LombokPost-Sebanyak 214 gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di NTB rampung dibangun, dari total target 1.166 unit.
“Dari total target tersebut, sebanyak 484 unit telah memasuki tahap konstruksi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirawan, Selasa (27/10).
Sementara itu, 102 KDKMP telah menyelesaikan proses verifikasi dan validasi. Dikatakannya, NTB termasuk daerah yang progres verifikasi dan validasi KDKMP-nya tergolong cepat.
Dari seluruh provinsi di Indonesia, baru 10 daerah yang hasil verifikasi dan validasinya telah masuk ke Sistem Informasi Koperasi Desa (Simkopdes). “NTB menjadi salah satu daerah perintis dalam proses ini,” ujarnya.
Baca Juga: Pemkot Mataram Tunggu Aturan Resmi Gaji ASN Lewat Kopdes
Hasil verifikasi dan validasi itu menjadi dokumen rujukan, dalam reviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Selanjutnya, dokumen tersebut menjadi dasar bagi PT Agrinas dan Kementerian Koperasi dalam proses pencairan pembayaran kepada bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Meski progres pembangunan dan verifikasi terus berjalan, Wirawan menegaskan, penyelesaian gerai yang belum rampung serta penyiapan kapasitas pengelola tetap perlu dipercepat.
Langkah ini penting agar koperasi dapat segera memberikan layanan optimal kepada masyarakat. Koordinasi lintas tingkatan pemerintahan juga menjadi perhatian untuk mengurai hambatan teknis di lapangan.
Komunikasi harus berjalan dari kabupaten/kota ke provinsi, kemudian diteruskan kepada kementerian dan pemerintah pusat.
“Jangan mempersulit komunikasi yang dilakukan kabupaten/kota kepada provinsi. Begitu juga tugas provinsi, apa yang menjadi harapan dan keinginan kabupaten/kota disampaikan lagi ke pusat,” jelasnya.
Baca Juga: Menkeu Suahasil Tepis Isu Penyaluran Gaji ASN Lewat Kopdes, Pastikan Mekanisme Tetap Transfer Bank
Untuk memperkuat tata kelola dan kemampuan pengelola, Pemprov NTB menjadwalkan pendidikan dan pelatihan khusus bagi 850 bendahara KDKMP mulai 9 November mendatang.
Pelatihan ini, kata Wirawan, diarahkan untuk membekali para pengelola dengan kecakapan manajerial agar mampu menjalankan usaha koperasi secara mandiri dan berkelanjutan.
“Saat ini sudah ada 119 KDKMP yang mulai menjalankan aktivitas operasional meskipun pembangunan fisik gerainya belum seluruhnya rampung,” jelasnya.
Percepatan operasionalisasi koperasi turut menjadi agenda rapat koordinasi strategis yang berlangsung selama tiga hari. Kegiatan tersebut juga membahas sosialisasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2026 tentang tata kelola penyelenggaraan KDKMP serta strategi percepatan operasional unit usaha.
Selain itu, peserta mendapatkan pemaparan mengenai peran manajer koperasi yang ditunjuk langsung oleh PT Agrinas. Rapat koordinasi ini diikuti 50 peserta secara luring dan 204 peserta secara daring.
“Melalui kegiatan ini, seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menyelaraskan langkah untuk mengawal pelaksanaan program strategis kerakyatan itu di NTB,” pungkasnya.
Baca Juga: Kopdes Pangkas Rantai Pasok, Rp 263 Triliun Berpeluang Kembali ke Petani
Terpisah, perkembangan KDKMP di NTB menunjukkan capaian positif. “Hingga 9 Oktober 2026 ini, tercatat 1.172 unit koperasi telah berbadan hukum,” ujar Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb NTB, Adi Widyandana.
Diungkapkan, Lombok Timur mendominasi wilayah dengan unit koperasi terbanyak, yakni 255 unit. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini juga kian bergeliat melalui catatan 232.681 volume transaksi yang menghasilkan total nilai transaksi sebesar Rp 2,89 miliar. Kinerja ini diharapkan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
Editor : Rury Anjas AnditaSumber : Liputan