LombokPost-Vanili organik NTB menembus pasar Amerika Serikat, sementara kemiri NTB diekspor ke Jepang. Pemprov NTB mendorong ekspor komoditas pertanian tersebut sekaligus membenahi pencatatan ekspor agar tercatat sebagai ekspor dari NTB.
Pelepasan ekspor tersebut dibarengi peluncuran Program Pemberdayaan Komoditas Desa Devisa Kemiri NTB di Joint Program TJSL SMV Kemenkeu 2026, berlangsung di kantor Gubernur NTB, Kamis (24/9).
“Penguatan komoditas unggulan menjadi bagian dari upaya diversifikasi ekonomi daerah,” terang Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal.
Baca Juga: Produk Industri Perikanan NTB Semakin Diminati Pasar Global, PT HPF Ekspor Tuna ke AS
Potensi pertanian dan agroindustri, menurutnya, perlu terus dimaksimalkan agar perekonomian NTB tidak hanya bergantung pada sektor pertambangan.
Ke depan, pemerintah tidak hanya mendorong penjualan bahan mentah, tetapi juga memperkuat hilirisasi. Pengembangan tersebut mencakup peningkatan kapasitas petani, modernisasi pascapanen hingga pengembangan produk turunan dengan nilai tambah lebih tinggi.
“Target kita bukan pameran. Pameran adalah target antara. Tujuan akhirnya adalah ekspor,” tegas Iqbal.
Selain mendorong komoditas menembus pasar luar negeri, Iqbal juga menyoroti persoalan pencatatan ekspor komoditas asal NTB. Menurutnya, persoalannya bukan semata-mata daerah asal barang, melainkan status Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan administrasi kepabeanan.
Sejumlah komoditas asal NTB selama ini dikirim terlebih dahulu ke Surabaya, Jawa Timur. Dokumen ekspornya kemudian diselesaikan di Surabaya, sehingga dalam statistik perdagangan nasional, ekspor tersebut tercatat sebagai ekspor Jawa Timur.
“Kita kirim ke Surabaya, lalu dokumen ekspornya diselesaikan di Surabaya, sehingga statusnya itu ekspor dari Surabaya. Dan akhirnya, PPN-nya, DBH ekspor itu masuknya ke Jawa Timur,” jelasnya.
Baca Juga: Mendag Budi Santoso: Pembukaan Peluang Ekspor Secara Otomatis Menarik Masuknya Investasi
Kondisi tersebut, lanjut Iqbal, membuat aktivitas ekspor NTB di luar komoditas hasil smelter, belum sepenuhnya tercermin dalam neraca ekspor daerah.
Pemprov NTB kini mendorong agar status PIB komoditas yang berasal dari NTB dapat ditetapkan sebagai ekspor NTB, sementara Surabaya hanya menjadi lokasi transhipment atau pemindahan muatan.
“Jadi, kita sudah ngomong sebelumnya sama Bea Cukai, nanti kita tarik statusnya, ekspornya itu dari NTB,” terangnya.
Iqbal mengatakan langkah tersebut juga diharapkan berdampak terhadap penerimaan daerah, termasuk DBH ekspor.
Pembahasan dengan Bea Cukai mengenai hal tersebut, telah dilakukan sejak sekitar enam bulan lalu dan saat ini tinggal proses administrasi. “Kita sudah sampaikan supaya proses itu dimulai lagi,” tandasnya.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Kemenkeu Dwi Teguh Wibowo, mengatakan pengembangan komoditas daerah merupakan bagian dari upaya memperluas sumber pertumbuhan ekonomi nasional.
Baca Juga: Ekspor Non Tambang NTB Kian Menguat
Menurutnya, daerah memiliki potensi besar untuk menjadi mesin pertumbuhan apabila didukung peningkatan produktivitas, investasi, industrialisasi dan hilirisasi.
“Daerah adalah mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah pusat berperan sebagai enabler, yang memastikan mesin pertumbuhan di daerah dapat bergerak lebih cepat dan bekerja lebih efisien,” jelasnya.
Editor : Jelo JSumber : Liputan