Lalu Faqih Saiful Hadie
Aktivis dakwah, Pemerhati sosial, seni dan budaya NTB
LombokPost--Selamat datang di republik makelar yang riuh oleh segala macam transaksi ini. Di sini, udara pun seakan-akan tidak dapat seratus persen dihirup, karena harus dipotong komisi dulu. Di negeri ini, makelar bukan lagi sekedar profesi temporer seperti yang mangkal-mangkal di outlet emas atau mobil bekas, makelar telah bertransformasi menjadi sebuah "tarekat" ekonomi baru, menjadi mazhab kebudayaan mutakhir, dan menjadi sub-genre sosial politik yang paling diminati.
Anda bayangkan saja, dari urusan mencarikan jodoh, meloloskan sertifikat tanah, pemenangan tender proyek, hingga urusan memesan jabatan, semua wajib hukumnya melalui jasa perantara. Di sini, eksistensi manusia tidak lagi ditentukan oleh "Cogito, ergo sum" milik Descartes, melainkan oleh dogma pragmatis, "Saya menjembatani, maka saya dapet komisi."
Yang menarik, struktur sosial politik dan ekonomi negeri ini begitu unik karena berhasil mengawinkan konsep patron-client yang feodalistik dengan ritus-ritus religius secara paripurna. Setiap transaksi, mulai dari kongkalikong anggaran hingga mutasi jabatan, selalu diawali dengan "bismillah" dan diakhiri dengan doa keselamatan bersama yang khusyuk.
Para makelar politik berkeliaran di koridor kekuasaan dengan jubah kesalehan sosial yang disetrika rapi. Mereka adalah para "mursyid" dalam tarekat birokrasi, yang membimbing para "murid" (baca: korporasi dan para pencari suaka politik) menuju maqom tertinggi, yaitu kursi basah yang dapat mennjamin kemakmuran duniawi. Benar-benar sebuah sinkretisme kronis antara kapitalisme ugal-ugalan dan simbol-simbol religiusitas.
Saking kronisnya, saya sampai membayangkan hal yang tidak-tidak. Saya membayangkan, bahkan untuk urusan akheratpun, para perantara ini mungkin akan menawarkan jasa upgrade fasilitas. Bagi mereka yang merasa pasti masuk neraka, boleh masuk ruang negosiasi supaya mendapat siksaan kelas eksekutif yang lebih ringan, tentu dengan kompensasi beberapa lembar saham perusahaan tambang. Sebab di negeri ini, kebenaran, keadilan, dan takdir seakan tak lagi menjadi wilayah absolut Tuhan, melainkan komoditas yang bisa dinegosiasikan di warung-warung kopi.
Sebagai rakyat yang hanya bisa menonton dengan dahi berkerut, saya melihat hal ini sebagai puncak dari apa yang disebut hiper-komodifikasi politik, sosial, hukum, budaya, bahkan agama. Institusi demokrasi kita dipaksa tunduk pada hukum pasar gelap. Partai politik tidak lagi berfungsi sebagai pejuang kepentingan rakyat, melainkan tak ubahnya seperti agensi penyalur tenaga kerja atau makelar sewa untuk rahim politik yang menjajakan tiket pencalonan kepada penawar tertinggi. Rakyat, di sisi lain, merayakan ritual lima tahunan ini dengan sukacita masokistik, bersorak sorai mendukung pilihan mereka, sembari berharap mendapatkan remah-remah berkah berupa sembako dan amplop berisi selembar uang pecahan dua puluh ribuan.
Makelar-makelar negeri ini memiliki kelenturan moral yang sangat luar biasa, melampaui elastisitas karet manapun. Mereka mampu mengutip ayat-ayat suci tentang keadilan sosial di pagi hari, lalu menjadi arsitek dinasti nepotisme di siang hari, dan menutup malam dengan menghitung komisi di ruang privat hotel berbintang. Tidak ada beban dosa di pundak mereka, sebab dalam teologi makelar, "komisi" telah mengalami purifikasi spiritual menjadi rezeki yang "min haitsu la yahtasib". Dosa sosial akibat penindasan struktural langsung menguap begitu saja setelah mereka menyisihkan sekian persen hasil makelar untuk menyantuni para jompo dan anak-anak yatim, itupun demi konten media sosial.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
