Tuntutan tersebut disampaikan, menyusul batas waktu pengumuman UMP 2027 yang ditetapkan pemerintah, paling lambat pada 21 November 2026.
“Ada kenaikan upah itu dari angka 7,5 sampai 9,5,” kata Ketua DPD SPN NTB Lalu Wira Sakti, Rabu (18/11).
Angka tersebut mengacu pada simulasi perhitungan, dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,43 persen, inflasi 3,20 persen, dan indeks tertentu sebesar 0,9. Berdasarkan simulasi tersebut, diperoleh gambaran kenaikan sekitar 8,09 persen.
Baca Juga: Kemenko PM Minta Pekerja Migran Pulang Bawa Modal untuk Bangun Daera
Menurut Wira, SPN sejak awal telah mengingatkan Pemprov NTB, agar kenaikan UMP 2027 tidak kembali rendah seperti tahun 2026.
Diketahui, UMP NTB Tahun 2026 ditetapkan sebesar Rp 2.673.861 per bulan, naik hanya 2,725 persen atau Rp 70.930 dibandingkan UMP 2025 sebesar Rp 2.602.931.
Penetapan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur NTB Nomor 100.3.3.1-683 Tahun 2025, ditandatangani pada 22 Desember 2025 dan mulai berlaku 1 Januari 2026.
“Angka itu belum cukup mencerminkan peningkatan kesejahteraan pekerja,” jelasnya.
Wira kemudian menyinggung pernyataan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal dalam forum World Conference on Creative Economy (WCCE) pada akhir Oktober lalu.
Dalam forum tersebut, pertumbuhan ekonomi NTB disampaikan mencapai 10,42 persen pada semester I 2026. Capaian ini menempatkan NTB sebagai provinsi dengan pertumbuhan tertinggi kedua secara nasional.
Menurut Wira, capaian pertumbuhan ekonomi tersebut semestinya, turut menjadi pertimbangan dalam menentukan kenaikan UMP 2027.
SPN berharap pertumbuhan ekonomi yang disampaikan kepala daerah juga tercermin dalam kebijakan pengupahan.
“Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Gubernur, nyata dan masuk di perhitungan UMP 2027 ini,” ujarnya.
Wira menilai perjuangan untuk mewujudkan upah layak juga sejalan dengan misi Pemprov NTB mengentaskan kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
Menurutnya, target tersebut akan sulit dicapai apabila kesejahteraan pekerja tidak menjadi perhatian dalam kebijakan pemerintah.
“Bagaimana mungkin akan terwujud keinginan untuk pengentasan miskin ekstrem sampai nol persen sementara upah layak pun tidak diperjuangkan,” katanya.
Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan bantuan sosial. Itu tidak menjamin kondisi ekonomi masyarakat tetap membaik setelah penyalurannya dihentikan.
“Saya pikir ketika dihentikan bansos, maka miskin lagi,” ujarnya.
Meski mendorong kenaikan upah, Wira mengingatkan agar penetapannya tetap mempertimbangkan kondisi dan kemampuan perusahaan, perlindungan terhadap pekerja dan pengusaha harus berjalan beriringan.
“Yang penting berkeadilan. Tidak merugikan pekerja, tidak juga merugikan pengusaha. Maka saya selaku pemerhati buruh harus berdiri di dua sisi,” katanya.
Perusahaan yang mengalami penurunan produksi atau tidak mencapai target usaha juga memiliki ruang untuk mengusulkan penundaan kenaikan upah. Namun, pengajuan tersebut harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, Wira turut menyoroti masih adanya pekerja yang menerima upah di bawah standar minimum.
Menurutnya, persoalan tersebut tidak seharusnya menjadi alasan untuk menahan kenaikan UMP. Justru, kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan upah minimum harus diawasi.
“Persoalan diberikan di bawah standar yang sudah ditetapkan oleh pemerintah oleh pengusaha, maka itu ada pelanggaran,” tegasnya.
Pengawasan juga perlu diperkuat agar kenaikan upah yang telah ditetapkan, benar-benar diterapkan perusahaan. “Sisi pengusaha juga saya harus lindungi. Sisi pekerja juga harus saya lindungi. Karena keduanya adalah aset,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Aidy Furqan mengatakan, pembahasan rancangan UMP NTB 2027 telah dilakukan. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya akan diusulkan kepada gubernur untuk ditetapkan.
“Rapat penentuan rancangan upah ini, untuk diusulkan penetapannya ke Gubernur,” jelasnya.
Aidy belum bersedia membeberkan hasil pembahasan tersebut. Rancangan UMP 2027 harus terlebih dahulu, dilaporkan kepada Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, sebelum disampaikan kepada publik.
“Tunggu saya lapor ke Pak Gubernur dulu baru bisa saya rilis hasilnya, biar tidak bias,” ujarnya.
Editor : Kimda FaridaSumber : Liputan