LombokPost-Rencana optimalisasi landfill tahap III Tempat Pembuangan Akhir Regional (TPAR) Kebon Kongok, batal dilaksanakan tahun ini.
Pemprov NTB belum memiliki anggaran yang cukup, untuk mengerjakan seluruh paket optimalisasi yang kebutuhannya mencapai sekitar Rp 23 miliar.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB Didik Mahmud Gunawan Hadi mengatakan, sebelumnya Pemprov NTB memperkirakan kebutuhan anggaran optimalisasi sekitar Rp 9 miliar.
Namun, setelah perencanaan diperinci, kebutuhan anggaran ternyata jauh lebih besar. “Kebutuhannya memang segitu,” tegasnya, Selasa (22/9).
Pekerjaan optimalisasi landfill tahap III seluas sekitar 35 are tersebut, tidak bisa dilakukan secara bertahap atau dipecah menjadi beberapa pekerjaan.
Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dalam satu paket. Kebutuhan tersebut mencakup pembangunan area landfill, pasangan batu saluran, bronjong, pipa gas vertikal, hingga jalan lingkungan.
Baca Juga: Kantor Lurah Monjok Kerap Jadi Titik Penumpukan Sampah, DPRD Mataram Pertanyakan Komitmen Pemerintah
Karena anggaran yang tersedia tidak mencukupi, optimalisasi tersebut tidak dapat dikerjakan melalui APBD Perubahan 2026. “Anggarannya nggak ada, gitu aja,” ujarnya.
Kondisi itu membuat Pemprov NTB harus membatasi volume sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok. Sebelum pembatasan, sampah yang masuk ke TPA Kebon Kongok, dari Kota Mataram dan Lombok Barat mencapai 450 ton per hari.
Namun setelah pembatasan, sampah yang diterima hanya setengah. “Sekitar 200 ton yang bisa masuk ke TPA,” tambahnya.
Pembatasan tersebut dilakukan karena kapasitas penampungan di TPA Kebon Kongok semakin terbatas.
Didik mengatakan, pekerjaan optimalisasi direncanakan kembali melalui APBD murni 2027. Pembahasannya disebut sudah dilakukan dan diharapkan tidak kembali mengalami pergeseran anggaran.
Baca Juga: Ketua Komisi II DPRD NTB Lalu Pelita Soroti Ornamen Segara Anak hingga Sampah Rinjani
Tetapi, sebelum masuk tahap konstruksi, Pemprov NTB masih harus menyelesaikan detail engineering design (DED) yang saat ini masih berjalan dan diperkirakan diperkirakan rampung di awal 2027.
“Penyusunan DED-nya lima bulan, mungkin selesai di awal 2027” kata Didik.
Sementara itu, feasibility study (FS) untuk optimalisasi landfill tersebut sudah selesai. Setelah DED rampung, barulah pekerjaan dapat dilanjutkan ke tahap konstruksi. “Insya Allah, kalau ada duit,” ujarnya.
Sembari menunggu tahapan tersebut, Dinas LHK NTB intens melakukan komunikasi dengan masyarakat. Fakta di lapangan, optimalisasi landfill tahap III mendapat penolakan dari warga sekitar.
Menurut Didik, keberlanjutan operasional Kebon Kongok tetap perlu dipikirkan karena jika tidak dilakukan optimalisasi, kapasitas TPA akan semakin terbatas. “Nanti di konsultasi publik kita bicarakan,” tandasnya.
Sebagai langkah antisipasi apabila kapasitas landfill tidak lagi mencukupi, pengalihan sementara sampah ke wilayah Lombok Tengah turut dibahas. Opsi tersebut ditempatkan sebagai mitigasi sambil menunggu optimalisasi landfill tahap III berjalan.
Baca Juga: Kota Mataram Borong Penghargaan di Tingkat Nasional, Terbaik Pengelolaan Sampah hingga Program Rumah
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPRPKP) NTB Lalu Kusuma Wijaya mengatakan, jika kegiatan tersebut direalisasikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah kebutuhan pendukung.
Di antaranya penyiapan lahan dan buffer zone sebagai bagian dari mitigasi, penyelesaian administrasi beberapa bidang lahan, serta penyiapan akses bagi masyarakat di sekitar lokasi.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan