Oleh: Aldo el-Haz Kaffa
(CEO Kaffa Business Coach: The Business School for Mindset, Leadership & Entrepreneurial Excellence)
ADA momen-momen tertentu dalam perjalanan sebuah institusi yang seharusnya tidak diperlakukan sebagai rutinitas administratif belaka. Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama adalah salah satunya. Ia bukan sekadar proses pengisian kursi kosong. Ia adalah peristiwa moral: tentang siapa yang dipercaya memegang kemudi, menentukan arah, dan mewariskan watak birokrasi kepada generasi berikutnya.
Karena itu, setiap pengumuman seleksi JPT sejatinya bukan hanya dokumen resmi—melainkan cermin.
Cermin tentang seberapa jauh kita sungguh-sungguh percaya pada meritokrasi. Seberapa berani kita memutus mata rantai kompromi. Dan seberapa jujur kita pada amanat reformasi birokrasi itu sendiri.
Antara Kepatuhan Prosedural dan Keadilan Substantif
Secara normatif, pengumuman Seleksi JPT Pratama Selter 2026 telah memenuhi kerangka formal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan. Tahapan disebutkan. Persyaratan dirinci. Jadwal ditetapkan.
Namun di titik inilah pertanyaan yang lebih dalam perlu diajukan—bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk menyempurnakan: Apakah kepatuhan prosedural otomatis melahirkan keadilan substantif?
Pengalaman panjang reformasi birokrasi di negeri ini mengajarkan satu hal pahit namun jujur: proses yang sah belum tentu menghasilkan pemimpin yang tepat.
Di sinilah kritik konstruktif menjadi relevan—bukan untuk menuding, melainkan untuk menjaga agar seleksi JPT tidak berubah menjadi ritual legal yang kehilangan roh etiknya.
Meritokrasi Tidak Cukup Diumumkan—Ia Harus Terasa
Baca Juga: Saat Gubernur NTB Memilih Meritokrasi di Atas Hubungan Keluarga
Meritokrasi bukan jargon. Ia adalah rasa keadilan yang hidup di benak para ASN. Ketika seleksi JPT dilaksanakan, yang diuji bukan hanya peserta, tetapi kepercayaan kolektif:
Apakah setiap kandidat benar-benar memiliki peluang yang setara? Apakah rekam jejak kinerja dan integritas diberi bobot nyata, bukan sekadar formalitas CV? Apakah proses ini mampu mematahkan prasangka lama bahwa “hasil sudah ditentukan sebelum seleksi dimulai”?
Tanpa upaya sadar menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, seleksi terbuka berisiko menjadi tertutup secara psikologis—legal di atas kertas, tapi beku di rasa keadilan.
Transparansi: Bukan Sekadar Membuka Tahapan, Tapi Membuka Makna
Transparansi tidak berhenti pada pengumuman jadwal dan persyaratan. Transparansi sejati menyentuh wilayah yang lebih sensitif namun lebih bermakna:
Bagaimana bobot penilaian ditentukan? Sejauh mana rekam jejak kinerja benar-benar diverifikasi? Apakah publik—setidaknya komunitas ASN—dapat memahami logika penilaian yang digunakan?
Tanpa transparansi maknawi, seleksi JPT berpotensi melahirkan kecurigaan diam-diam yang pelan tapi pasti merusak moral organisasi. Birokrasi yang sehat bukan birokrasi tanpa kritik, melainkan birokrasi yang tidak alergi pada cahaya.
Kepemimpinan Bukan Sekadar Kompetensi, Tapi Karakter
Satu kelemahan klasik dalam banyak seleksi JPT adalah kecenderungan mengukur apa yang bisa dilakukan, bukan siapa yang sedang dihadirkan.
Padahal jabatan pimpinan tinggi adalah wilayah di mana: karakter diuji saat kewenangan bertambah, integritas diuji saat tekanan datang, dan keberpihakan diuji saat kepentingan saling tarik-menarik.
Karena itu, seleksi JPT idealnya tidak hanya menguji kemampuan teknis dan manajerial, tetapi juga: keberanian mengambil keputusan tidak populer, konsistensi etik dalam situasi abu-abu, serta kematangan moral dalam mengelola kekuasaan.
Tanpa ini, kita hanya akan melahirkan administrator cakap, bukan pemimpin berkarakter.
Masukan Aplikabel: Dari Kritik ke Perbaikan Nyata
Agar kritik tidak berhenti sebagai wacana, beberapa masukan aplikatif patut dipertimbangkan ke depan:
✓Penguatan Penilaian Rekam Jejak Integritas: Tidak cukup berbasis dokumen. Libatkan penilaian kualitatif dari lintas pemangku kepentingan yang relevan dan kredibel.
✓Publikasi Kerangka Penilaian yang Lebih Substantif: Bukan membuka nilai individu, tetapi membuka logika penilaian agar proses terasa adil dan dapat dipahami.
✓Penajaman Uji Kepemimpinan Etik dan Keberanian Moral: Melalui studi kasus nyata, bukan simulasi steril yang mudah ditebak jawabannya.
✓Menjaga Jarak Sehat dari Intervensi Non-Merit: Ini bukan perkara teknis, melainkan komitmen moral pimpinan tertinggi institusi.
✓Menutup dengan Tanggung Jawab Moral: Seleksi JPT Pratama Selter 2026 adalah kesempatan—bukan hanya untuk memilih pejabat, tetapi untuk menegaskan arah peradaban birokrasi.
Apakah kita ingin birokrasi yang sekadar rapi, atau birokrasi yang bermartabat? Apakah kita puas dengan kepatuhan prosedur, atau berani menuntut keadilan substantif?
Jawaban atas pertanyaan itu tidak terletak pada satu pengumuman. Ia hidup—atau mati—dalam cara kita merawat prosesnya.
Dan di situlah kritik ini berdiri: bukan sebagai penonton yang sinis, melainkan sebagai bagian dari ikhtiar menjaga kehormatan sistem, agar jabatan tidak mengerdilkan nilai, dan kekuasaan tidak mematikan nurani.
Editor : Jelo Sangaji