LombokPost-Sebagai respons cepat atas penetapan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan di Lombok Barat, dalam pekan ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melalui Tim Tanggap Darurat Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTB, menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat terdampak.
“Langkah ini merupakan tindak lanjut atas kondisi kekeringan di Lombok Barat saat ini,” tegas Kepala BPBPK NTB Dades Prinandes, Kamis (6/8).
Mengacu data BPBD NTB per 31 Juli, Pemkab Lombok Barat telah menetapkan status siaga darurat kekeringan.
Setidaknya, ada 5.595 KK atau 17.099 jiwa di 11 desa yang tersebar di lima kecamatan, mengalami kekurangan air bersih.
Karenanya, penyaluran air bersih tersebut berlangsung di Dusun Gerebegan, Desa Jembatan Gantung, Kecamatan Lembar, dan Dusun Madak Belek 2 Desa Cendi Menik, Kecamatan Sekotong.
“Kami mendistribusikan air bersih menggunakan mobil tangki dengan total air bersih yang telah disalurkan sebanyak 12 ribu liter, dan ditampung pada tandon berkapasitas 5.300 liter,” kata dia.
Bantuan tersebut memenuhi kebutuhan air bersih bagi 220 kepala keluarga (KK) yang mengalami kesulitan, memperoleh air akibat musim kemarau.
“Kecepatan respons menjadi faktor penting dalam mengurangi dampak kekeringan terhadap masyarakat,” ujar dia.
Menurutnya, penyaluran air bersih merupakan salah satu bentuk kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap kebutuhan dasar di tengah musim kemarau.
Baca Juga: Ringankan Beban Warga Terdampak Kekeringan, Brimob Polda NTB Turun Salurkan Air Bersih di Kota Bima
Penanganan bencana tidak hanya berfokus pada respons saat kondisi darurat terjadi, tetapi juga memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Penyediaan air bersih juga merupakan bentuk kehadiran negara, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
“Kami akan terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan agar penanganan dapat dilakukan secara cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dades menambahkan, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menghadapi potensi kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung selama musim kemarau.
“Kami bersama pemerintah daerah akan terus memantau wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan akses air bersih,” jelasnya.
Apabila diperlukan, distribusi bantuan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan agar masyarakat tetap memperoleh layanan yang optimal.
Di samping itu, penyediaan air bersih merupakan bagian dari komitmen Kementerian PU dalam mendukung penanganan darurat bencana, sekaligus memastikan masyarakat tetap memperoleh akses terhadap layanan dasar selama musim kemarau.
Baca Juga: Sumur Bor Jadi Kebutuhan Mendesak Warga NTB Menghadapi Bencana Kekeringan
Penanganan tersebut juga menjadi bagian dari implementasi PU 608, yaitu sistem respons cepat Kementerian PU, dalam penanggulangan bencana yang mengedepankan kecepatan mobilisasi personel, peralatan, dan dukungan teknis.
“Ini semuanya untuk memastikan masyarakat tetap memperoleh layanan dasar, pada saat terjadi kondisi darurat,” tandas Dendes.
Dalam siaran resmi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, penyediaan layanan air bersih menjadi salah satu prioritas Kementerian PU, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana kekeringan.
Menurutnya, air merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan, terlebih di tengah meningkatnya tantangan perubahan iklim.
“Di tengah dunia yang terus berubah dan penuh ketidakpastian, air menjadi fondasi yang sangat penting bagi pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Selain memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat melalui distribusi air bersih, Kementerian PU juga terus menjalankan strategi jangka menengah dan panjang dalam menghadapi ancaman kekeringan, termasuk dampak fenomena El Nino.
Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan sumber daya air secara terpadu, untuk menjamin ketersediaan air bagi kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian dalam mendukung target swasembada pangan nasional.
Strategi Kementerian PU adalah memastikan ketersediaan air baku dan air irigasi tetap terjaga melalui optimalisasi bendungan, embung, jaringan irigasi, operasi waduk, serta berbagai langkah antisipatif lainnya.
“Sehingga kebutuhan air masyarakat dan irigasi tetap terpenuhi meski menghadapi ancaman kekeringan akibat El Nino,” pungkasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan