FENOMENA kekeringan merupakan suatu hal yang lazim terjadi di bumi pertiwi saat musim kemarau tiba. Kekeringan secara umum didefinisikan sebagai kondisi dimana suatu wilayah, lahan, maupun masyarakat mengalami kekurangan air sehingga tidak lagi dapat memenuhi kebutuhannya. Curah hujan yang kian menurun seiring dengan masuknya musim kemarau di suatu wilayah merupakan sebuah trigger atau awal fenomena kekeringan terjadi. Hal ini dikenal sebagai istilah kekeringan meteorologis.
Tak hanya itu, jumlah ketersediaan air tanah yang semakin berkurang akibat konsumsi penduduk akan memperburuk kondisi kekeringan di suatu wilayah. Kondisi akan semakin parah ketika perbandingan vegetasi gundul di sebuah wilayah lebih mendominasi daripada vegetasi lebat. Wilayah dengan banyak lahan gundul tentu tidak akan mampu menyediakan cadangan air yang cukup dibandingkan wilayah yang memiliki banyak pohon.
Kerugian-kerugian sebagai dampak dari kekeringan bisa melanda berbagai sektor kehidupan manusia. Tak hanya di perkotaan, masyarakat pedesaan pun kini bisa merasakan dampak kekeringan. Gagal panen, kekurangan air bersih hingga kebakaran lahan merupakan sedikit contoh dampak betapa tidak menyenangkannya fenomena kekeringan. Kerugian-kerugian tersebut tentu tidak dapat disepelekan dan alangkah baiknya jika terdapat upaya mitigasi untuk mencegah kerugian besar yang melanda masyarakat.
BMKG sebagai suatu lembaga yang memiliki fungsi menyampaikan informasi dan peringatan dini kepada instansi dan pihak terkait serta masyarakat berkenaan dengan bencana karena faktor meteorologi, klimatologi, dan geofisika telah berupaya mengurangi dampak kerugian dari fenomena kekeringan. Hal ini terbukti dengan adanya sebuah sistem Peringatan Dini Iklim Ekstrim yang dikeluarkan setiap dasarian (10 harian).
Peringatan Dini Iklim Ekstrim (PDIE) ini dibuat dengan melakukan analisis perhitungan Hari Tanpa Hujan (HTH) di sebuah wilayah setiap dasarian lalu disandingkan dengan prakiraan probabilistik curah hujan satu dasarian (10 hari) ke depan.Monitoring Hari Tanpa Hujan (HTH) BMKG terbagi menjadi enam kriteria antara lain; sangat pendek (1-5 hari), pendek (6-10 hari), menengah (11-20 hari), panjang (21-30 hari), sangat panjang (31-60 hari) dan kekeringan ekstrim (>60 hari).
Berdasarkan dampak resikonya, kategori kekeringan meteorologis menurut BMKG terbagi dalam tiga kategori yaitu waspada, siaga dan awas. Kategori Awas sebagai yang dianggap paling tinggi resiko dampaknya didapatkan dari hasil analisis dimana suatu wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari dan diprakirakan dalam satu dasarian berikutnya wilayah tersebut memiliki probabilistik curah hujan yang sangat kecil dalam rentang kurang dari 20mm/dasarian.
Kategori Siaga didapatkan dari analisis dimana suatu wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 31 hari dan prospek peluang curah hujan rendah; dalam rentang 20mm pada 10 hari mendatang dan peluang kejadiannya lebih dari 70%. Kategori Waspadadidapatkan dari analisis dimana suatu wilayah telah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 21 hari dan prakiraan curah hujan rendah kurang dari 20mm dalam 10 hari dengan peluang kejadiannya lebih dari 70%.
NTB Memasuki Puncak Musim Kemarau
Hingga hari ini, BMKG melalui Stasiun Klimtologi Lombok Barat melakukan monitoring awal musim kemarau untuk wilayah NTB dan berdasarkan hasil monitoring, saat ini seluruh wilayah NTB telah masuk musim kemarau dan bersiap memasuki puncak musim kemarau pada Juli dan Agustus ini. Kondisi iklim terkini wilayah NTB didominasi curah hujan kategori Rendah pada pertengahan Juli 2020. Curah hujan tertinggi tercatat di Pos Batulayar, Kabupaten Lombok Barat sebesar 33 mm/dasarian.
Sifat hujan pada dasarian II Juli 2020 di Pulau Lombok dominan Atas Normal, sementara di Pulau Sumbawa umumnya bervariasi dari Bawah Normal (BN) yaitu di bagian tengah dan Atas Norma (AN) di bagian barat serta timur.Monitoring Hari Tanpa Hujan Berturut – turut (HTH) umumnya bervariasi dalam kategori Sangat Pendek(1 - 5 hari) hingga kategori Kekeringan Ekstrim (> 60 hari) pada tanggal updating. HTH terpanjang terpantau di Pos Hujan Kempo dan Pajo di Kabupaten Dompu sepanjang 61 hari.
Berdasarkan informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat tersebut, maka dibuatlah peringatan dini kekerngan meteorologis untuk wilayah NTB. Wilayah NTB yang perlu mewaspadai adanya potensi fenomena kekeringan antara lain beberapa wiayah di Dompu (Kempo dan Pajo) yang telah mengalami hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari.
Selanjutnya wilayah lain yang perlu waspada ialah wilayah Lombok Barat (Gerung, Lembar), Lombok Tengah (Praya Barat, Pujut, Jonggat), Lombok Timur (Terara, Sambelia, Wanasaba, Jerowaru), Lombok Utara (Pemenang, Tanjung, Gangga), Sumbawa (Moyo Utara, Buer, Lape, Labuan Badas, Sumbawa, Moyohilir, Terano, Empang, Plampang, Lenangguar, Alas, Orong telu), Sumbawa Barat (Jereweh, Maluk, Sekongkang), Dompu (Kilo, Huu, Manggalewa), Bima (Sape, Wawo, Bolo, Madapangga, Soromandi), Kota Bima (Asakota, Raba) yang telah mengalami hari tanpa hujan selama 31 – 60 hari.
Berkaca pada kerugian sebagai dampak dari fenomena kekeringan yang terjadi di masa lampau, agaknya Kita sebagai msyarakat perlu selalu meningkatkan kewaspadaan sekaligus melakukan kegiatan preventif agar kerugian bisa diminimalisir.
Kegiatan preventif bisa dilakukan dengan lebih bijak dalam penggunaan air bersih agar ketersediaan air masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Memperbanyak vegetasi lebat dengan menanam pohon juga dapat dilakukan agar menunjang pasokan ketersediaan air tanah. Bagi petani nampaknya kepekaan dan kebijaksanaan dalam penggunaan lahan tanam harus dilakukan dalam kondisi seperti ini.
Pada akhirnya, BMKG berharap agar kontribusinya terhadap pemantauan iklim dan pemberian informasi iklim dan layanan untuk peringatan dini serta mitigasi terhadap dampak buruk akibat kejadian iklim ekstrm di berbagai sekor social-ekonomi dapat diterima baik dan dimanfaatkan secara bijak oleh masyarakat.
Produk peringatan dini ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan mitigasi dan adaptasi sector yang terkait untuk pembangunan berkelanjutan di negara Indonesia. (*)
Editor : Administrator