Oleh: Jannus TH Siahaan
(Pengamat Sosial Politik, Konsultan Kebijakan dan Komunikasi, dan Doktor Sosiologi dari Universitas Padjadjaran)
LombokPost--Menjaga kepercayaan publik setelah dipilih sebagai kepala daerah dengan tingkat “ekspektasi yang tinggi” memang tidaklah mudah, apalagi untuk sosok baru seperti Dr H. Lalu Muhamad Iqbal , SIP, M.Hub. Int.
Memang beliau bukan orang baru di mata publik NTB, tapi di pelataran politik praktis pada umumnya dan arena politik Bumi Gora pada khususnya, Lalu Iqbal adalah orang baru. Sehingga untuk menjaga agar ekspektasi yang tinggi tersebut, diplomat karir kelahiran Praya itu perlu berpikir keras sekaligus bekerja ekstra keras untuk lima tahun ke depan.
Hal itu dibutuhkan untuk meyakinkan publik NTB bahwa kepemimpinan baru di NTB tidak akan “run as usual” setelah semua proses elektoral selesai. Apalagi belakangan ini di lapangan, setidaknya apa yang saya temui selama penelitian di beberapa lokasi di NTB dalam beberapa bulan terakhir, pesimisme sudah mulai muncul ke permukaan.
Kepemimpinan Lalu Iqbal diprediksi, dipersepsi, dan dianggap akan sama saja dengan kepemimpinan sebelumnya.
Asumsi tersebut mulai berkembang karena latar karir Lalu Iqbal sebagai seorang diplomat yang meniti karir di luar daerah NTB di satu sisi, sehingga dianggap kurang memahami permasalahan yang ada di NTB. Di sisi lain, Lalu Iqbal dianggap akan sulit untuk bertindak tegas setelah menjabat sebagai gubernur alias akan cenderung memilih untuk “berdiplomasi” dan menghindari benturan atau konflik di saat menyelesaikan masalah atau saat mendorong dan mengakselerasi program dan kebijakan-kebijakan baru, karena berlatar diplomat.
Dengan kata lain, kata “diplomasi” yang sering disematkan sebagai kata kunci untuk mendeskripsikan seorang Lalu Iqbal secara sederhana dikonotasikan secara kurang progresif oleh publik, apalagi masyarakat awam, meskipun kata "diplomasi" secara substantif tidak mesti demikian maknanya.
Karena, diplomasi dan negosiasi di lapangan bisa saja sangat efektif dan “result oriented”, jika dilatari oleh informasi atau data yang lengkap dan mumpuni di satu sisi dan mampu dirangkai secara scientifik dan intelektualistik di sisi lain, yang akan membuat pihak lain menjadi sangat sulit untuk melakukan “perlawanan”.
Ada beberapa hal yang melatari lahirnya persepsi seperti ini. Pertama, tentu karena kepemimpinan sebelumnya, yang tidak terlalu “mengesankan” di mata publik NTB lantaran dianggap agak “ignorant” dan kurang aktif dalam “berbelanja masalah”.
Bahkan untuk sektor dan bidang tertentu, sebut saja sektor pariwisata dan pertanian, dianggap telah terjadi penurunan performa selama masa pemerintahan petahana di NTB.
Kedua, tentu karena ekspektasi yang sangat tinggi disematkan kepada pemenang Pilkada NTB 2024. Dengan karakter masyarakat NTB pada khususnya dan Indonesia pada umumnya yang cenderung “kurang sabar” dalam memberikan penilaian, ekspektasi tersebut juga cepat pudar hanya dalam jarak waktu yang relatif singkat. Padahal kepemimpinan baru di NTB baru saja dimulai.
Dan ketiga, karena jarak inagurasi kepemimpinan baru daerah dengan pengumuman hasil resmi Pilkada terbilang relatif lebih lama dibanding sebelumnya, membuat pemimpin baru seperti Lalu Iqbal mengalami “kevakuman aksi”. Artinya, euforia publik NTB atas kemenangan Lalu Iqbal yang dilandasi “ekspektasi perubahan” yang sangat tinggi ternyata tidak langsung bisa dijawab dengan aksi dan kebijakan, karena jeda tiga bulan lebih antara euforia kemenangan dan pelantikan sebagai Gubernur.
Masyarakat tentu tak terlalu memusingkan jeda waktu tersebut. Karena ukuran dan parameter standar publik nyatanya sangat sederhana, terutama masyarakat awam. Di lapangan, mereka merasakan kondisi ekonomi yang sama, bahkan lebih buruk, setelah ikut aktif terlibat memenangkan Lalu Iqbal sebagai Gubernur NTB, meskipun kondisi-kondisi tersebut lebih banyak dipengaruhi oleh kebijakan pemerintahan di Jakarta.
Faktor-faktor ini, diakui atau tidak, menambah daftar tantangan Lalu Iqbal sebagai “orang baru” sekaligus “orang nomor satu” di pelataran kepemimpinan Bumi Gora, karena sebelum melakukan berbagai kebijakan “progresif” dan “kreatif”, Lalu Iqbal harus bergumul dengan persepsi publik NTB yang sudah mulai pelan-pelan mengendor dan sangat perlu diyakinkan kembali agar tetap mendapatkan dukungan penuh di saat mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru.
Apalagi, Lalu Iqbal sebagai kepala daerah dan gubernur periode pertamanya, mau tak mau harus bersikap, bertindak, dan berkebijakan secara strategis, agar peluang untuk berlanjut pada periode kedua alias sepuluh tahun ke depan semakin terbuka lebar.
Kepercayaan publik perlu dibangun kembali secara masif dengan segala instrumen politik dan pemerintahan yang sudah ada di tangannya saat ini, sembari terus melakukan rekonfigurasi tatanan elit-elit politik di daerah agar lebih ramah terhadap kepentingan jangka panjang Lalu Iqbal.
Pasalnya, potensi Lalu Iqbal dikeroyok oleh dua “mantan kompetitor”-nya di laga 2029 sangatlah besar.
Harus diakui bahwa Lalu Iqbal sangat diuntungkan oleh “pecah kongsi” yang terjadi pada kubu lawan di Pilkada 2024. Sehingga dengan kekalahan telak yang dialami kedua kubu di laga tempo hari, potensi keduanya untuk melakukan “reuni politik” untuk merebut kembali singgasana kekuasaan di NTB sangatlah besar. Karena itulah tantangan Lalu Iqbal menjadi tidak mudah ke depannya, karena harus merebut hati rakyat NTB di satu sisi agar tetap mendapatkan“rating approval” serta elektabilitas yang tinggi dan merekonfigurasi tatanan elit-elit ekonomi politik di NTB di sisi lain yang akan semakin menguatkan dominasi politiknya untuk laga selanjutnya.
Dalam konteks komparatif yang lebih luas, Lalu Iqbal sedang berada dalam posisi yang hampir mirip dengan posisi Franklin D. Roosevelt di tahun 1933. Mewarisi keadaan ekonomi yang sulit pasca-Great Depression 1929 di satu sisi di mana harapan dan ekspektasi masyarakat kepada FDR sangat tinggi, dan stigma pemerintahan sebelumnya, pemerintahan Herbert Hoover, yang “ignorant” untuk melakukan intervensi di sisi lain, karena di Amerika Serikat kala itu, intervensi masif ke dalam perekonomian bukanlah tradisi dan bukan pula ide yang dianggap cocok dengan Amerika Serikat.
Dalam posisi itu, pertama FDR tentu harus meyakinkan publik secara psikologis untuk tidak perlu takut dengan keadaan yang ada, karena dirinya sudah “in charge” sebagai pemimpin baru di negeri Paman Sam, yang siap melakukan apapun untuk memperbaiki keadaan. Dengan latar itulah pernyataan populer FDR muncul, yang berbunyi “The only thing we have to fear is fear itself” (satu-satunya yang perlu ditakuti adalah ketakutan itu sendiri). FDR berusaha mengambil hati publik Amerika Serikat dengan memberikan pernyataan yang sederhana dan mudah dipahami, tapi sekaligus memiliki makna yang sangat kuat dan yang lebih perlu tentu bisa menguatkan.
Namun setiap kata-kata tentu harus dibuktikan. Masalahnya publik Amerika Serikat belum terlalu yakin dengan kemampuan FDR untuk membawa Amerika Serikat keluar dari resesi, meskipun beliau adalah keponakan Teddy Roosevelt di satu sisi dan mantan Gubernur satu periode New York di sisi lain. Apalagi, sebagian publik Amerika Serikat mengetahui bahwa FDR terjangkit penyakit polio akut, yang mengharuskannya untuk lebih sering di atas kursi roda ketimbang berdiri di atas kakinya sendiri. Sehingga mau tak mau, FDR harus meyakinkan publik bahwa ia tidak sendiri dan akan dikawal/ ditemani oleh pemikir-pemikir hebat dalam menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi Amerika Serikat.
“I'm not the smartest fellow in the world, but I can sure pick smart colleagues”, ucap Franklin D. Roosevelt di tahun 1933, tak lama setelah beliau menjadi presiden Amerika Serikat ke 32. Ucapan tersebut disampaikan untuk meyakinkan publik negeri Paman Sam bahwa FDR tidak sedang beretorika, tapi sedang membawa harapan baru kepada masyarakat Amerika Serikat yang sedang “desperate” dilanda beban ekonomi yang sangat berat sekelas Great Depression.
Untuk meyakinkan publik bahwa FDR tak sendiri dan tidak bermodalkan “omon-omon” belaka, orang-orang terdekat yang memiliki kapasitas dan kapabilitas mumpuni didapuk dan dijadikan sebagai penasehat-penasehat andalannya. Belakangan orang-orang tersebut dikenal dengan sebutan “brain trust”-nya FDR dari Columbia University, yang sebagian besarnya sudah bersama FDR sejak menjabat sebagai Gubernur New York. Diantaranya adalah Raymond Moley, Rexford Tugwell, Adolf Berle, Harry Hopkin, dan beberapa figur lainnya.
Dukungan intelektual dari Brain Trust tersebut akhirnya membuat megaproyek politik sekelas “New Deal” menjadi susah ditolak oleh elit-elit Amerika Serikat di satu sisi dan publik Amerika di sisi lain, sekalipun sangat melenceng dari tradisi ideologis dan tradisi ekonomi politik negeri Paman Sam yang sedari awal sudah sangat liberal dan non intervensionis.
Dan terbukti New Deal mengubah perjalanan sejarah Amerika Serikat dan menjadi warisan tak terkira dari seorang presiden “polio” yang mampu melahirkan era “prosperous American” dari tahun 1945 sampai dengan awal tahun 1970an. Bahkan Thomas Piketty dalam bukunya yang sangat mendunia itu, “Capital In The Twenty-First Century (2013)”, menyebut dalam bukunya bahwa New Deal adalah megaproyek ekonomi politik yang telah menorehkan sejarah “pemerataan ekonomi” di Amerika dari tahun 1945 hingga dengan tahun 1970an.
Dengan kata lain, di sini saya ingin mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh Lalu Iqbal sebagai “New Guy” di NTB setara dengan peluang dan kesempatan yang ia miliki. Tantangannya memang tidak ringan di tengah persoalan ekonomi yang memang cukup berat di satu sisi dan stigma kepada pemerintahan sebelumnya yang kurang positif di sisi lain. Namun pesimisme yang mulai muncul pasca pilkada di ruang publik NTB sejatinya bisa menjadi “energi tambahan” bagi seorang Lalu Iqbal untuk segera membuktikan bahwa dirinya tak sama dengan pemimpin NTB terdahulu di satu sisi dan akan membuktikan bahwa harapan perubahan menuju NTB yang jauh lebih baik itu ada, di sisi lain.
Apalagi, secara politik Lalu Iqbal adalah Gubernur terpilih yang mendapat dukungan penuh dari penguasa baru di Jakarta.
Status politik tersebut sejatinya istimewa yang tidak banyak dimiliki kepala daerah lain sehingga sangat bisa menjadi modal politik Lalu Iqbal untuk membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi pemimpin yang tegas, yang bisa bernegosiasi secara bijak, intelek, dan “tough” dengan perusahaan-perusahaan tambang besar di NTB, agar perusahaan-perusahaan tambang tersebut segera bisa memberikan kontribusi nyata kepada rakyat NTB. Pun dengan kapasitas dan cara yang sama, Gubernur Lalu Iqbal bisa bernegosiasi dengan pemerintahan pusat agar bisa memberikan berbagai macam insentif dan kemudahan (regulasi) untuk kemajuan sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan di NTB, yang ujungnya akan menjadikan NTB sebagai penghasil komoditas-komoditas unggulan. Dan tak lupa, dengan kemampuan itu pula, Lalu Iqbal juga bisa menjadi lebih kreatif-inovatif dibanding kepemimpinan NTB terdahulu di dalam mengembangkan sektor pariwisata NTB agar lebih kontributif lagi terhadap perekonomian daerah. Semoga bisa demikian. (*)
Editor : Kimda Farida