LombokPost-Dinas ESDM NTB menargetkan penyelesaian kendala sertifikat standar agen LPG 3 kilogram (kg) sebelum Desember 2026.
"Persyaratan tata ruang masih menjadi hambatan, terutama bagi agen yang harus segera memperpanjang izin usaha," jelas Sekretaris Dinas ESDM NTB Niken Arumdati.
Persoalan tersebut disampaikan para agen melalui Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas).
Kendala utamanya berkaitan dengan dokumen kesesuaian pemanfaatan ruang untuk pengurusan perizinan di kabupaten/kota. “Persoalan yang disampaikan agen melalui Hiswana Migas terutama berkaitan dengan pemenuhan persyaratan tata ruang untuk pengurusan perizinan di kabupaten/kota,” ujarnya.
Baca Juga: Disdag Mataram Tegur Pangkalan Nakal yang Jual LPG 3 Kg di Atas HET
Niken menjelaskan, pengurusan izin dan persyaratan keagenan bukan menjadi tugas langsung Dinas ESDM NTB, melainkan kewenangan instansi terkait di kabupaten/kota serta Pertamina.
Meski demikian, pihaknya memfasilitasi koordinasi agar kendala yang dihadapi agen segera mendapat kejelasan. Dinas ESDM NTB sendiri telah menggelar rapat koordinasi bersama Hiswana Migas dan perangkat daerah terkait.
Selanjutnya, koordinasi akan dilanjutkan dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta dinas yang membidangi tata ruang di seluruh kabupaten/kota.
Melalui koordinasi tersebut, agen diharapkan mendapat kejelasan mengenai dokumen yang harus disiapkan dan tahapan pengurusan perizinan sesuai kondisi lokasi usaha masing-masing.
Salah satu kendala yang mengemuka adalah belum semua daerah, memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
Di sebagian daerah, dokumen yang tersedia baru berupa informasi tata ruang. Kondisi ini memerlukan kejelasan mengenai dokumen dan prosedur yang dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan perizinan.
“Apabila masih terdapat hambatan dalam penerapannya, hal tersebut akan dihimpun sebagai bahan konsultasi dan masukan kepada pemerintah pusat,” kata Niken.
Baca Juga: Pemerintah Percepat Listrik Desa, Bangun PLTS 100 GW, Pastikan BBM dan LPG Subsidi Tetap Aman
Di sisi lain, jumlah pasti agen LPG 3 kg yang belum memenuhi persyaratan sertifikat standar masih perlu diverifikasi bersama Hiswana Migas dan Pertamina. Pendataan akan mencakup status dan masa berlaku perizinan, lokasi usaha, serta persyaratan yang belum terpenuhi.
Data tersebut menjadi dasar untuk menentukan prioritas penyelesaian, terutama bagi agen yang izin usahanya segera berakhir. Dalam proses ini, Hiswana Migas akan menghimpun data dan kendala agen, sedangkan Pertamina membantu mencocokkan data serta memperjelas persyaratan keagenan yang menjadi kewenangannya.
Persoalan perizinan selanjutnya dikoordinasikan dengan DPMPTSP dan dinas yang membidangi tata ruang di masing-masing kabupaten/kota. Dengan pembahasan berdasarkan kendala setiap agen, tindak lanjut diharapkan lebih terarah dan proses pengurusan izin dapat segera berjalan.
"Penyelesaian persoalan administrasi tersebut juga penting untuk menjaga kelancaran distribusi LPG 3 kg bersubsidi kepada masyarakat," kata dia.
Karena itu, koordinasi dengan Hiswana Migas dan Pertamina dilakukan untuk mengantisipasi potensi hambatan penyaluran, terutama jika ada agen yang belum menyelesaikan perpanjangan izin saat masa berlakunya berakhir.
“Kami memfasilitasi koordinasi sejak awal agar kendala perizinan dapat segera ditangani, terutama bagi agen yang izin usahanya akan segera berakhir,” jelasnya.
Baca Juga: Stimulus Ekonomi Baru, Pemerintah Bebaskan Bea Masuk Suku Cadang Pesawat dan LPG Industri
Dinas ESDM NTB menargetkan fasilitasi penyelesaian kendala, dapat dituntaskan sebelum Desember 2026. Target ini mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan dalam proses perizinan serta adanya agen yang harus segera memperpanjang izin usaha.
Koordinasi lanjutan bersama pemerintah kabupaten/kota, Hiswana Migas, dan Pertamina akan segera dilakukan untuk memperjelas persyaratan serta langkah penyelesaian setiap agen.
Dengan begitu, perpanjangan izin diharapkan dapat diproses tepat waktu sehingga kegiatan usaha agen tetap berjalan sesuai ketentuan dan pasokan LPG 3 kg kepada masyarakat tidak terganggu. "Ini harapan kita," tandasnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan