LombokPost - Di tengah meningkatnya ancaman terorisme di kawasan Afrika Barat dan Tengah, Indonesia menunjukkan pendekatan berbeda dalam membangun perdamaian.
Alih-alih mengedepankan intervensi militer, Indonesia mengusung diplomasi berbasis pembangunan, kemanusiaan, dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai strategi jangka panjang menghadapi ekstremisme.
Salah satu contoh nyata pendekatan tersebut terlihat pada penyerahan Jembatan Masinda di Desa Bavonkutu, Provinsi Ituri, Republik Demokratik Kongo, pada 16 April 2026.
Jembatan yang dibangun oleh Satgas INDORDB 39G, kontingen Indonesia dalam misi perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) MONUSCO, menjadi akses vital bagi sekitar 15.000 warga setempat.
Dengan kapasitas beban hingga 10 ton, infrastruktur tersebut menghubungkan wilayah yang sebelumnya terpisah oleh sungai dan keterbatasan akses transportasi.
Pembangunan Jembatan Masinda menjadi simbol pendekatan Indonesia yang menempatkan pembangunan kepercayaan sebagai inti diplomasi.
Baca Juga: Bawa-Bawa Konflik Timur Tengah, Istana Beberkan Misi Rahasia Diplomasi Prabowo
Tidak ada penggunaan kekuatan militer secara ofensif maupun upaya memperluas pengaruh geopolitik.
Sebaliknya, Indonesia hadir melalui pembangunan infrastruktur yang secara langsung menjawab kebutuhan masyarakat lokal dan memperkuat stabilitas sosial.
Krisis Legitimasi dan Ancaman Global
Baca Juga: Tingkatkan Diplomasi, Menteri Dalam Negeri Pakistan Kunjungi Teheran Dua Kali dalam Seminggu
Langkah tersebut menjadi relevan mengingat situasi keamanan di Afrika Barat dan Tengah yang terus memburuk. Berdasarkan Global Terrorism Index (GTI) 2025, kawasan Sahel menyumbang sekitar 51 persen dari total kematian akibat terorisme global pada 2024 atau setara dengan sekitar 25.000 jiwa.
Burkina Faso bahkan menempati peringkat pertama negara dengan dampak terorisme tertinggi selama tiga tahun berturut-turut.
Sejumlah kelompok bersenjata seperti Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM), Islamic State West Africa Province (ISWAP), Islamic State in the Greater Sahara (ISGS), dan Boko Haram terus memperluas pengaruhnya di kawasan tersebut. Kelompok-kelompok ini tidak hanya melakukan serangan bersenjata, tetapi juga membangun sistem tata kelola alternatif di wilayah yang minim kehadiran negara. Mereka menawarkan perlindungan, pekerjaan, hingga penyelesaian sengketa kepada masyarakat yang merasa diabaikan pemerintah.
Dosen Hubungan Internasional Universitas Mataram, Mala Mardialina, menilai ancaman terorisme di Afrika tidak sepenuhnya jauh dari Indonesia. Menurutnya, terdapat setidaknya empat jalur yang memungkinkan dampak konflik tersebut menjangkau Indonesia, yakni penyebaran ideologi melalui ruang digital, pendanaan kriminal lintas negara, jaringan foreign terrorist fighters, serta transfer pengetahuan dan taktik ekstremisme.
Banyak masyarakat lokal merasa lebih dekat dengan jaringan informal atau kelompok bersenjata daripada pemerintah pusat yang dianggap jauh, korup, represif, atau tidak mampu memberi perlindungan.
Menurutnya, pendekatan keamanan konvensional kerap gagal karena tidak mampu menjawab persoalan mendasar berupa krisis legitimasi negara. Kondisi tersebut semakin terlihat setelah penarikan pasukan Prancis dari sejumlah negara Sahel dan pembubaran misi perdamaian PBB MINUSMA di Mali, yang menciptakan kekosongan kekuasaan dan keamanan.
Modal Diplomatik dan Pengalaman Indonesia
Di tengah situasi tersebut, Indonesia dinilai memiliki modal diplomatik yang unik. Sebagai negara demokrasi dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia tidak memiliki sejarah kolonial di Afrika sehingga tidak dibebani sentimen historis negatif. Warisan solidaritas Konferensi Asia-Afrika 1955 juga masih menjadi modal simbolik penting dalam hubungan Indonesia dengan negara-negara Afrika.
Selain itu, Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam menangani terorisme domestik. Pasca tragedi Bom Bali 2002, Indonesia mengembangkan model deradikalisasi yang menekankan reintegrasi sosial dan ekonomi. Melalui program Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), eks narapidana teroris didorong untuk mandiri melalui kegiatan pertanian, perkebunan, dan peternakan di berbagai daerah.
Pendekatan tersebut diperkuat oleh peran organisasi masyarakat seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang aktif menyebarkan narasi Islam moderat dan perdamaian.
Pendekatan berbasis komunitas ini dinilai lebih efektif karena menggunakan bahasa dan nilai yang dekat dengan masyarakat setempat.
Komitmen Multilateral dan Strategi ke Depan
Di tingkat internasional, Indonesia juga aktif berbagi pengalaman melalui berbagai forum, termasuk Global Counterterrorism Forum dan Jakarta Centre for Law Enforcement Cooperation (JCLEC). Kerja sama bilateral di bidang kontra-terorisme juga diperluas melalui kesepakatan dengan negara-negara Afrika, seperti Nigeria dan Maroko, termasuk dalam pertukaran intelijen dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
Indonesia-Africa Forum II pada 2024 turut menghasilkan komitmen kerja sama ekonomi senilai lebih dari 3,5 miliar dolar AS. Pemerintah memandang bahwa pembangunan ekonomi yang inklusif merupakan bagian penting dari strategi pencegahan radikalisme dan konflik berkepanjangan.
Ke depan, Mala Mardialina menilai peran paling strategis Indonesia bukanlah menjadi kekuatan militer atau donor keamanan utama, melainkan sebagai bridge-builder yang menjembatani pengalaman Asia Tenggara, kebutuhan Afrika, serta agenda multilateral PBB dan Uni Afrika.
Pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kerja sama pencegahan ekstremisme kekerasan, peningkatan ketahanan ruang digital, serta perluasan keterlibatan organisasi masyarakat sipil Indonesia di Afrika. Dalam konteks ini, konsep Islam Nusantara dan Islam Berkemajuan dipandang bukan sebagai model yang diekspor, melainkan sebagai perspektif yang ditawarkan melalui dialog setara.
Jembatan Masinda di Ituri mungkin hanya satu titik kecil di tengah luasnya Afrika. Namun, proyek tersebut menunjukkan bahwa perdamaian dapat dibangun melalui kepercayaan, pembangunan, dan kemitraan yang setara. Di tengah krisis global yang semakin kompleks, Indonesia menawarkan pendekatan bahwa keamanan tidak hanya dibangun melalui kekuatan senjata, tetapi juga melalui pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. (Faizah Nadya Camelia dan Tim: Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mataram)
Editor : Redaksi Lombok Post Online