LombokPost - Dewan Energi Nasional (DEN) mendorong penguatan riset perguruan tinggi dan kemandirian energi daerah untuk mempercepat transisi energi nasional. Potensi energi terbarukan di daerah dinilai perlu dioptimalkan untuk memperkuat ketahanan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.
Hal itu mengemuka dalam sosialisasi bertajuk Akselerasi Kapasitas Publik dengan Pemahaman Kebijakan Energi Nasional dan Isu Strategis, serta Cadangan Energi Nasional bersama Universitas Mataram (Unram), Kamis (20/8).
Anggota DEN Sripeni Inten Cahyani mengatakan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2025 tentang Kebijakan Energi Nasional (KEN) menandai arah baru tata kelola energi Indonesia. Salah satu perubahan penting dalam kebijakan tersebut adalah meningkatnya peran energi nuklir dalam mendukung pencapaian Net Zero Emission (NZE) dan dekarbonisasi.
Menurut Inten, nuklir tidak lagi ditempatkan sebagai pilihan terakhir dalam penyediaan energi. Sebaliknya, energi nuklir dipandang sebagai salah satu sumber energi yang diperlukan untuk memenuhi pertumbuhan kebutuhan energi sekaligus mempercepat pengurangan emisi.
Baca Juga: Jelang HUT Mataram, ASN Turun Merawat Ruang Publik
Dia mencontohkan sejumlah negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Filipina, dan Vietnam yang tengah mempersiapkan pengoperasian pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pada rentang 2031 hingga 2035. Sementara Indonesia menargetkan PLTN mulai beroperasi pada 2032–2034.
“Tanpa nuklir, kita tidak akan bisa mempercepat penyiapan pemenuhan kebutuhan permintaan energi yang nantinya akan tumbuh secara eksponensial, sekaligus untuk mempercepat program dekarbonisasi nasional,” kata Inten.
Selain nuklir, PP KEN juga menekankan pemanfaatan energi secara berkelanjutan melalui peningkatan peran energi baru dan terbarukan (EBT), serta pengurangan secara bertahap ketergantungan terhadap energi fosil dalam bauran energi nasional.
Anggota DEN Surono menambahkan, salah satu indikator keberhasilan implementasi KEN adalah terwujudnya ketahanan dan kemandirian energi. Karena itu, sejumlah langkah strategis seperti mandatori B50 dan optimalisasi pemanfaatan gas domestik terus didorong untuk menekan impor minyak dan LPG.
Baca Juga: TNI Kerahkan 14.167 Prajurit dan Puluhan Pesawat untuk Penanganan Karhutla di Berbagai Daerah
Surono juga menilai pengembangan energi lokal harus menjadi bagian penting dari strategi transisi energi di daerah. NTB, kata dia, memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, mulai dari panas bumi, tenaga surya hingga angin.
“Ketahanan dan kemandirian energi nasional akan baik dan terjamin bila masing-masing daerah memiliki ketahanan dan kemandirian energinya sendiri,” ujarnya.
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Sistem Informasi Universitas Mataram, Dr. Sitti Latifah, mengatakan NTB memiliki beragam potensi sumber daya energi yang perlu dikembangkan secara optimal. Perguruan tinggi, menurutnya, memiliki posisi strategis dalam menjembatani kebijakan pemerintah, riset, inovasi, dan kebutuhan masyarakat.
“Perguruan tinggi memiliki peran penting yang menjembatani antara kebijakan, pengetahuan, inovasi maupun kebutuhan masyarakat. Jadi, perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan sumber daya manusia, tapi juga bertanggung jawab untuk menghasilkan riset dan inovasi yang menjawab persoalan nyata di masyarakat,” katanya.
Baca Juga: OTT di Unsoed Jadi Sorotan DPR, Tata Kelola Penerimaan Mahasiswa Diminta Dievaluasi
Sementara itu, Kepala Bidang Energi dan Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB Arifin mengatakan pemerintah provinsi telah memiliki landasan kebijakan untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan.
NTB telah memiliki Perda Rencana Umum Energi Daerah serta peta jalan menuju NZE. Pemerintah daerah juga aktif membangun kemitraan dengan badan usaha, investor, dan pemerintah provinsi tetangga untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), hingga interkoneksi sistem supergrid Bali, NTB, dan NTT.
Dari sisi penyediaan listrik, General Manager PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah NTB Yondri Zulfadli menyatakan PLN siap mendukung pengembangan EBT dan agenda transisi energi di NTB.
PLN, kata dia, terus berkomitmen menjaga keandalan sistem kelistrikan di NTB, baik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Melalui sosialisasi tersebut, DEN berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk mempercepat terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan energi nasional yang berkelanjutan.
Editor : Marthadi