LombokPost--Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) NTB Risman Somantri langsung menyiapkan sejumlah agenda prioritas pada masa awal kepemimpinannya. Harmonisasi produk hukum daerah hingga perlindungan kekayaan intelektual dan indikasi geografis menjadi fokus yang akan dikebut.
Hal itu disampaikan Risman usai acara pisah sambut Kepala Kanwil Kemenkum NTB dan Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H), Senin (19/10).
Risman mengatakan, program kerja 100 hari pertamanya akan diarahkan untuk memastikan pelaksanaan tugas Kementerian Hukum di daerah berjalan lebih cepat, efektif, namun tetap menjaga kualitas.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah harmonisasi produk hukum daerah. Menurut dia, proses harmonisasi harus berjalan cepat tanpa mengurangi kualitas substansi regulasi.
"Kita akan melakukan bagaimana harmonisasi hukum itu bisa berjalan dengan baik, dengan cepat, dengan tidak mengurangi kualitas, tapi bisa menambah intensitas," kata Risman.
Dia menegaskan, produk hukum yang lahir di daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Karena itu, Kanwil Kemenkum NTB akan mengawal proses penyusunan hingga harmonisasi regulasi daerah.
Selain regulasi, perlindungan kekayaan intelektual dan indikasi geografis juga menjadi perhatian. Risman ingin potensi produk lokal NTB mendapatkan perlindungan hukum yang memadai.
Baca Juga: Sukses Dibuka, Sasaka Mataram Tosan Aji Festival Satukan 19 Daerah
Menurutnya, perlindungan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum. Lebih jauh, hal itu dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
"Bagaimana perlindungan produk-produk yang ada indikasi geografis di NTB ini bisa kita lindungi. Sehingga kita bisa melindungi UMKM yang ada di sini," ujarnya.
Risman juga menaruh perhatian pada akses masyarakat terhadap layanan hukum. Dia ingin pelayanan hukum dapat dijangkau masyarakat tanpa terbentur persoalan jarak, waktu maupun biaya.
"Bagaimana masyarakat bisa mengakses hukum dengan tidak susah. Hukum-hukum yang ada ini bisa diakses masyarakat tanpa kendala jarak, waktu dan biaya," tegasnya.
Untuk mewujudkan target tersebut, Risman menyebut tiga kata kunci. Yakni integritas, koordinasi dan kolaborasi.
Menurutnya, karakteristik wilayah NTB yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa tidak boleh menjadi penghalang dalam memberikan pelayanan hukum.
Kemajuan transportasi dan digitalisasi, kata dia, menjadi modal penting untuk mempersempit kendala geografis.
"Digitalisasi sudah jelas. Jadi jarak, waktu dan budaya jangan sampai menjadi sekat," katanya.
Di sisi lain, Risman menilai Kanwil Kemenkum NTB telah memiliki fondasi organisasi yang baik. Salah satunya ditandai dengan capaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Karena itu, tantangan ke depan bukan sekadar menciptakan capaian baru, tetapi mempertahankan sekaligus meningkatkan apa yang sudah diraih.
"Yang dipertahankan itu lebih sulit daripada menciptakan," ujarnya.
Baca Juga: Anggota DPRD NTB Lalu Zaenal Hamdi Sorot Infrastruktur dan Hilirisasi Produk Pertanian Sembalun
Risman juga menyinggung sejumlah pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan. Di antaranya penyelesaian Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) dan sejumlah proses harmonisasi regulasi yang masih berjalan.
"Kalau melihat PR-nya, masih ada KIK yang belum selesai. Terus ada harmonisasi juga yang belum tuntas. Itu kita tuntaskan dan selesaikan," tegasnya.
Sebelumnya, kepemimpinan Kanwil Kemenkum NTB resmi berganti dari I Gusti Putu Milawati ke Risman Somantri. Milawati mendapat tugas baru sebagai Kepala Kanwil Kemenkum Bali.
Sementara Risman sebelumnya menjabat Kepala Biro Umum Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.
Pergantian juga terjadi pada posisi Kepala Divisi P3H. Edward James Sinaga mendapat penugasan baru sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Kalimantan Tengah.
Baca Juga: TPST Kebon Talo Ditargetkan Rampung Akhir 2026
Posisi tersebut kini diisi Erbata Sri Muliatini yang sebelumnya menjabat Auditor Ahli Madya pada Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.
Editor : Kimda Farida