LombokPost - Tahun 2025 menjadi titik refleksi penting bagi perekonomian Nusa Tenggara Barat (NTB). Setelah mengalami tekanan pada awal tahun, ekonomi daerah mulai kembali ke jalur pemulihan.
Pada triwulan III 2025, pertumbuhan ekonomi NTB tercatat sebesar 2,82 persen (year-on-year/yoy). Angka ini menandai kembalinya aktivitas ekonomi ke zona positif, meskipun masih tertahan oleh hambatan ekspor di sektor pertambangan.
Namun, membaca kinerja ekonomi NTB tidak cukup berhenti pada angka agregat. Justru di balik capaian tersebut tersimpan pesan yang lebih strategis. Ketika sektor pertambangan mengalami kontraksi akibat proses transisi produksi dan finalisasi fasilitas pengolahan, ekonomi NTB di luar tambang justru melesat. Pertumbuhan ekonomi non-tambang mencapai 7,86 persen (yoy) pada triwulan III 2025, bahkan tumbuh 4,36 persen secara quarter-to-quarter (qtq). Fakta ini menunjukkan bahwa fondasi ekonomi NTB kian bertumpu pada sektor-sektor bernilai tambah yang relatif lebih inklusif.
Baca Juga: MGPA Yearbook 2024 Bagian Ketiga, Dampak Ekonomi Event di Sirkuit Internasional Mandalika
Refleksi Ekonomi 2025: Capaian dan Celah
Sepanjang 2025, struktur pertumbuhan ekonomi NTB memperlihatkan kontras yang tajam. Sektor pertambangan masih menghadapi tekanan, sementara sektor-sektor non-tambang menunjukkan akselerasi yang kuat dan konsisten. Industri pengolahan tampil sebagai motor utama pertumbuhan, seiring dimulainya komersialisasi produk bernilai tambah dari smelter, termasuk emas granul - emas murni berbentuk butiran kecil yang merupakan produk setengah jadi dari proses pemurnian emas di smelter. Pola ini sejalan dengan pandangan ekonom Turki terkemuka, Profesor Dani Rodrik yang menekankan bahwa industrialisasi bahkan dalam skala terbatas merupakan mesin pertumbuhan paling andal karena mampu menyerap tenaga kerja, meningkatkan produktivitas, dan menciptakan efek pengganda yang luas.
Sektor perdagangan melanjutkan kinerja positif, didukung oleh membaiknya distribusi dan konsumsi. Sementara itu, sektor pertanian tetap menjadi penyangga ekonomi daerah sekaligus fondasi ketahanan pangan. Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga dan investasi bertahan cukup kuat, mencerminkan daya beli masyarakat yang relatif terjaga serta kepercayaan pelaku usaha yang belum surut. Secara makro, inflasi terkendali, tingkat pengangguran dapat dikelola, dan kualitas pembangunan manusia menunjukkan perbaikan secara bertahap.
Meski demikian, capaian tersebut masih menyisakan pekerjaan rumah. Tingkat kemiskinan yang masih berada pada level dua digit dan ketimpangan pendapatan yang belum banyak berubah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya terdistribusi secara merata. Nilai tambah ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah dan sektor tertentu, sementara desa—sebagai basis produksi pangan dan penyedia bahan baku—belum sepenuhnya menikmati manfaat pertumbuhan.
Baca Juga: Berisiko Terkoreksi di 2026, Pemerintah Klaim Ekonomi 2025 Tetap Resilien
Tantangan Struktural
Tantangan utama perekonomian NTB bersifat struktural dan spasial. Fragmentasi wilayah antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa masih menjadi hambatan serius bagi efisiensi ekonomi daerah. Biaya logistik yang tinggi serta keterbatasan konektivitas antarpulau membuat potensi produksi di satu wilayah sulit terhubung secara optimal dengan pusat konsumsi, jasa, dan pariwisata di wilayah lain.
Dalam teori pembangunan wilayah, Profesor Albert O. Hirschman yang dikenal dengan karya ikonik nya “Unbalanced Growth” (Pertumbuhan Tidak Seimbang) menekankan pentingnya backward and forward linkages keterkaitan antarsektor dan antarwilayah agar pembangunan infrastruktur benar-benar memiliki daya ungkit ekonomi.
Tantangan lainnya adalah kapasitas ekonomi desa. Infrastruktur yang baik tidak otomatis melahirkan kesejahteraan apabila desa hanya berfungsi sebagai wilayah lintasan atau pemasok bahan mentah.
Tanpa penguatan sumber daya manusia, kelembagaan ekonomi, dan akses pasar, pembangunan fisik justru berisiko mempercepat arus ekonomi keluar desa tanpa memperdalam nilai tambah lokal.
Outlook 2026: Menuju Transformasi Ekonomi
Memasuki akhir 2025 hingga awal 2026, prospek ekonomi NTB menunjukkan ruang akselerasi yang lebih kuat. Pada triwulan IV 2025 hingga triwulan I 2026, pertumbuhan ekonomi termasuk sektor pertambangan diperkirakan meningkat seiring relaksasi ekspor konsentrat tambang yang memungkinkan kembali berjalannya ekspor oleh PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Kebijakan yang diumumkan pada pertengahan Oktober 2025 tersebut memberikan bantalan jangka pendek bagi perekonomian daerah yang sebelumnya tertekan.
Upaya kepemimpinan daerah dalam membangun komunikasi kebijakan dengan pemerintah pusat, termasuk yang dilakukan oleh Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal, berperan penting dalam menjaga stabilitas ekonomi jangka pendek. Namun demikian, pemulihan sektor tambang bukanlah tujuan akhir pembangunan. Justru, tingginya pertumbuhan sektor non-tambang menjadi sinyal bahwa NTB sedang berada pada jalur transisi struktural menuju industrialisasi dan hilirisasi yang lebih matang.
Momentum ini perlu dimanfaatkan untuk mempercepat transformasi ekonomi daerah. Konektivitas port-to-port Lembar–Kayangan menjadi krusial untuk menurunkan biaya logistik, mengurangi kehilangan pascapanen, serta mengintegrasikan Lombok dan Sumbawa sebagai satu sistem ekonomi. Pada saat yang sama, Program Desa Berdaya perlu diposisikan sebagai pasangan strategis pembangunan konektivitas, agar desa menjadi pusat produksi, pengolahan skala kecil, dan pariwisata berbasis komunitas. Dengan demikian, Triple Agenda pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, dan penguatan pariwisata dapat saling menguatkan dalam satu ekosistem pembangunan.
Momentum pemulihan ini menuntut penyelarasan yang lebih disiplin antara arah kebijakan, alokasi belanja publik, dan kinerja perangkat daerah, agar seluruh energi pembangunan benar-benar terkonsentrasi pada penguatan sektor bernilai tambah dan ekonomi desa.
Refleksi Akhir
Pada akhirnya, relaksasi ekspor tambang perlu dipahami sebagai jembatan transisi, bukan sandaran permanen pembangunan ekonomi NTB. Dengan alokasi anggaran Program Desa Berdaya dalam APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp 130 miliar, penurunan angka kemiskinan pada tahun 2026 menjadi indikator kunci yang tidak terelakkan. Pada saat yang sama, kejelasan realisasi pembangunan bypass port-to-port dengan estimasi kebutuhan anggaran sekitar Rp3,56 triliun termasuk pembebasan lahan, serta target dimulainya konstruksi pada 2027 akan menjadi ujian awal pemerintahan Gubernur Dr. Lalu Muhamad Iqbal.
Ujian tersebut bukan semata diukur dari capaian fisik dan statistik, melainkan dari kemampuan kebijakan menerjemahkan pertumbuhan ekonomi menjadi kesejahteraan yang nyata dan merata. Ketika konektivitas wilayah benar-benar bertemu dengan kemandirian desa, dan pertumbuhan non-tambang yang telah terbukti kuat dijadikan fondasi jangka panjang, NTB memiliki peluang besar untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi regional yang tangguh, inklusif, dan berkeadilan. (*)
Editor : Kimda Farida