LombokPost--Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mendorong NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif dikembangkan sebagai instrumen utama untuk membaca kondisi daerah, memantau kinerja pembangunan, dan menentukan intervensi secara lebih cepat dan tepat.
Data yang tersedia tidak boleh berhenti sebagai angka atau laporan perangkat daerah, tetapi harus mampu memberikan gambaran nyata tentang kondisi NTB hingga tingkat yang lebih rinci.
Hal itu disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat melihat presentasi pengembangan NTB Satu Data dan Dashboard Eksekutif di Gema Coffee Mataram, Kamis (17/9). Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin, Lead SKALA Pusat, Lead SKALA NTB, Asisten III Setda NTB, jajaran Bappeda, Tenaga Ahli Gubernur, Direktur Teknologi Informasi Bank NTB Syariah, serta Tim NTB Satu Data Dinas Kominfotik NTB.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, persoalan dalam membangun satu data bukan sekadar bagaimana mengumpulkan data sebanyak-banyaknya. Tetapi bagaimana memastikan data tersebut detail, berkualitas, saling terhubung, aman, mutakhir, dan benar-benar menggambarkan kondisi lapangan.
“Satu data itu jargon, tapi ketika masuk ke detail, isinya devil semua. Karena itu, kita membutuhkan orang yang tidak sekadar mampu, tetapi siap untuk detailing,” ujarnya.
Baca Juga: Perda Ritel Modern Lombok Tengah Direkomendasikan Dicabut
Gubernur Mq Iqbal menilai masih terdapat jarak antara kondisi yang terjadi di lapangan dengan informasi yang diterima pimpinan.
Karena itu, arsitektur data harus memungkinkan informasi dibaca dari gambaran makro hingga kondisi yang lebih rinci, tanpa kehilangan keterhubungan antarlevel pemerintahan.
“Jangan kita mulai dari mikro kemudian masuk ke makro. Mestinya dari makro dulu, baru kita ke mikro. Ketika ditambah, sudah pasti nyatu karena sudah satu arsitektur,” jelasnya.
Menurut Gubernur Miq Iqbal, yang diperlukan bukan sekadar data tentang aktivitas pemerintah, melainkan data yang mampu menjelaskan kondisi masyarakat seperti sektor kesehatan.
“Ketika kita meminta data kesehatan NTB, yang kita butuhkan bukan hanya data kegiatan Dinas Kesehatan, tetapi kondisi kesehatan NTB secara keseluruhan,” katanya.
Karena itu, NTB Satu Data perlu menghubungkan data sektoral perangkat daerah dengan data kabupaten/kota, desa, Posyandu, BPS, dan sumber data relevan lainnya.
Setiap data juga perlu memiliki sumber, periode, cakupan, definisi dan metadata yang jelas agar pimpinan memahami konteks serta keterbatasan informasi yang digunakan.
Kepala BPS Provinsi NTB Wahyudin menegaskan bahwa kualitas data menjadi prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan, pengambilan kebijakan, pengendalian, dan evaluasi.
Data yang digunakan pemerintah harus relevan, akurat, mutakhir, konsisten, dapat diakses, serta dapat dibandingkan dan diintegrasikan dengan sumber data lainnya.
“Bukan hanya how much, tetapi juga so what,” ujarnya.
Menurut Wahyudin, pemerintah tidak cukup mengetahui besaran suatu persoalan. Data harus mampu memberikan konteks dan makna sehingga dapat membantu menjawab persoalan pembangunan dan menentukan tindakan yang diperlukan.
Dalam kerangka tersebut, Dashboard Eksekutif diarahkan menjadi ruang kendali bagi pimpinan, bukan sekadar tampilan kumpulan indikator.
Baca Juga: Gaji PPPK Paro Waktu Lombok Utara Ditarget Cair Oktober
Sistem ini dikembangkan untuk membantu melihat capaian indikator kinerja utama perangkat daerah, realisasi anggaran, program prioritas, APBD, SPM, pengaduan masyarakat, serta indikator pembangunan lainnya dalam satu kerangka informasi yang terintegrasi.
Dashboard juga diarahkan memiliki fungsi early warning system. Ketika suatu indikator mengalami deviasi atau menunjukkan kondisi yang membutuhkan perhatian, informasi tersebut diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga langkah korektif dapat segera dipertimbangkan.
Kepala Dinas Kominfotik NTB Ahsanul Khalik menyampaikan, penguatan NTB Satu Data telah berjalan sejak 2025 dan terus dikonsolidasikan pada 2026.
Saat ini setelah dilakukan verifikasi, pengecekan ulang dan dikonsolidasikan ada 731 dataset dari 43 OPD di NTB Satu Data.
Menurut Ahsanul Khalik, proses tersebut menunjukkan bahwa penguatan satu data bukan sekadar memperbanyak dataset, melainkan memastikan kesesuaian antara judul, substansi, sumber, kualitas, dan pemutakhiran data. Tantangan yang masih dihadapi antara lain kedisiplinan produsen data dalam melakukan pemutakhiran.
Gubernur mengapresiasi kerja Tim Dinas Kominfotik NTB yang terus membangun dan mengembangkan NTB Satu Data di tengah keterbatasan fiskal daerah.
Menurutnya, keterbatasan sumber daya justru menuntut pemerintah semakin cermat dalam menentukan prioritas dan memastikan anggaran digunakan berdasarkan kebutuhan yang terukur.
“Tidak cukup hanya membangun sistem. Kita harus memastikan ada regulasi, kelembagaan, program, SDM, dan anggaran,” tegasnya.
Penguatan tersebut juga diarahkan melalui penyempurnaan regulasi NTB Satu Data.
Baca Juga: PLN Siapkan PLTU Lombok FTP-2 Perkuat Listrik Jelang MotoGP Mandalika 2026
Rancangan perubahan Pergub yang saat ini berproses di Biro Hukum akan memperkuat tata kelola data, pembagian tanggung jawab, pemanfaatan data sektoral dalam perencanaan, keamanan, serta mekanisme pemutakhiran dan pengelolaan data.
Sementara itu, pengembangan ke depan diarahkan secara bertahap dari pengumpulan, pemutakhiran dan pemeliharaan, integrasi, analisis data science, hingga pemanfaatan kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI), dengan tetap memperhatikan interoperabilitas, perlindungan data pribadi, keamanan dan keberlanjutan sistem.
Dengan arah tersebut, NTB Satu Data diposisikan sebagai fondasi informasi pemerintahan, sedangkan Dashboard Eksekutif menjadi instrumen untuk menerjemahkan informasi tersebut ke dalam pemantauan dan pengambilan keputusan.
Tujuan akhirnya bukan memiliki lebih banyak data, melainkan memiliki data yang lebih dapat dipercaya untuk melihat persoalan lebih dini, menentukan prioritas dengan lebih tepat, mengendalikan pelaksanaan pembangunan, dan memastikan sumber daya daerah yang terbatas benar-benar diarahkan pada kebutuhan masyarakat.
Editor : Kimda FaridaSumber : Lombok Post