LombokPost - Belum lama ini, Indonesia diguncang aksi demonstrasi dan pembakaran fasilitas publik yang memuncak pada 29–31 Agustus 2025, memicu travel warning dari sejumlah negara sahabat.
Peringatan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap serangkaian aksi demonstrasi dan kericuhan yang terjadi di Indonesia, yang dipicu oleh penolakan terhadap kenaikan tunjangan anggota DPR dan isu-isu lainnya, serta berujung pada penjarahan dan pembakaran fasilitas umum.
Pertanyaan yang muncul adalah, apakah ekonomi provinsi seperti NTB, yang mengandalkan sektor pariwisata dan pertambangan sebagai tulang punggungnya, mampu pulih pada akhir tahun ini, dan apakah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah provinsi masih realistis dapat tercapai?
Prof. Hal Hill dari Australian National University menegaskan bahwa ekonomi daerah dengan diversifikasi kuat biasanya memiliki kemampuan pulih lebih cepat dari guncangan sosial dan politik, terutama jika pemerintah lokal proaktif. Pendapat ini menjadi titik awal optimisme kita, meski realitas di lapangan tetap menuntut analisis kritis.
Fondasi Ekonomi Non-Tambang Provinsi NTB Cukup Kuat.
Fondasi ekonomi non-tambang Provinsi NTB dinilai kuat. Sektor Pendorongnya adalah pertumbuhan ini ditopang oleh akselerasi kinerja investasi dan sektor-sektor non-tambang seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Indikator Pendukungnya adalah data statistik yang menujukan daya beli masyarakat NTB tetap kuat, tercermin dari peningkatan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) dan membaiknya Nilai Tukar Petani (NTP).
Ini merupakan Dampak Kebijakan Pemerintah Provinsi NTB yang gencar menggalakkan beragam event nasional dan kegiatan MICE untuk mendorong pariwisata dan menciptakan lapangan kerja serta pergerakan ekonomi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Sejauh ini Pemerintah Provinsi NTB merespons terhadap tantangan dengan fokus pada sektor yang memiliki dampak luas seperti pertanian, serta mengembangkan ekosistem pertanian dari hulu ke hilir dengan teknologi yang efisien. Jadi Secara keseluruhan, meskipun ada tantangan, diversifikasi usaha ke sektor non-tambang telah memperkuat fondasi ekonomi NTB, mengurangi ketergantungan pada sektor tambang.
Data resmi BPS menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB pada kuartal pertama 2025 masih mengalami kontraksi hingga –1,42 persen (y-on-y), sedikit membaik pada kuartal kedua menjadi –0,82 persen.
Kontraksi ini terutama disebabkan oleh sektor pertambangan yang merosot tajam hingga –29,93 persen akibat belum adanya izin relaksasi ekspor konsentrat PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) dari Kementerian ESDM. Pemerintah pusat menilai kondisi perusahaan belum memenuhi kriteria kahar atau force majeure, berbeda dengan kasus PT Freeport yang mendapat relaksasi setelah terjadi kebakaran smelter pada Oktober 2024.
Meski demikian, sektor non-tambang seperti pertanian, industri pengolahan, dan energi terbarukan tetap tumbuh positif, menunjukkan bahwa struktur ekonomi NTB cukup tangguh dan mampu menahan tekanan eksternal.
Analisis akademik menunjukkan bahwa kebijakan hilirisasi tambang sesuai UU No. 3 Tahun 2020 bertujuan meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Namun, keterbatasan kapasitas smelter PT AMNT dan larangan ekspor konsentrat membuat kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB terbatas. Investasi di sektor ini cenderung menunggu kepastian regulasi, sehingga beberapa proyek bisa tertunda. Diproyeksikan ekonomi NTB akan rebound dengan pertumbuhan ekonomi NTB dengan Tambang pada kuartal keempat 2025 kemungkinan berada di kisaran +1 hingga +3 persen.
Ketahanan Ekonomi NTB
Menurut data BPS NTB, pertumbuhan ekonomi non-tambang NTB pada Triwulan I-2025 adalah +5,57 persen (y-on-y), angka ini didorong oleh sektor pertanian yang bertumbuh sebesar 10,28% (ni merupakan angka terbaik dalam lima tahun terakhir) dan sektor lainnya yang berhasil menahan laju kontraksi ekonomi daerah yang disebabkan oleh penghentian ekspor tambang. Pertumbuhan ekonomi non-tambang NTB triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 (YoY) adalah +5,57 persen, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang terkontraksi -0,82 persen (YoY) akibat dampak penghentian ekspor tambang, tetapi sama persis dengan angka pertumbuhan Non Tambang triwulan sebelumnya. Angka tersebut menunjukkan ketahanan sektor-sektor non-tambang di NTB seperti industri pengolahan, pertanian, dan perikanan.
Pemprov NTB Optimis Pertumbuhan Ekonomi Triwulan Ketiga Kian Membaik (Lombok Post 28 Mei 2025). Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor tambang di tahun 2025 (selamat tahun 2025 termasuk Triwulan III dan Triwulan IV) berada dalam rentang 6,2 persen hingga 7,2 persen (yoy). Angka optimis ini muncul di tengah perlambatan ekonomi NTB secara keseluruhan yang saat ini berada di bawah rata-rata nasional, terutama akibat kontraksi signifikan di sektor pertambangan. Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB, Andhi Wahyu Riyadno, mengungkapkan bahwa prospek positif ini ditopang oleh kinerja solid investasi, konsumsi rumah tangga, dan terutama sektor pertanian (Radar Lombok 26 Juni 2025). Data BPS menunjukan bahwa daya beli masyarakat NTB, terutama yang berbasis konsumsi rumah tangga, menunjukkan ketahanan selama semester I-2025. Namun, secara keseluruhan kinerja ekonomi NTB di Triwulan I-2025 masih tertekan akibat kontraksi sektor pertambangan, sedangkan pada Triwulan II-2025 terjadi perbaikan pertumbuhan secara kuartal ke kuartal, meskipun pertumbuhan tahunan tetap negatif.
Pariwisata dan Stimulus Fiskal sebagai Penopang Pemulihan
Sektor pariwisata tetap menjadi penopang utama PDRB NTB. Pada kuartal ketiga, wisatawan mancanegara diperkirakan turun sekitar 5–10 persen akibat travel warning, namun wisatawan domestik relatif stabil. Memasuki kuartal keempat, rebound pariwisata domestik diperkirakan meningkat sekitar 5 persen dengan wisman mulai kembali sekitar 0–3 persen, terutama jika kampanye “NTB aman” berjalan efektif dan event lokal maupun festival budaya digelar secara optimal. Pariwisata menjadi faktor mitigasi terhadap tekanan ekonomi dari sektor tambang dan tetap memungkinkan NTB menunjukkan pertumbuhan positif meskipun tidak mencapai target maksimal. Sektor non-tambang dan pariwisata tetap menjadi pilar utama, sehingga NTB tidak sepenuhnya tergantung pada tambang, sebuah fakta yang memperkuat optimisme meskipun secara realistis rebound akan berjalan bertahap.
Pemerintah disarankan terus melanjutkan strategi diversifikasi ekonomi dan hilirisasi. Dalam hal ini termasuk revitalisasi pariwisata domestik, reaktivasi perdagangan ekspor serta optimalisasi APBD sebagai stimulus ekonomi. Optimalisasi APBD sebagai stimulus ekonomi didasari bahwa APBD, melalui belanja pemerintah, berperan mendorong agregat permintaan dan pertumbuhan ekonomi melalui efek multiplier, yang kemudian membuka ruang bagi sektor swasta dan masyarakat untuk berkontribusi lebih besar sebagai motor penggerak ekonomi. Dengan kebijakan fiskal yang tepat, APBD dapat meningkatkan daya beli, menciptakan lapangan kerja, dan memicu investasi, sehingga swasta dan masyarakat bisa berperan aktif dalam ekonomi.
Proyeksi Realistis Pasca Gejolak Nasional
Dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional dan global dan situasi yang berkembang akhir akhir ini, proyeksi pertumbuhan ekonomi NTB tanpa sektor tambang di tahun 2025 secara realistis kemungkinan hanya berada di kisaran 4,8 persen hingga 5,6 persen (y-on-y). Angka ini lebih rendah dibandingkan proyeksi awal Bank Indonesia (6,2–7,2 persen), karena tekanan terhadap sentimen wisatawan mancanegara, penundaan sebagian investasi, serta beban pemulihan sosial pasca gejolak nasional baru baru ini.
Strategi Pemulihan yang Dibutuhkan Pasca Gejolak Nasional
Joseph E. Stiglitz (Ekonom, Nobel Laureate): “Investasi dan pariwisata hanya bisa tumbuh dalam iklim yang stabil—kepastian regulasi dan keamanan menjadi faktor fundamental dalam memulihkan kepercayaan investor dan wisatawan.”. Dalam konteks NTB, jika pemerintah provinsi terus menjaga keamanan, memfasilitasi event wisata, dan mengelola komunikasi publik dengan baik, sektor pariwisata dan ekonomi non-tambang masih memiliki peluang pulih secara bertahap, meski sektor tambang menghadapi hambatan struktural yang nyata.
Lebih jauh, strategi pemulihan NTB tidak cukup hanya dengan menjaga stabilitas, tetapi juga menuntut langkah konkret: memperkuat hilirisasi sektor pertanian dan perikanan, mempercepat digitalisasi UMKM, serta memperluas pasar ekspor non-tambang. Sinergi antara kebijakan fiskal melalui APBD dan insentif investasi swasta harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, penguatan koordinasi dengan pemerintah pusat penting untuk memastikan regulasi dan perizinan investasi berjalan sederhana dan konsisten.
Sebagai implikasinya, ekonomi NTB ke depan diharapkan akan menunjukkan tanda pemulihan bertahap. Pariwisata domestik dan internasional masih memiliki peluang rebound, sedangkan investasi non-tambang tetap berlanjut. Optimisme dibangun melalui komitmen Pemprov NTB menjaga keamanan, memfasilitasi event wisata, mendorong kapasitas hilirisasi jangka menengah, dan memperkuat kerjasama antar daerah untuk membuka rantai pasok baru. Sejarah membuktikan bahwa provinsi yang mampu mengelola risiko, beradaptasi dengan perubahan, serta menjaga komunikasi publik secara efektif cenderung pulih lebih cepat. Dengan fondasi tersebut, NTB memiliki kapasitas untuk melewati tekanan saat ini dan memperkuat reputasinya sebagai provinsi dengan ekonomi tangguh dan destinasi wisata aman.
Penutup: Optimisme dengan Realisme
Prof. Hal Hill dan Prof. Joseph E. Stiglitz menegaskan bahwa daerah dengan struktur ekonomi beragam dan kepemimpinan yang proaktif biasanya mampu rebound meski menghadapi guncangan sosial dan politik. Bagi NTB, fondasi ketahanan ekonomi non-tambang dan pariwisata memberi alasan optimis, meskipun hambatan struktural sektor tambang tetap nyata. Dengan kebijakan yang tepat—mengutamakan stabilitas keamanan, kepastian regulasi, serta pengelolaan fiskal yang efektif—pemulihan ekonomi NTB pasca gejolak nasional bukan hanya sekadar wacana optimis, tetapi menjadi kemungkinan realistis yang dapat diwujudkan. (*)
Editor : Pujo Nugroho