LombokPost-Pemerintah masih mewaspadai potensi penumpukan belanja pada penghujung 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) NTB Ratih Hapsari Kusumawardani mengatakan, perkembangan realisasi belanja tahun ini menunjukkan pola yang mulai lebih landai.
Namun, kondisi tersebut tetap perlu dikawal hingga akhir tahun. “Kalau kita lihat mulai turun sebenarnya grafiknya,” kata Ratih, dalam pertemuan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Provinsi NTB, Selasa (15/9).
Baca Juga: Pemuda Muhammadiyah Desak Pemprov NTB Perbaiki Jalan Rusak di Bima, Minta Dialokasikan di APBDP 2026
Total pagu Belanja Pemerintah Pusat (BPP) 2026 di NTB Rp 9,82 triliun. Selanjutnya, rincian realisasi bulanan, penyerapan pada Januari tercatat Rp 305,54 miliar.
Angka tersebut meningkat menjadi Rp 330,14 miliar pada Februari, kemudian melonjak menjadi Rp 733,62 miliar pada Maret.
Realisasi turun pada April menjadi Rp 421,87 miliar dan relatif stabil pada Mei sebesar Rp 434,58 miliar. Pada Juni, realisasi kembali melonjak menjadi Rp 699,92 miliar, sebelum turun menjadi Rp 566,03 miliar pada Juli dan Rp 563,22 miliar pada Agustus.
Ratih menjelaskan, lonjakan pada Maret dan Juni dipengaruhi pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke-13. Setelah itu, tren realisasi mulai menurun.
“Kenaikan yang cukup tajam pada bulan Maret dan Juni ini ada karena pembayaran THR dan gaji ke-13 ASN. Tapi kalau kita lihat trennya naik, kemudian Juni-Juli ini sudah mulai turun,” jelasnya.
apBaca Juga: Suahasil Nazara Gantikan Purbaya, Janji Jaga Kredibilitas APBN
Meski demikian, masih terdapat sejumlah belanja yang berpotensi mengalami penumpukan menjelang akhir tahun. Salah satunya belanja pada Kementerian Pekerjaan Umum (PU), termasuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Kanwil DJPb NTB terus melakukan koordinasi dengan satuan kerja terkait untuk mengantisipasi realisasi anggaran yang terlambat.
Satuan kerja (satker) juga diminta berkoordinasi dengan eselon I masing-masing, agar pelaksanaan kegiatan tidak menumpuk pada akhir tahun.
“Kalau ini nanti realisasinya di akhir tahun, ini yang pertama pasti tidak efisien menurut kami. Kemudian yang kedua ini akan berpengaruh terhadap perputaran kas,” tegas Ratih.
Karena itu, pihaknya berharap pola realisasi belanja pada bulan-bulan berikutnya tetap terkendali agar tidak terjadi lonjakan seperti periode sebelumnya.
“Mudah-mudahan nanti ya sudah mulai landai, tidak terlalu signifikan seperti tahun-tahun sebelumnya,” tandasnya.
Baca Juga: Resmi Dilantik Presiden Prabowo, Suahasil Nazara Tekankan Keberlanjutan APBN yang Sehat dan Kredibel
Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPb NTB Adi Widyandana mengungkapkan realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga akhir Agustus relatif lebih tinggi dibandingkan BPP. “Dari total pagu Rp 15,06 triliun, telah tersalur Rp 11,26 triliun atau 74,79 persen,” ujarnya.
Rinciannya, Dana Bagi Hasil (DBH) terealisasi Rp 401,70 miliar atau 61,17 persen dari pagu Rp 736,11 miliar. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah menyalurkan kurang bayar DBH sampai 2024 sebesar Rp 539,5 miliar.
Dana Alokasi Umum (DAU) terealisasi Rp 6,97 triliun atau 74,69 persen dari pagu Rp 9,46 triliun. Selain itu, telah disalurkan tambahan DAU Rp 363,69 miliar untuk mendukung penggajian ASN di daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik terealisasi Rp 2,61 triliun atau 74,45 persen dari pagu Rp 3,50 triliun. “Kalau Dana Desa realisasinya mencapai Rp 328,51 miliar atau 93,19 persen dari pagu Rp 352,51 miliar,” kata Adi..
Baca Juga: Stop Tambah Honorer! APPSI Keluhkan Pengurangan Dana TKD
Sedangkan DAK Fisik menjadi komponen TKD dengan realisasi paling rendah, yakni Rp 28,51 miliar atau 36,33 persen dari pagu Rp 78,48 miliar. Dana tersebut antara lain dialokasikan untuk kesehatan, air minum, sanitasi, pangan, pertanian, dan konektivitas
Editor : Akbar Sirinawa
Sumber : Liputan