LombokPost - Pengadaan alat kesehatan (alkes) RSUD NTB yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2026, senilai Rp 21 miliar hingga kini masih berproses. “Sekarang ini yang sudah realisasi sekitar Rp 6,5 miliar,” terang Direktur RSUD NTB Asrul Sani, Selasa (29/9).
Diakuinya, proses pengadaan belum seluruhnya selesai karena tahapan setiap alkes berbeda-beda. Sebagian barang sudah datang, sementara lainnya masih menunggu pengiriman, belum dikontrak, hingga dalam tahap uji coba.
Pengadaan alkes oleh RSUD NTB mencakup 26 item peralatan medis, untuk menunjang pelayanan kesehatan rujukan utama di Bumi Gora. Diantaranya, Bed ICU, Blanket Warmer, Bone Densitometer, Cryotherapy Unit untuk rehabilitasi medik, Dermatoscope, Drying Cabinet, Echocardiografi, Infant Warmer, dan Infus Pump.
Baca Juga: Ngamuk Sambil Bawa Sajam di RSUD Mataram, Roni Ditangkap Polisi
Ada juga Syringe Pump, Light Source, Meja Mayo, Mesin Anestesi, Mini PCN, Monitor Pasien, Pediatric Colonoscope, Pediatric Gastroscope, Rectal Suction Biopsi, Suction Pump, Tiang Infus, Uretero-renoscope, USG ICU, USG Obgyn, USG Radiologi, Ventilator, serta Video Endoscope System.
Alkes yang dibeli RSUD NTB, berasal dari berbagai produsen, termasuk beberapa alat yang diproduksi di Tiongkok.
Selain menambah alat yang belum dimiliki, pengadaan juga diperlukan untuk mengganti peralatan yang sudah lama atau mengalami kerusakan. Pembaruan alat dinilai penting, agar pelayanan tetap mengikuti perkembangan teknologi kesehatan.
Sehingga pengadaannya tidak semata berdasarkan keinginan membeli alat, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan kemampuan rumah sakit dalam mengoperasikannya.
“Kita sesuai dengan kemampuan dan operasional. Kemudian pemanfaatannya, optimalisasinya. Jadi tidak hanya keinginan untuk membeli alat. Kita beli sesuai kebutuhan,” jelas mantan kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lombok Timur tersebut.
Selain kebutuhan layanan, kesiapan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia (SDM), juga menjadi pertimbangan sebelum alat dibeli.
alkBaca Juga: Kemenkum NTB Harmonisasi Pergub Tata Kelola RSUD, Perkuat Akuntabilitas Pelayanan
Menurut Asrul, keberadaan alat harus didukung fasilitas, dan tenaga yang mampu mengoperasikannya agar pemanfaatannya optimal.
“Jadi alat itu harus ada sarana prasarananya. Kemudian ada SDM-nya. Baru ada operasional,” kata dia.
Asrul menargetkan seluruh proses pengadaan alkes dari DBHCHT tersebut dapat direalisasikan hingga akhir tahun ini. Pengadaan tidak ditargetkan melewati tahun berjalan. “Target akhir tahun ini selesai,” tegasnya.
Pihaknya juga akan lebih teliti perihal pengadaan barang ini. Mengacu temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebelumnya, ada kelebihan pembayaran dan praktik cashback dalam pengelolaan keuangan.
Sebagai langkah pencegahan, prosesnya dilakukan mengikuti regulasi dan pengelolaan anggaran yang berlaku. RSUD NTB, kata Asrul, juga membentuk tim untuk mengevaluasi setiap kebutuhan alat sebelum pengadaan dilakukan. Mereka yang memutuskan ini layak untuk dilaksanakan atau tidak,” ujarnya.
Proses pembelian alkes juga direncanakan dan diteliti juuga terperinci. “Semuanya sudah direncanakan,” tandas Asrul.
Baca Juga: Tingkatkan Mutu Pelayanan dan Keselamatan Pasien, RSUD H Moh Ruslan Jalani Survei Akreditasi LAM-K
Kepala BKAD NTB Nursalim terus mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) penerima DBHCHT, diminta segera mempercepat proses pekerjaan “Agar uang yang sudah dianggarkan oleh pusat itu segera terserap,” jelasnya.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan