LombokPost - Rencana pengiriman beras dari NTB ke Timor Leste belum bisa direalisasikan tahun ini. “Tingginya biaya angkutan menjadi kendala utama,” kata Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) NTB Lalu Wiranata, Jumat (6/11).
Pemprov NTB telah mendapat lampu hijau dari pemerintah pusat untuk mendorong ekspor beras ke Timor Leste. Bahkan, kebutuhan beras negara tersebut cukup besar, karena tidak memiliki lahan pertanian yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya.
Kebutuhan beras Timor Leste diperkirakan mencapai lebih dari 10 ribu ton, bahkan berpotensi jauh lebih besar. Sementara itu, NTB memiliki kapasitas produksi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Baca Juga: Dukung Swasembada Pangan, Bulog NTB Optimalkan Penyimpanan Beras dengan Metode Cocoon
Produksi beras daerah ini mencapai 1,7 juta hingga 1,8 juta ton, sedangkan konsumsi masyarakat diperkirakan hanya 800 ribu sampai 900 ribu ton. “Kita di NTB surplus sekitar 800 ribu ton,” jelasnya.
Pemprov NTB masih mencari skema transportasi yang lebih efisien agar beras dapat dikirim langsung ke negara tujuan tanpa harus memutar melalui Surabaya, Jawa Timur. Realisasinya pun diproyeksikan baru dapat dilakukan pada 2027.
Salah satu solusi yang ditawarkan, Pemprov NTB mendorong penambahan jalur tol laut untuk memperlancar distribusi barang. Saat ini, layanan tol laut di NTB baru tersedia melalui Pelabuhan Bima dan Pelabuhan Badas di Sumbawa.
Layanan jalur tol laut perlu diperluas hingga tersedia pula dari wilayah Lombok. “Kita minta tambah untuk yang di Lombok, karena memang belum ada,” tegasnya.
Menurutnya, NTB harus memiliki konektivitas langsung dengan wilayah lain, termasuk NTT yang berpotensi menjadi jalur perdagangan menuju Timor Leste.
Posisi Bumi Gora yang berada di jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II melalui Selat Lombok juga menjadi potensi yang perlu dimanfaatkan untuk memperkuat aktivitas perdagangan dan ekspor.
Baca Juga: Stok Beras NTB Tembus 270 Ribu Ton, Bulog Usulkan Pengiriman 25 Ribu Ton ke Luar Daerah
Namun, potensi jalur laut tersebut belum sepenuhnya didukung ketersediaan angkutan dengan biaya kompetitif. Selain mengupayakan penambahan jalur tol laut, Pemprov NTB juga mempertimbangkan kebutuhan pembangunan pelabuhan khusus ekspor.
Usulan tersebut telah disampaikan kepada pemerintah pusat. Namun, pembangunan pelabuhan khusus belum dapat direalisasikan karena terdapat sejumlah pertimbangan, salah satunya kebutuhan volume pengiriman dalam jumlah besar agar operasional kapal tidak merugi.
“Jangan sampai kita hanya mengirim 10 sampai 15 kontainer. Kalau seperti di Surabaya, itu ribuan. Supaya kapal tidak rugi,” jelas Wiranata.
Karena itu, Pemprov NTB tetap mengupayakan penguatan infrastruktur dan konektivitas laut agar kegiatan ekspor bisa berjalan lebih efisien.
Wiranata memastikan rencana ekspor tidak akan mengganggu pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Baca Juga: Mendag Budi Santoso Ajak Mahasiswa UMMAT Jadi Eksportir Muda Lewat Campuspreneur
Apalagi, stok beras nasional saat ini mencapai 4,7 juta ton dan diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga dua tahun ke depan.
“Pengiriman beras ke luar negeri tetap harus memperhatikan mekanisme yang berlaku, agar tidak berdampak terhadap harga beras di dalam daerah,” tandasnya.
Editor : Prihadi ZoldicSumber : Liputan