LombokPost-Realisasi investasi Non-UMK di NTB pada Triwulan II terhitung dari periode April–Juni, mencapai Rp 15,17 triliun.
Investasi tersebut masih didominasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp 12,41 triliun atau 81,85 persen, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) di angka Rp 2,72 triliun atau 18,15 persen.
“Kepercayaan investor domestik terhadap iklim investasi di NTB masih cukup kuat,” terang Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) NTB Irnadi Kusuma, saat temu media di gerai BALE KITA, Kamis (6/8).
Baca Juga: Semester I 2026, Investasi NTB Tembus Rp 33,73 T, Semakin Berkualitas dan Inklusif
Investasi domestik paling besar terkonsentrasi di Kabupaten Sumbawa Barat dengan nilai mencapai Rp 11,12 triliun. Selanjutnya, Kota Mataram mencatat realisasi investasi PMDN sebesar Rp 388 juta, disusul Lombok Barat sebesar Rp 289 juta.
Sementara itu, realisasi PMA paling besar masuk ke Dompu dengan nilai Rp 1,55 triliun. Posisi berikutnya, Lombok Tengah sebesar Rp 576 juta, kemudian Sumbawa Barat dengan realisasi Rp 322 juta.
Menurutnya, perbedaan realisasi PMDN dan PMA di Bumi Gora yang masih cukup lebar, bukan dipengaruhi kondisi geopolitik nasional maupun internasional saat ini.
Nilai investasi PMDN lebih besar, karena ditopang jumlah pelaku usaha yang jauh lebih banyak dibandingkan PMA.
Sementara investasi asing umumnya hanya berasal dari satu hingga beberapa perusahaan besar, meski nilai investasinya relatif tinggi.
“Kalau kita lihat PMA ini memang satu sampai tiga perusahaan besar yang sudah berinvestasi dan nilainya memang besar,” ujarnya.
“Tetapi secara kuantitas PMDN jauh lebih banyak. Karena jumlah investornya lebih banyak, otomatis nilai investasi PMDN juga lebih besar,” tambah Irnadi.
Baca Juga: UMKM Dominasi Investasi di Lombok Timur, Modalnya Capai Rp 2,3 Triliun
Ia menegaskan, ketimpangan realisasi investasi tersebut bukan fenomena baru yang muncul pada 2026. Berdasarkan tren beberapa tahun terakhir, capaian PMA memang selalu berada di bawah target.
“Jadi ini terjadi bukan hanya tahun 2026 yang terjadi jomplang antara PMDN dan PMA. Tahun 2025 bahkan 2024 pun PMA tidak mencapai target,” ungkapnya.
Salah satu penyebab utama masih terbatasnya investasi asing, adalah proses dan persyaratan yang harus dipenuhi investor luar negeri lebih kompleks.
Persyaratan administrasi dan perlakuan hukum terhadap investor asing menjadi tantangan tersendiri. Irnadi membeberkan, mayoritas pemilik modal asing tidak berdomisili di Indonesia dan lebih banyak menyerahkan operasional kepada jajaran manajemen lokal.
Ketatnya regulasi PMA ini pun telah disampaikan langsung ke pihak Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), agar mekanisme perizinan bagi PMA dapat dibuat lebih ramah, tanpa mengurangi prinsip kehati-hatian dalam proses verifikasi.
“Bukan berarti verifikasinya tidak selektif, tetapi bagaimana memberikan kemudahan bagi investor yang memang memiliki rekam jejak yang baik,” tandasnya.
Juru Bicara Pemprov NTB Ahsanul Khalik mengatakan besarnya porsi PMDN, menunjukkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menarik investor domestik.
Menurutnya, investasi dari dalam negeri memiliki dampak ekonomi yang lebih besar karena perputaran uangnya tetap berada di daerah. “Ini menunjukkan kemampuan Bapak Gubernur menarik investasi dari dalam negeri,” terangnya.
Kebijakan investasi agar lebih berpihak kepada investor domestik, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti pertambangan, pertanian, dan perdagangan. “Karakteristik investasi di NTB memang dibangun untuk kepentingan investor domestik,” jelasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan