LombokPost-Eksodus wisatawan dari Gili Trawangan, akibat krisis air bersih adalah tamparan bagi dunia pariwisata NTB, termasuk Lombok Utara secara khusus.
“Ketika wisatawan memilih check-out lebih awal, kita bukan hanya kehilangan tamu di hotel. Ini adalah sebuah sinyal bahwa daya dukung dasar sebuah destinasi terganggu,” kata pegiat pariwisata Taufan Rahmadi, Senin (7/9).
Pemerintah mnurutnya perlu memastikan kebutuhan fundamental wisatawan terpenuhi, sebelum berbicara lebih jauh soal pengembangan pariwisata.
Baca Juga: Abdul Hadi Perjuangkan Sumur Bor dan Pamsimas Jadi Solusi Krisis Air Bersih
Gangguan pasokan air menunjukkan belum optimalnya kemampuan pemerintah dalam memastikan kebutuhan dasar sebuah destinasi wisata.
Keindahan alam luar biasa tidak akan cukup, apabila kebutuhan dasar seperti air bersih tidak dapat dipenuhi.
“Hotel bisa bagus, kamar bagus, alam dan view juga oke. Tapi kalau tidak punya air bersih, experience wisatawan akan luntur,” ujar pria yang pernah menjadi staf khusus di Kemenparekraf itu.
Selain penginapan, ada sektor transportasi, kuliner hingga UMKM yang ikut terdampak. Artinya, ada efek berantai terhadap sektor pariwisata sekaligus reputasi Gili Trawangan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).
Taufan menilai penyelesaian masalah tidak cukup hanya dengan mengupayakan air kembali mengalir.
Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, serta seluruh pemangku kepentingan pariwisata harus duduk bersama memastikan persoalan tersebut kembali berulang.
“Penanganan gili ini tidak boleh berhenti pada bagaimana air kembali mengalir. Kita harus bisa menjawab sesuatu yang paling fundamental,” tegasnya.
Baca Juga: Krisis Air Bersih, 300 Wisatawan Tinggalkan Gili Trawangan, Pemprov NTB Turun Tangan
Taufan menyebut ada tiga pekerjaan besar yang perlu dilakukan. Pertama, respons cepat terhadap kondisi saat ini, memenuhi kebutuhan air sekaligus mengembalikan kepercayaan wisatawan.
Kedua, membangun ketahanan destinasi dengan menyiapkan sistem cadangan sebagai alternatif ketika terjadi gangguan. “Harus ada backup plan, ada plan B,” katanya.
Ketiga, pemerintah perlu membenahi tata kelola penyediaan air bersih yang berkaitan dengan keberadaan Gili Trawangan. Baik sebagai kawasan wisata sekaligus kawasan yang memiliki aspek konservasi. “Ini bicara tentang tata kelola, dan dalam pariwisata itu kepercayaan paling tinggi,” kata dia.
Diingatkan, kketika wisatawan sudah memiliki persepsi kebutuhan air bersih tidak terjamin, pemulihan citra destinasi tidak otomatis terjadi hanya karena pasokan air kembali normal.
“Ketika wisatawan sudah beranggapan kalau datang ke Gili itu tidak ada air, itu problem,” tegasnya.
Berkaitan dengan rencana Indonesian Hotel General Manager Association (IHGMA) NTB, menyurati Presiden RI Prabowo Subianto meminta solusi, Taufan menilai upaya tersebut merupakan bentuk ikhtiar.
“Saya pikir itu sesuatu yang harus direspons oleh semua pihak,” tandasnya.
Baca Juga: Pemda KLU Ambil Langkah Darurat, Droping Air ke Gili Trawangan
Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, pelaku usaha pariwisata, serta wisatawan yang terdampak penghentian suplai air bersih di kawasan Gili Trawangan. “Saya mohon maaf,” tuturnya.
Ia memastikan pemerintah tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Pemprov NTB akan berkomunikasi dengan pihak swasta, sekaligus menyelesaikan persoalan lain yang berkaitan dengan regulasi agar suplai air dapat segera kembali normal.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Liputan