
LombokPost - Pembebasan lahan menjadi pekerjaan awal yang harus dituntaskan, untuk mendukung transformasi RS Mutiara Sukma dari rumah sakit khusus jiwa menjadi rumah sakit umum.
Manajemen RS Mutiara Sukma mengajukan, agar anggaran pembebasan lahan dialokasikan di APBD Murni 2027.
“Makanya sekarang kita sedang desain, karena sekarang kita lagi susun APBD murni 2027,” kata Kepala Bappeda NTB Baiq Nelly Yuniarti, Jumat (20/11).
Awalnya Pemprov NTB memperkirakan kebutuhan anggaran pembebasan lahan tersebut, baru diperlukan pada pertengahan 2027.
Namun, penganggarannya terlebih dulu dimasukkan dalam APBD Murni 2027, agar pembangunan fisik bisa langsung dieksekusi menggunakan dukungan dana dari pemerintah pusat.
Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari pendampingan Pemprov NTB terhadap pengembangan RS Mutiara Sukma. Sebab, rumah sakit itu berpeluang mendapatkan hibah dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sebesar Rp 128 miliar untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pelayanan non-jiwa.
Pengembangan fasilitas tersebut mencakup pembangunan Gedung Terpadu (CMU), Gedung Rawat Inap, dan Gedung Poliklinik Non-Jiwa, termasuk pemenuhan kebutuhan alat kesehatan.
Namun, pencairan dukungan anggaran dari pusat mensyaratkan status lahan yang akan digunakan harus jelas. “Lahan ini harus clean and clear dulu,” kata mantan kepala Dinas Perdagangan NTB tersebut.
Adapun lahan yang disiapkan berada di dekat area rumah sakit. Luasnya sekitar 68 are dan merupakan milik beberapa warga yang harus dibebaskan Pemprov NTB.
Kebutuhan anggaran pembebasan lahan seluas 68 are itu diperkirakan mencapai Rp 15 miliar. Meski demikian, angka tersebut masih berupa estimasi dan belum menjadi nilai final karena harus melalui perhitungan tim appraisal.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




