Yang Muda (Harus) Bertani

Administrator • Dipublikasikan Selasa, 2 Maret 2021 | 20:55 WIB
HAMPIR GUNDUL: Salah seorang petani Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji memperlihatkan tanaman padi di sawahnya yang tidak tumbuh dengan baik akibat pencemaran irigasi tambang MBLB di Kalijaga dan Wanasaba, belum lama ini.
HAMPIR GUNDUL: Salah seorang petani Desa Tirtanadi, Kecamatan Labuhan Haji memperlihatkan tanaman padi di sawahnya yang tidak tumbuh dengan baik akibat pencemaran irigasi tambang MBLB di Kalijaga dan Wanasaba, belum lama ini.
Oleh:

Ahmad Faisal, S.ST

Koordinator Fungsi Statistik Distribusi BPS Kabupaten Sumbawa

 

HASIL Sensus Penduduk tahun 2020 yang telah dirilis oleh Badan Pusat Statistik pada tanggal 21 Januari 2021 menunjukkan sekitar 70 persen populasi penduduk Indonesia berada pada usia produktif (15-64 tahun). Persentase tersebut sejalan dengan proyeksi penduduk tahun 2020-2035 yang memberikan hasil yang sama. Ini menunjukkan bahwa Indonesia baru saja memasuki fase bonus demografi dimana usia produktif lebih banyak dari usia non produktif. Tentu hal ini sangat diimpikan sejak dulu karena hampir semua sektor akan digerakkan oleh generasi muda.

Berbagai sektor telah menikmati dampak bonus demografi seperti sektor industri, pariwisata, perdagangan, restoran dan lainnya. Di samping itu, pesatnya pembangunan di era revolusi industri 4.0 memberikan tawaran yang menggiurkan seperti terciptanya lapangan kerja, seakan memberikan euforia tersendiri. Para generasi muda berlomba-lomba untuk masuk ke bidang yang menurutnya bergengsi.

Euforia bonus demografi dan revolusi industri 4.0 ternyata belum dapat dinikmati oleh semua sektor, misalnya saja pertanian dimana orang-orang justru mulai meninggalkannya. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahawa bekerja dibidang pertanian kurang bergengsi jika dibandingkan dengan bekerja di bidang lainnya seperti industri, pariwisata, perdagangan ataupun pemerintahan (ASN). Pertanian sering diidentikkan dengan pekerjaan yang berat karena harus berhadapan dengan terik matahari dan lumpur ditambah pendapatan yang diterima sedikit dan tidak rutin, serta adanya anggapan bahwa petani tidak jauh dari kemiskinan.

Jumlah petani di NTB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) yang dihasilkan oleh BPS jumlah petani di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2013 mencapai 45 persen, namun kini jumlah petani hanya sekitar 30 persen pada tahun 2019. Kondisi ini diperparah dengan petani di Nusa Tenggara Barat yang masih didominasi oleh penduduk berusia 45 tahun keatas dan tamatan SD. Tentu saja meskipun sudah banyak teknologi dibidang pertanian, tetapi tetap saja tidak bisa dijalankan apabila kualitas petaninya rendah. Peningkatan SDM muda nampaknya berbanding terbalik dengan minatnya untuk terjun ke bidang pertanian, bahkan anak petani yang sebagai pewaris enggan untuk bekerja dibidang pertanian. Ini menjadi ancaman bagi sektor pertanian untuk terkontraksi pada masa mendatang karena krisis petani. Dalam 10-15 tahun mendatang, Nusa Tenggara Barat bisa diprediksi mengalami krisis jumlah petani.

Hal ini sangat disayangkan karena menurut data Badan Pusat Statistik sektor pertanian merupakan salah satu sektor yg memberikan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif yaitu sebesar 1,75 persen ditengah kondisi ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen pada tahun 2020. Pada level Provinsi Nusa Tenggara Barat, sektor pertanian juga memberikan kontribusi paling besar terhadap ekonomi Nusa Tenggara Barat selama masa pandemi Covid-19 yaitu sebesar 23,19 persen.

Bukan kali pertama sektor pertanian menjadi penyelamat bagi perekonomian negara. Sektor pertanian telah menjadi pengungkit dan membantu pertumbuhan ekonomi pada saat krisis moneter 1998 dan 2008. Selama periode tersebut, sektor pertanian bukan hanya berperan sebagai penyedia pangan bagi seluruh rakyat Indonesia tetapi juga mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang besar dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

           

Petani, Penyangga Tatanan Negara Indonesia

 

Mungkin kebanyakan generasi muda tidak mengetahui bahwa petani merupakan singkatan dari “Penyangga Tatatanan Negara Indonesia”. Istilah tersebut disampaikan oleh presiden pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1952 saat menggalakkan swasembada pangan sebagai penjamin stabilitas nasional. Data BPS menunjukkan bahwa di tahun 2020 produksi beras provinsi NTB mengalami surplus sekitar 114 ribu ton terhadap konsumsi beras. Produksi beras paling tinggi berasal dari Kabupaten Lombok Tengah dengan nilai produksi mencapai 178 ribu ton beras, diikuti Kabupaten Sumbawa dengan nilai produksi beras yaitu sekitar 150 ribu ton beras.

Petani sebagai penyangga tatanan negara harus dijaga. Regenerasi petani memerlukan perhatian khusus mengingat sektor pertanian masih memiliki potensi untuk dikembangkan. Penduduk usia muda perlu didorong untuk menjadi petani dengan memberikan kemudahan seperti penyediaan dan akses tanah, serta pemberian intensif bagi petani muda. Jika regenerasi petani tidak diupayakan segera maka ada kemungkinan di masa puncak bonus demografi profesi petani hanya akan menjadi sejarah.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menarik minat generasi muda untuk terjun ke bidang pertanian. Salah satu diantaranya adalah dengan menggerakkan pertanian dengan konsep pariwisata. Konsep dimana wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan kegiatan pertanian, sedangkan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan perdagangan, hotel ataupun restoran yang secara khusus menjual makanan organik. Dengan cara seperti ini diharapkan generasi muda dapat melihat potensi ekonomi yang akan diterima. Berikut beberapa contoh pemanfaatan pertanian dengan konsep pariwisata di Indonesia seperti: pembudidayaan sayur dan buah di Cinangneng, Tenjolaya, Bogor, wisata kebun salak di Sleman, Yogyakarta, dan wisata perkebunan teh di Puncak, Bogor. Konsep wisata agrikultur juga sudah lama dikembangkan di Sembalun (Lombok Timur), dimana selain menjadikan lanskap pertanian sebagai obyek foto juga terdapat wisata petik stroberi dan apel.

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran petani seperti pengurangan tarif pajak sawah, memastikan benih dan pupuk subsidi sampai kepada petani dengan harga yang sesuai. Disamping itu perlu juga menjaga stabilitas harga jual ketika musim panen. Dari sisi petani bisa memasarkan hasil pertaniannya melalui daring atau online, sehingga tidak lagi tergantung pada tengkulak yang sering kali merugikan petani. (*) Editor : Administrator
Ahmad Faisal Bertani Opini