LombokPost-Lebih dari 20 unit rumah dinas di belakang kompleks Gedung DPRD NTB segera dibongkar, menjadi bagian dari penataan kawasan dan perluasan lahan parkir untuk pembangunan gedung baru DPRD NTB.
“Kami sudah mendengar informasi itu,” kata Kepala Seksi Hukum dan Informasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Mataram Fatih Ghozali.
Material hasil pembongkaran yang masih memiliki nilai ekonomi, nantinya dapat dilelang melalui pengumuman resmi.
Fatih menegaskan, material yang berpotensi dilelang antara lain kayu, kusen, atap, kaca hingga genteng. “Sisa bongkaran bisa berupa kayu, kusen-kusen, atau atap. Nanti dikumpulkan dulu apa saja material yang masih memiliki nilai,” jelas dia.
Baca Juga: Akademisi Sebut Jaksa Tak Boleh Ajukan Kasasi Vonis Bebas Terdakwa Gratifikasi DPRD NTB
Karena tidak seluruh material hasil pembongkaran dapat dilelang. Material seperti tembok bangunan tidak memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual.
Sehingga, penentuan material yang layak dilelang harus melalui penilaian dan pengecekan langsung ke lokasi. “Teman-teman penilaian harus ke lapangan dulu. Dari situ bisa diketahui material apa yang bisa laku dan dijual,” bebernya.
Nilai material bongkaran belum dapat dipastikan sebelum dilakukan pemeriksaan di lapangan. Penilaian akan melihat jenis serta kondisi material yang masih memiliki nilai sisa.
Terkait waktu pelaksanaan lelang, Fatih menyebut Pemprov NTB sebaiknya segera melaksanakannya setelah nilai limit ditetapkan.
Langkah tersebut, dinilai dapat mendukung percepatan pembangunan gedung baru DPRD NTB.
“Kalau sudah ada nilai limitnya, seharusnya segera. Lelang lebih cepat, tentu pembangunannya bisa lebih cepat lagi,” ujarnya.
Baca Juga: Gedung DPRD NTB Diprediksi Molor HIngga 2029, Buntut Pemangkasan Anggaran Pusat
Lelang material bongkaran selama ini cukup diminati. KPKNL Mataram telah beberapa kali menangani lelang material sisa pembongkaran dengan jumlah peminat yang relatif banyak.
Apalagi, proses lelang kini dilakukan secara daring melalui lelang.go.id sehingga peserta tidak terbatas dari wilayah NTB. Peminat dapat berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
“Sekarang peminatnya tidak hanya dari NTB, bahkan se-Indonesia karena sudah melalui lelang.go.id,” katanya.
Dari pengalaman KPKNL Mataram, kata Fatih, sejumlah pemenang lelang material bongkaran sebelumnya bahkan berasal dari luar Pulau Jawa.
Bahkan ada juga peserta dari Sumatera hingga Kalimantan yang mengikuti dan mereka berhasil memenangkan lelang.
Kondisi tersebut menunjukkan material bongkaran masih memiliki pasar, selama material yang ditawarkan memiliki nilai ekonomi dan layak untuk dimanfaatkan kembali.
“Lelang bongkaran itu, peminatnya dari luar daerah juga banyak,” tandasnya.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) NTB Muhammad Baihaki mengatakan masih menanti penerbitan Surat Keputusan (SK) Gubernur yang saat ini, sedang diproses di Biro Hukum Setda NTB.
Begitu diterbitkan, permohonan lelang bongkaran akan langsung diajukan ke KPKNL Mataram. Mekanisme pelelangan sama seperti bongkaran gedung utama DPRD NTB sebelumnya.
Baca Juga: DPRD Beri Lampu Hijau Pinjaman Rp 200 Miliar, Minta Proposal Pinjaman PT SMI Segera Diajukan
Pemerintah menetapkan nilai limit, sementara harga akhir ditentukan melalui penawaran peserta lelang. “Harapannya di lelang pertama langsung laku semua. Kalau tidak, lelang kedua. Kalau lelang kedua juga tidak ada yang minat, masih ada proses lanjutan sampai laku,” tandasnya.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan