LombokPost - Malam itu, waktu berputar dengan cepat, orang-orang mulai berkumpul, tegang, lalu pesta. Usai pesta, tak ada euforia berlebihan, orang-orang lalu mulai memberikan ucapan selamat.
Di sudut ruangan itu, terlihat seorang bapak dengan wajah senyum dan bahagia. Tampaknya ia sangat bahagia, apalagi didampingi istri tercinta, tambah lagi bahagianya. Sesekali ia terlihat tegang, memikirkan tanggung jawab yang baru saja diembannya.
Di luar sana, sebagian yang lain teriak-teriak, belum mendapatkan jatah. Itu wajar. Dalam politik tak semua bisa membahagiakan semua. Ada yang marah, ada yang kecewa, ada yang bahagia itu biasa, bisa dikelola. Dibutuhkan kesabaran, kedewasaan, dan kematangan dalam berpolitik.
Baca Juga: Pilkada 2029 Momentum Kader Muda, Mi6: Elite Lama Harus Legowo dan Buka Jalan
Bagi anak muda, malam itu seharusnya menjadi malam romantisme, namun bagi bupati Bima, Ady-Irfan, malam itu menjadi malam sakral melantik 10 kepala dinas. Perangkat daerah yang membantunya dalam menjalankan roda pemerintahannya. Itu kewenangan atributif Ady-Irfan.
Pelantikan itu tak biasa, mereka dilantik di malam hari, malam Minggu pula, lalu heboh di publik. Orang-orang mempersoalkan mengapa harus dilantik di malam hari? Tidak adakah timing yang tepat untuk melantik pejabat itu?
Sebagian yang lain marah-marah, caci maki karena belum mendapatkan jatah kekuasaan. Alias distribusi kue kekuasaan.
Baca Juga: Muzihir-Rachman Berjumpa, Awal Peta Pilkada?
Sebagian yang lain lagi sibuk mencari cara untuk membangun narasi untuk membenarkan kekuasaan. Ini tidak melanggar hukum, jadi boleh-boleh saja. Kata K.H. Ahmad Dahlan, jangan membenarkan yang biasa, tapi biasakan yang benar.
Persoalannya lalu disederhanakan hanya sebatas melihat apakah melanggar atau tidak melanggar hukum tanpa memperhatikan noumena, meminjam istilah Immanuel Kant, realitas dan relasi kuasa dibalik itu.
Rekruitmen pejabat publik, apalagi pejabat eselon II, tak benar-benar steril dari kepentingan politik dan kekuasaan. Meminjam Erving Goffman, di panggung depan rekruitmen pejabat publik terlihat normatif, sesuai prosedur, melalui pansel, dan profesional. Di panggung belakang, ada kasak-kusuk, asyik-masuk, lobi-lobi politik, dan pengatur transaksional politik, siapa yang berpengaruh membawa atau menitipkan siapa.
Persoalannya bukan pada cara atau perbuatan itu baik atau buruk, boleh atau tidak boleh, tapi pada apakah perbuatan yang baik atau buruk, boleh atau tidak boleh itu diketahui atau tidak diketahui publik. Kalau diketahui publik, persoalannya menjadi lain: kasus. Kalau tidak diketahui publik, persoalannya aman-aman saja, lalu mereka dilantik dan disumpah atas nama Tuhan meski caranya tak selalu mencerminkan nila-nilai ke-Tuhan-an.
Di sinilah Bima bermartabat diuji, apakah setia pada pemerataan pembangunan, menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan jujur, atau sebaliknya justru terjabak dalam pusaran korupsi, kolusi, nepotisme, dan dinasti politik yang kita tentang dan kritik dulu.
Bima bermartabat itu tidak hanya menawarkan kerangka pembangunan daerah, tetapi juga mengandung spirit (nilai) etis dan moral dalam menjalankan roda pemerintahan.
Secara paradigmatik dan konsepsional, ide atau gagasan tentang Bima bermartabat itu tak utuh, tak komprehensif. Yang terlihat hanya sekedar kerangka pembangunan Bima yang bersifat normatif, parsial, dan teknis.
Ini penting untuk ditegaskan, kegagalan pada konsepsi atau paradigma berakibatkan pada kegagalan pada orientasi pembangunan dan berjalannya pemerintahan.
Pertama, dari aspek pembangunan dan ekonomi, setahun lebih kepemimpinan Ady-Irfan memiliki catatan yang cukup baik. Ady-Irfan berhasil mengangkat 13.970 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, pendapatan daerah naik signifikan dari Rp 8 miliar menjadi Rp 10 miliar dari hasil lelang tanah, 367 unit bedah rumah yang tersebar di seluruh Kecamatan di Kabupaten Bima, 9 paket pembangunan jalan, 299 unit perbaikan dan rehabilitasi sekolah, memperkuat 17 unit layanan kesehatan, dan membuka 35 titik akses air bersih.
Namun dengan capain itu, Ady-Irfan tak boleh jumawa. Masih banyak catatan yang harus diperbaiki dan direalisasikan, terutama terkait dengan gaji PPPK paruh waktu yang belum jelas hingga hari ini.
Gaji mereka justru lebih stabil dan besar ketika mereka bekerja di instansi-instansi sebelumnya dibandingkan setelah mereka diangkat menjadi PPPK paruh waktu. Ini bukan sekedar soal gaji, tapi ini soal penghormatan pada pengabdian kemanusiaan.
Inilah akibat dari kegagalan menajemen rekruitmen pegawai dan danpak dari pemotongan anggaran transfer pusat ke daerah demi efisiensi meski sesungguhnya tak sepenuhnya efien.
Kedua, Bima bermartabat itu mengandung spirit (nilai) etis dan moral, maka tingkah laku, sikap politik, dan menjalankan roda pemerintahan harus sejalan nila-nilai itu. Bukan diam-diam membangun dinasti politik, politik kekerabatan, dan nepotisme politik atau memburu jabatan strategis di pemerintahan maupun non pemerintahan. Di eksekutif, legislatif, partai, KONI, dan PKK, yang sama sekali tidak mencerminkan nilai-nilai Bima bermartarbat. Tentu saja itu tak melanggar hukum, namun secara etis dan moral tak tepat. Lebih jauh, ini bukan sekedar perburuan kekuasaan, tapi cerminan keserakahan.
Secara politik, ini cara memotong munculnya pengaruh figure-figure tertentu yang dianggap sebagai ancaman pada kontestasi politik 2029 nanti.
Di sinilah refleksi Hajriyanto Y Thohari sangat tepat, dengan mengutip Bung Hatta, ia memahami psikologi manusia yang berkuasa. Kekuasaan itu terbukti bisa merubah karakter manusia. Seorang yang antikolusi dan antinepotisme, begitu memegang kekuasaan, berubah menjadi kolutif dan nepotis.
Kita tak kekurangan pelajaran politik. Bung Hatta dengan kejujuran, keteguhan, prinsip, dan integritas tak pernah tergoda dengan kemewahan kekuasaan, apalagi memberikan privilege kekuasaan kepada keluarganya.
Haji Agus Salim dengan keberanian, kecerdasan, integritas, dan kesederhanaannya, bahkan hidupnya berpindah-pindah kontrakan hingga akhir hayatnya tak pernah lelah mengabdi pada republik. Mereka mendedikasikan hidupnya untuk republik.
Pelajaran politik itu mesti/harus ditanamkan oleh para pemimpin daerah dan politisi muda agar tidak terjebak gila kuasa, kemewahan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pada akhirnya, dinasti politik, politik kekerabatan, dan nepotisme politik di Bima belum berakhir. Ia masih ada, tumbuh dengan wajah baru, dan ini akan menentukan arah Bima bermartabat ke depan.
Editor : Redaksi