LombokPost-Uji coba seaplane kembali urung terlaksana. Setelah semula ditargetkan pada Agustus, pelaksanaannya kembali bergeser hingga September dan kini memasuki Oktober belum ada kejelasan.
“Memang banyak sekali persiapan serta perizinan yang harus diurus, dan itu lintas kementerian,” tegas Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB Ervan Anwar, Kamis (1/10).
Diakuinya, proses perizinan menjadi salah satu kendala utama.
Menurut Ervan, perizinan seaplane tidak sederhana karena melibatkan lintas kementerian dan sejumlah instansi, termasuk sektor perhubungan laut dan udara.
“Perizinan ini kan ggak segampang itu,” ujarnya.
Persiapan untuk operasional seaplane terus dilakukan. Salah satunya melalui nota kesepahaman (MoU) dengan Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) yang disebut telah selesai.
“Di BIZAM, persiapan yang masih diperlukan yakni penyediaan ruang ticketing,” ujarnya.
Baca Juga: Jangan Pesimis Dulu Soal Seaplane, Ada Peluang Ekonomi Besar
BIZAM disiapkan sebagai bagian dari rencana uji coba. Namun, setelah seluruh perizinan selesai, pendaratan seaplane dapat dilakukan di wilayah perairan sesuai lokasi yang telah ditetapkan.
Untuk lokasi pendaratan di perairan, sejumlah opsi masih dalam proses penyiapan. Untuk kawasan Kuta, Lombok Tengah misalnya, pemanfaatan ruang laut masih menjadi bagian yang harus disiapkan.
Rencananya, lokasi pendaratan dapat memanfaatkan area sekitar dermaga apabila tersedia. Ervan menyebut rencana pembangunan dermaga oleh Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), juga menjadi salah satu opsi yang dapat mendukung kebutuhan tersebut. “Perizinan pemanfaatan ruang laut nantinya dapat mengikuti lokasi yang digunakan,” kata dia.
Selain Kuta, Pantai Sire di Lombok Utara juga disiapkan sebagai salah satu titik water landing.
Namun, proses Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) untuk lokasi tersebut masih dalam pengurusan di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “KKPRL-nya sedang diurus,” ujar Ervan.
Baca Juga: Seaplane Batujai Ditolak Masyarakat, Pemprov NTB Kedepankan Komunikasi
Pantai Sire menjadi salah satu opsi karena lokasinya berada dekat dengan kawasan Tiga Gili. Pemkab Lombok Utara juga disebut memberikan dukungan terhadap rencana ini, sebagaimana halnya Pemkab Lombok Tengah.
Untuk mempercepat proses perizinan, Pemprov NTB tetap membantu memfasilitasi koordinasi dengan pemerintah pusat.
Meski pengembangan seaplane merupakan investasi pihak swasta, pemerintah daerah tetap berperan dalam mendukung komunikasi dengan kementerian terkait.
Ervan menyebut investor Aman Air juga masih menunjukkan komitmen untuk melanjutkan proses tersebut. Investor tetap melihat peluang pasar dari pengembangan layanan seaplane di NTB.
Pemprov NTB kini menargetkan seluruh proses perizinan dan persiapan dapat diselesaikan di akhir tahun ini. “Pokoknya sampai akhir 2026 lagi, sudah clear semua,” tandasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan