Pahittiartik
PNS Kanwil Kemenkumham NTB
PADA November 2020, presiden secara resmi mengesahkan dan mengundangkan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker). UU Ciptaker dibentuk dengan metode omnibus law dengan membentuk 1 (satu) undang-undang tematik yang mengubah berbagai ketentuan yang diatur dalam berbagai undang-undang lainnya.
UU Ciptaker mengubah, mencabut, dan atau membuat ketentuan baru yang menyasar 78 undang-undang. Sampai saat ini, pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana yang terdiri atas 47 peraturan pemerintah dan 4 peraturan presiden.
UU Ciptaker dan peraturan pelaksananya tersebut tentu berimplikasi terhadap keberadaan produk hukum di daerah. Lalu, pemda harus apa?
Perjalanan UU Ciptaker
Perjalanan UU Ciptaker dimulai saat pertama kali disebutkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidatonya saat dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan yang kedua pada tanggal 20 Oktober 2019. Pada saat memberikan keterangan pers, presiden mengatakan bahwa UU Ciptaker bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menyederhanakan sekelumit aturan yang menghambat peningkatan investasi dan penciptaan kerja yang berkualitas.
Masalah regulasi masih menjadi salah satu penghambat utama pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu kendalanya adalah ego sektoral.
Ego sektoral merupakan kecenderungan berbagai lembaga pemerintah untuk memprioritaskan kepentingan mereka sendiri daripada berkolaborasi dengan kementerian atau lembaga lain. Masalah lebih lanjut dalam manajemen peraturan di Indonesia adalah tidak adanya prosedur yang ketat untuk menyelaraskan, memantau, dan mengevaluasi peraturan sehingga banyak yang bertentangan atau saling tumpang tindih.
Selain itu, saat ini masalah yang kerap menghambat peningkatan investasi dan pembukaan lapangan kerja, antara lain proses perizinan, administrasi dan birokrasi yang rumit dan lama, dan persyaratan investasi yang memberatkan. Belum lagi soal pengadaan lahan yang sulit, hingga pemberdayaan UMKM dan koperasi yang belum optimal. Sejumlah substansi dalam UU Ciptaker disusun sedemikian rupa dengan harapan terjadi perubahan struktur ekonomi yang mampu menggerakkan semua sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyelesaikan hambatan perizinan berusaha.
Penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode omnibus law untuk membenahi regulasi yang tumpang tindih, di mana satu UU dapat menyinkronisasikan puluhan UU secara serempak. Sehingga antar UU bisa selaras memberikan kepastian hukum.
Penerapan omnibus law dimulai dengan UU Ciptaker yang memiliki cakupan sangat luas dan memperbaiki banyak undang-undang sehingga menimbulkan berbagai diskursus karena kompleksitas materi yang diatur. Metode baru tersebut digunakan, karena tidak mungkin melakukan reformasi berbagai peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, menghambat, dan menyulitkan dengan metode legislasi biasa, sebab standar dan metode legislasi biasa membutuhkan waktu yang cukup lama.
Pada dasarnya, melalui UU Ciptaker pemerintah berupaya untuk melakukan deregulasi dan debirokratisasi. Deregulasi sangat diperlukan oleh Indonesia saat ini untuk memuat ketentuan mengenai persyaratan investasi, ketenagakerjaan, perizinan berusaha, peraturan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), pengembangan kawasan ekonomi, pelaksanaan proyek pemerintah, pengadaan lahan, serta ketentuan mengenai administrasi pemerintahan dan pengenaan sanksi pidana yang diatur dalam berbagai undang-undang.
Penyusunan peraturan dengan omnibus law mencakup hampir semua materi yang berhubungan sehingga peraturan tersebut dapat berdiri sendiri. Peraturan dengan omnibus law seperti UU Ciptaker, mencerminkan sebuah integrasi di mana tujuan akhirnya adalah mengefektifkan penerapan peraturan tersebut di lapangan.
UU Cipta Kerja memberikan kemudahan dan kepastian kepada para pelaku usaha dalam mendapatkan perizinan berusaha dengan penerapan perizinan berbasis risiko (risk based approach) dan penerapan standar. Selama ini pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan berbasis izin (license based approach) yang berlapis-lapis, baik level kantor administrasinya maupun tingkat regulasinya, tanpa melihat besar-kecil kompleksitas dampaknya dan dipukul rata untuk semua jenis usaha.
Saat ini UU Ciptaker sudah disahkan dan diundangkan, yang berarti bahwa undang-undang tersebut mengikat secara umum. Keberadaan UU Ciptaker menuai pro dan kontra, dan hal tersebut merupakan hal yang wajar dalam kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Namun demikian, dialektika untuk menakar efektivitas dari UU Ciptaker terus dilakukan oleh berbagai pihak melalui berbagai kegiatan untuk mendapatkan masukan-masukan yang konstruktif.
Untuk menunjang efektivitas UU Ciptaker tersebut, tentu harus ditunjang dengan Peraturan Pelaksana baik berupa Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri (Permen), Peraturan Daerah (Perda), dan Peraturan lainnya. Peraturan pelaksanaan ditetapkan dengan kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif daan berkelanjutan. Sampai saat ini, Pemerintah telah menerbitkan 51 peraturan pelaksana yang terdiri atas 47 PP dan 4 Perpres yang tentu berdampak pada perundang-undangan di daerah.
UU Ciptaker dan Pemerintahan Daerah
Banyak isu hukum menarik dalam UU Cipta Kerja yang terkait dengan pemerintahan daerah, salah satunya adalah adalah perihal kewenangan. Pasal 174 UU Ciptaker menambahkan satu aturan soal hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Pasal ini mengatur kewenangan pemerintah daerah sebagai bagian dari kewenangan presiden, “Dengan berlakunya undang-undang ini, kewenangan menteri, kepala lembaga, atau pemerintah daerah yang telah ditetapkan dalam undang-undang untuk menjalankan atau membentuk peraturan perundang-undangan harus dimaknai sebagai pelaksanaan kewenangan Presiden”.
Pasal 176 UU a quo juga mengubah sejumlah kewenangan pemda. Misalnya, kewenangan soal perizinan pada pasal 350 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Pasal 350 ayat (1) UU Pemda menyebutkanbahwa pemda wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
UU Cipta Kerja menambahkan kewenangan pemerintah pusat dalam urusan ini, "Kepala daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat," beleid pasal 350 ayat (1) UU Pemda setelah diubah oleh UU Ciptaker. Kemudian UU Ciptaker juga memberi kewenangan ekstra bagi pemerintah pusat dalam urusan perizinan. Mereka boleh mengambil alih urusan perizinan jika ada pemda yang tidak menjalankannya dan tidak mengindahkan dua kali teguran.
Selama ini, ada pembagian kewenangan yang tegas termasuk standar dan syarat-syaratnya ditentukan yang ditentukan oleh pemerintah. Sebelum adanya UU Ciptaker, kewenangan Pemda untuk mengeluarkan izin untuk bidang usaha tertentu, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) ditentukan oleh daerah tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan diatur oleh Pemda yang bersangkutan. Dengan UU Ciptaker, maka NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Artinya kewenangan tetap berada di pemda yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi NSPK ditetapkan oleh pemerintah pusat. Dengan demikian, pekerjaan pemda lebih sederhana sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan NSPK. Namun demikian, apabila pemda tidak melaksanakan atau melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan NSPK, maka pemerintah pusat mengambil alih perizinan tersebut dalam batas tertentu. Latar belakang ketentuan tersebut adalah proses perizinan yang stagnan dan menuai banyak persoalan di daerah. Dengan demikian, UU Ciptaker juga menegaskan peran dan fungsi pemda sebagai bagian dari sistem pemerintahan, di mana kewenangan yang telah ada, tetap dilaksanakan oleh pemda, sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga akan tercipta adanya suatu standar pelayanan yang baik untuk seluruh daerah.Penataan ulang kewenangan daerah ini sejalan dengan filosofi UU Ciptaker yakni untuk menarik investasi, memberikan kemudahan perizinan dan berusaha, dan menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, dalam konteks ketenagakerjaan, produk hukum daerah juga terdampak oleh UU Ciptaker dan peraturan pelaksananya, misalnya PP Nomor 34 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pemda mempunyai peran terkait dengan pendapatan daerah yang berasal dari DKPTKA, Perda dan Perkada yang mengatur mengenai retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA wajib disesuaikan paling lambat 3 bulan sejak PP ini berlaku, dan pemerintah daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penggunaan TKA sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Selanjutnya dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Pemda mempunyai peran menerima pencatatan PKWT di disnaker kabupaten/kota, dan menerima pelaporan PHK bagi daerah yang belum tersedia sarana jaringan/daring. Kemudian dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 yang mengatur mengenai Pengupahan, pemda berperan melaksanakan kebijakan pengupahan.
Dalam pelaksanaannya, pemda wajib berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat, penetapan upah minimum provinsi (wajib), dan penetapan upah minimum kabupaten/kota (tidak wajib). Peran lainnya yaitu mencabut upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2020 selambat-lambatnya satu tahun sejak ditetapkan, pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi (wajib) dan kabupaten/kota (tidak wajib), dan pembinaan, pengawasan dan penegakan hukum (pengenaan sanksi).
Selain berdampak terhadap perizinan berusaha dan ketenagakerjaan, UU Ciptaker dan peraturan pelaksananya juga berdampak pada penataan ruang di daerah, UMK-M, BUMDes, PDRD, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan, dan lain sebagainya.
Pemda Harus Apa?
Melihat sedemikian banyak dampak UU Ciptaker terhadap berbagai produk hukum di daerah, maka sebagai tindak lanjut dari UU Cipta Kerja, pemda harus melakukan identifikasi dan inventarisasi produk hukum daerah, baik Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada) yang materi muatannya berkaitan dengan UU Ciptaker. Arahnya tentu adalah melakukan perubahan, pencabutan atau menetapkan Perda atau Perkada yang disesuaikan dengan UU Ciptaker. Jika telah teridentifikasi, maka perencanaan Perda ditetapkan di luar propemperda dengan Keputusan DPRD dan melakukan penambahan perencanaan Perkada yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
Dalam Pasal 250 UU Pemda yang diubah melalui UU Ciptaker, perda dan perkada dilarang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, dan putusan pengadilan. Agar tidak bertentangan dengan rambu-rambu tersebut, Pasal 251 UU 23/2014 sebagaimana diubah melalui UU Ciptaker mengamanatkan kepada pemda untuk berkoordinasi dengan kementerian yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (Kementerian Hukum dan HAM).
Koordinasi dan harmonisasi tersebut dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang lebih berkualitas dan responsif, serta berkontribusi dalam mendukung pembangunan di daerah. Sebagai penutup, pelaksanaan UU Ciptaker harus terus didorong ke arah pencapaian bersama, dan berbagai tantangan harus mampu dilewatidengan dukungan seluruh perangkat negara. Implementasi UU ini tentu akan melalui pengawasan publik.
Sehingga daerah harus patuh dan tunduk secara “sukarela” untuk bertindak aktif membantu merealisasikan urusan yang didelegasikan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal demikian adalah semata-mata agar tercipta satu wujud cita-cita bangsa Indonesia untuk masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. (*) Editor : Administrator