Oleh: Apen Makese
(Mahasiswa Prodi Magister Perencanaan Kepariwisataan Universitas Mataram)
PROVINSI Nusa Tenggara Barat (NTB) bukan sekadar koordinat geografis di peta Indonesia, NTB adalah sebuah paradoks budaya yang hidup. Bertahun-tahun, kita terjebak dalam romantisme semu saat menatap peta NTB, kebijakan pembangunan kita kerap menderita “rabun jauh” yang dalam istilah sosiologi disebut sebagai “Bias Objek”. Di mana, kita piawai melihat potensi sebagai komoditas, tetapi gagal mewarnai detail-detail krusial yang menopangnya.
Arah perubahan sudah sangat jelas, NTB terlihat serius menggarap pariwisata berkelanjutan, integrasi infrastruktur, hingga menyulap diri jadi kiblat sport tourism dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition). Fokusnya kian berkelas, dengan memperkuat Mandalika sebagai magnet utama sembari mendiversifikasi menu wisata ke desa-desa, gunung, hingga pesisir. Upaya ini bukan omong kosong, data BPS awal 2025 mencatat rata-rata lama menginap tamu di hotel bintang mencapai 1,91 hari. Angka ini merupakan sinyal geliat pariwisata kita di tengah upaya peningkatan kualitas layanan.
Angka manis itu tidak akan bertahan, jika konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan (Sustainable Tourism) tidak tertangani serius. Agenda ini bukan sekadar tren, pemerintah harus menyeimbangkan dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan dari setiap pembangunan. Kita punya tanggung jawab moral untuk menekan kerusakan alam, kemudian memaksimalkan manfaat tanpa mengorbankan hak generasi mendatang.
Lombok: Antara Kelelahan dan Resiliensi Budaya
Pulau Lombok saat ini berada di fase konsolidasi siklus hidup destinasi (Tourism Area Life Cycle). Krisis identitas dan mulai kehilangan misteri, Lombok bukan lagi gadis desa pemalu dan eksotis, melainkan komoditas massa yang diperas habis-habisan.
Tantangan filosofisnya bukan lagi tentang akumulasi pengunjung, melainkan tentang Retensi dan Rejuvenasi (peremajaan). Fenomena di Gili Matra dan Rinjani, menjadi bukti bagaimana syahwat ekonomi mengebiri akal sehat ekologis. Kita sibuk mengejar angka kunjungan, namun gagap bicara Carrying Capacity. Sampah dan degradasi lingkungan adalah penjajahan ekologis. Kita datang, kita potret, kita nyampah, lalu kita tinggalkan alam yang berusaha pulih dari keterpurukan.
Hadirnya Sirkuit Mandalika membawa risiko yang lebih mengerikan ketimbang sekadar mendunia. Enclave Tourism menjadi sebuah ironi yang memenuhi kantong-kantong kemewahan dan mengalienasi realitas sosial di baliknya.
Menggunakan perspektif Erik Cohen, ada ancaman nyata ke depan, di mana desa adat seperti Sade atau Ende akan berakhir menjadi ruang yang kehilangan makna, nilai, tak berdaya, dan hampa dari esensi kemanusiaan. Masyarakat lokal dipaksa menjadi objek dekoratif demi estetika media sosial. Privatisasi dan eksklusivitas akan mengubur kehidupan masyarakat sebagai pemilik budaya.
Marketing menjadi pilihan, kita harus berani mengerem kebiasaan lama. Pemerintah harus bergeser dari paradigma “target PAD” yang haus angka, menuju “target kelestarian” yang memiliki rasa. Perencanaan berperan penting dalam menentukan arah-kebijakan, mengedepankan nafsu ekonomi berjangka pendek, tidak akan menghidupi masyarakat berjangka panjang.
Sumbawa: Romantisme Kaum “Allocentric” dan Keheningan
Di Timur NTB, terdapat Pulau Sumbawa. Jika Lombok menjadi representasi dari kemampuan yang mulai jenuh, maka Sumbawa adalah representasi keheningan yang mahal. Keheningan ini berada di persimpangan jalan. Dalam tipologi Stanley Plog, Sumbawa menjadi rumah kaum Allocentric, yang mencari jati diri di tengah liarnya ombak Lakey Peak atau sunyinya sabana di kaki Tambora.
Tambora merupakan laboratorium sejarah dunia yang menunggu pembaca. Branding berbasis edukasi akan menarik wisatawan yang tidak hanya beruang, namun juga rasa hormat terhadap sejarah dan alam. Memaksakan pariwisata massal (Mass Tourism) ke tanah Samawa dan Mbojo hanya akan merusak keaslian, karena masa depan Sumbawa bukan pada hotel-hotel berbintang yang seragam, melainkan pada Special Interest Tourism (SIT).
Geowisata Tambora, dengan narasi “Pompeii of the East” menjadi modal budaya yang tidak dimiliki belahan dunia mana pun. Begitu pula dengan Hiu Paus di Teluk Saleh. Sehingga prinsip Ecotourism Society harus dijaga, kesejahteraan satwa (Animal Welfare) mesti dirawat. Hiu Paus bukan sirkus laut, kelimpahan itu harus berdampak pada konservasi yang bijaksana dan berkelanjutan. Mengambil sikap untuk menjadi destinasi yang mahal karena terjaga menjadi syarat utama untuk Pulau Sumbawa.
Menjahit Dua Peradaban: Antara Gerbang dan Kontemplasi
Jika kita menanggalkan kacamata birokrasi, Lombok dan Sumbawa merupakan dua entitas berbeda. Mengelola keduanya dengan formula one size fits all bukan hanya naif, tapi juga sikap apatis dalam memahami keunikan ontologis masing-masing. Isolasi yang dialami Sumbawa adalah buah ketimpangan aksesibilitas. Jauh dan mahal bukan sekadar jarak geografis, melainkan masalah konektivitas perasaan. Strategi Hub and Spoke menjadi solusi menyatukan dua peradaban yang selama ini berjalan sendiri-sendiri.
Lombok, dengan kemapanan infrastrukturnya, berperan sebagai Hub, gerbang peradaban dan pusat logistik. Sumbawa adalah Spoke, tujuan mereka yang mencari kesunyian dan kontemplasi. Strategi komunikasi One Province, Two Lives menjadi kekuatan dalam membangun potensi yang lama tidak tergali.
Mengacu pada teori Destination Positioning, Crompton. NTB harus melakukan pemisahan “nasib” produk secara tegas. Lombok menjadi pusat Leisure & Green MICE yang memanfaatkan fasilitas internasional, dengan standar etika lingkungan yang ketat. Zero plastic dan manajemen limbah menjadi syarat. Ini adalah cara Lombok agar tetap relevan di tengah wisata pantai yang kian jenuh dan padat. Sementara Sumbawa adalah representasi keheningan, sebuah episentrum Special Interest & Adventure yang eksklusif, mentah, dan primordial.
Integrasi ini tidak akan berjalan baik, jika akselerasi transportasi masih dianggap sebagai urusan teknis Dinas Perhubungan. Hal ini harus diterjemahkan sebagai urusan penyambung nyawa pembangunan yang integratif. Kapal Cepat, penambahan akses sandaran kapal penyeberangan, dan penerbangan tidak hanya menjadi harapan, melainkan perekat untuk menyelaraskan dua kehidupan dalam satu provinsi.
Menuju 2026: Regenerative Tourism atau Sekadar Jual Mimpi?
Kita telah sampai pada era di mana wisatawan tidak hanya menikmati objek secara mentah, melainkan juga berkontribusi untuk memperbaiki kualitas objek yang dikunjungi. Tren Mindful Travel dan Regenerative Tourism menuntut kita untuk tidak hanya memikirkan apa yang kita ambil, tetapi apa yang dapat kita kembalikan.
Lombok, fokus merehabilitasi Rinjani dan ekosistem pesisir. Sementara Sumbawa, harus memastikan investasi yang menghormati hak-hak adat serta menjaga kemurnian kawasan. Strategi dualisme ini menuntut kapasitas kepemimpinan yang proporsional.
Pemerintah daerah tidak boleh sekadar menjadi administrator izin yang pasif, melainkan bertransformasi menjadi Destination Management Organization (DMO) yang aktif, visioner, dan berani pada investasi yang merusak.
Masa depan pariwisata NTB ada pada cermin dirinya sendiri, kita tidak boleh menjadi identitas lain. Hal demikian, berpeluang merusak kepribadian, karakteristik budaya, dan alam kita sendiri sebagai domain pembangunan ke depan. Bukan hal mustahil menyelaraskan Lombok dan Sumbawa ke dalam harmoni yang indah. Jika kita terus terjebak dalam ilusi satu entitas pariwisata yang homogen, maka kita menggali kuburan bagi potensi diri kita sendiri.
Editor : Jelo Sangaji