nanti Mangkung yang paling membutuhkan, tentu akan menjadi prioritas. Tapi kita ases dulu mana yang paling mendesak,” tandasnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, besaran biaya pembangunan sumur bor sangat bergantung pada kondisi geologi di setiap daerah, terutama kedalaman sumber air tanah.
Baca Juga: Kekeringan di NTB Terus Meluas, KSB dan Lobar Tetapkan Status Siaga Darurat
Menurutnya, untuk kawasan selatan Pulau Lombok maupun beberapa wilayah di NTB, pengeboran umumnya harus dilakukan hingga kedalaman lebih dari 100 meter.
“Dengan kondisi seperti itu, biaya pembangunannya bisa mencapai hampir Rp 500 juta per titik,” ujarnya.
Pembangunan sumur bor merupakan salah satu opsi dalam penanganan kekeringan, khususnya di daerah yang tidak memiliki sumber air permukaan.
Karena biaya pembangunan maupun operasionalnya cukup besar, sumur bor menjadi pilihan terakhir setelah berbagai alternatif penyediaan air bersih lainnya tidak memungkinkan.
Selain aspek teknis, pemerintah juga menaruh perhatian pada keberlanjutan pengelolaan sumur bor.
Menurut Kusuma, pengalaman menunjukkan infrastruktur air bersih kerap tidak berfungsi optimal karena tidak adanya pengelola yang mampu menanggung biaya operasional setelah pembangunan selesai.
Pengoperasian sumur bor membutuhkan biaya rutin, mulai dari konsumsi listrik hingga bahan bakar apabila menggunakan mesin pompa.
Karena itu, pemerintah tidak hanya membangun fisiknya, tetapi juga memastikan adanya kelompok masyarakat yang siap mengelola dan memelihara fasilitas tersebut.
“Jangan sampai sumur bor dibangun, dimanfaatkan sebentar, lalu berhenti beroperasi karena biaya listrik atau bahan bakarnya tidak mampu ditanggung. Itu yang ingin kita hindari,” jelasnya.
Untuk itu, setiap sumur bor yang dibangun nantinya akan diserahkan kepada kelompok pengelola di tingkat desa, bertanggung jawab terhadap operasional, pemeliharaan, hingga pembiayaan agar layanan air bersih tetap berjalan dalam jangka panjang.
Saat ini, kebutuhan pembangunan sumur bor di NTB masih terus dipetakan, karenanya belum ada jumlah pasti titik yang akan dibangun, karena penentuannya bergantung pada hasil kajian potensi cekungan air tanah di masing-masing wilayah.
“Ini tidak sampai 100 titik karena semuanya harus disesuaikan dengan potensi cekungan air tanah di lokasi yang akan dibangun,” tandasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan