LombokPost - Ustad Dedy Rahman, salah seorang Dewan Hakim MTQ ke-31 tingkat Provinsi NTB asal KLU (Kabupaten Lombok Utara), tiba-tiba mendekatkan wajahnya ke telinga saya. Beliau membisiki saya di sela meriahnya acara pembukaan, "Kiai, Lombok Tengah ini menambah berat beban kami selaku calon tuan rumah untuk MTQ tahun depan," kata beliau. Saya agak terperanjat, lalu bertanya,
"Memangnya kenapa, Tad?" Sambil memandang kerumunan manusia dan tata lampu yang gemerlap, beliau menjawab, "Iya, bagaimana tahun depan kami bisa membuat acara semeriah ini dengan panggung semegah ini dengan dana yang sangat minim?" Jawabnya dengan nada getir, sebuah curhatan jujur yang membumi bersamaan dengan upaya kita semua untuk membumikan Alquran.
Curhatan Ustad Dedy ini mungkin juga merupakan representasi dari kecemasan kolektif yang menghantui setiap kepala daerah dan pengurus LPTQ kabupaten/kota di NTB ketika mendapat giliran menjadi shohibul bait alias tuan rumah Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) tingkat provinsi.
Baca Juga: Siswa MAN 2 Mataram Raih Juara II Tahfiz 10 Juz di MTQ NTB 2026
Menyelenggarakan event kolosal keagamaan sekelas MTQ provinsi memang membutuhkan energi yang luar biasa, tidak hanya energi spiritual untuk mengetuk pintu-pintu langit, tetapi juga energi finansial untuk mengetuk pintu brankas daerah. Ketika kemegahan visual menjadi standar baru, di sanalah beban psikologis dan beban fiskal mulai menari-nari di pikiran para penentu kebijakan.
Masalahnya, struktur anggaran daerah (APBD) di tingkat kabupaten/kota di NTB mayoritas, kalau tidak keseluruhannya, masih memiliki ruang fiskal (fiscal space) yang terbatas. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pusat sudah mengunci sebagian besar belanja daerah untuk urusan-urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar.
Akibatnya, ketika suatu daerah harus menggelontorkan puluhan miliar rupiah demi membiayai panggung raksasa, akomodasi ratusan kafilah, publikasi, dekorasi, hingga konsumsi selama berhari-hari, anggaran sektor lain terpaksa harus "berpuasa" atau setidaknya dikorbankan melalui mekanisme pergeseran anggaran.
Baca Juga: Pemkot Mataram Segera Eksekusi Hadiah Umroh bagi Juara MTQ
Wajar, andaipun para bupati atau wali kota merasa cemas ketika daerahnya ketempatan menjadi tuan rumah. Secara psikopolitik ada beban reputasi yang dipertaruhkan. Jika sukses, pujian mengalir, namun jika ada pelayanan yang pincang, kritik pedas dari netizen akan langsung membanjiri.
Kecemasan ini kian menebal karena di era modern yang serba terukur secara materialistis ini, masih ada anggapan miring di sebagian kalangan masyarakat, misalnya, bahwa investasi besar-besaran untuk MTQ belum terlalu signifikan dalam mengangkat nama daerah maupun mendongkrak indikator ekonomi makro daerah secara instan.
Masyarakat awam kadang suka terjebak dalam dikotomi kalkulasi duniawi, "Untuk apa panggung miliaran rupiah jika jalanan di pelosok desa masih berlubang?" Ungkapan skeptis ini muncul karena memang dampak ekonomi dari MTQ sering kali bersifat jangka pendek (temporary shock) dan berputar di sektor informal lokal semata, seperti pedagang kaki lima dan tingkat okupansi hotel selama event berlangsung. Akibatnya, kepala daerah kerap berada di posisi dilematis, seperti berdiri di antara tuntutan menyemarakkan syiar agama Islam dan tuntutan menjaga efisiensi anggaran.
Baca Juga: Lombok Barat Tembus Tiga Besar MTQ NTB
Namun di tengah mendungnya awan kecemasan tentang anggaran tersebut, sebuah kabar menggembirakan justru berhembus dari Kota Mataram. Di sela-sela penampilan para peserta tilawah yang sedang berkompetisi di arena utama, sahabat saya dari Kota Mataram secara blak-blakan bercerita kepada saya. Dia membisikkan sebuah komitmen besar yang menunjukkan bahwa strategi anggaran sebenarnya bisa diarahkan menjadi bernilai ibadah jika ada kemauan politik (political will) yang kuat dari sang pemimpin.
Menurut penuturannya, wali Kota Mataram telah secara serius memerintahkan semua pihak dan jajaran OPD terkait untuk merumuskan strategi anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk pembinaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kota Mataram di masa yang akan datang. Pesan penting ini beliau sampaikan secara resmi dan penuh penekanan pada saat acara pelepasan kafilah Kota Mataram yang akan berlaga mengikuti MTQ ke-31 tingkat Provinsi di Praya, Lombok Tengah. Ini adalah angin segar, sebuah pembuktian bahwa ibu kota provinsi ingin mengubah paradigma instan dalam memandang MTQ.
Strategi yang digagas wali Kota Mataram ini tentu saja sangat rasional dan luhur secara religius. Beliau menyadari bahwa kesuksesan sejati dalam MTQ bukan terletak pada seberapa megah panggung yang didirikan saat menjadi tuan rumah, melainkan pada seberapa konsisten pembinaan terhadap SDM (para kahim, qari-qariah, hafizh-hafizhah, mufassir-mufassirah, khoththoth-khoththothoh, katib-katibah) dilakukan sepanjang tahun. Dengan strategi anggaran yang matang, LPTQ tidak lagi mengemis anggaran di menit-menit akhir menjelang lomba, melainkan memiliki dana operasional yang pasti untuk melakukan kaderisasi secara terstruktur, ilmiah, dan berkelanjutan sejak dari tingkat kelurahan atau desa.
Tantangan mendasar mengenai tingginya biaya menjadi tuan rumah ini rupanya juga menjadi perhatian serius bagi sang tuan rumah MTQ ke-31 sendiri, yaitu bupati Lombok Tengah. Selepas rapat pleno dewan hakim kemarin, saya berkesempatan melakukan perbincangan santai namun mendalam dengan beliau. Sembari menikmati candaan yang khas ala beliau, saya menggarisbawahi sebuah gagasan revolusioner yang sebenarnya telah beliau sampaikan secara eksplisit dalam pidato beliau selaku shohibul bait pada acara pembukaan MTQ beberapa hari lalu.
"Sanak, sistem pendanaan MTQ tingkat provinsi ini harus kita rombak. Kita perlu menerapkan sistem 'tanggung-renteng' dari segi pendanaan," ujarnya dengan nada serius namun tetap bersahabat.
Maksud gagasan tersebut, sebagaimana beliau jelaskan, adalah bahwa seluruh kabupaten dan kota di wilayah NTB kalau bisa ikut urunan secara proporsional untuk membiayai penyelenggaraan MTQ tingkat provinsi. Jadi, beban finansial yang masif itu tidak lagi melulu ditumpuk di pundak satu daerah yang ketepatan menjadi tuan rumah, tapi dipikul bersama-sama sebagai wujud gotong royong demi mengagungkan Alquran.
Dalam epistemologi kebijakan publik, gagasan "tanggung-renteng" ini saya kira sangat masuk akal dan memiliki feasibilitas (tingkat kelayakan) yang tinggi untuk diwujudkan. Skema ini mirip dengan konsep cost-sharing atau pembiayaan bersama dalam proyek-proyek strategis regional. Konsep ini memposisikan MTQ bukan sebagai beban satu daerah, melainkan sebagai aset dan hajat hidup bersama seluruh masyarakat NTB. Namun, bupati Lombok Tengah juga tentu sangat realistis, beliau menegaskan bahwa gagasan visioner ini tentu harus dikuatkan, difasilitasi, dan dipayungi oleh regulasi resmi dari gubernur NTB terlebih dahulu agar memiliki legalitas hukum yang kuat.
Jika ditinjau dari kacamata hukum administrasi daerah, feasibilitas gagasan ini sangat bergantung pada kehadiran surat keputusan (sk) gubernur atau peraturan gubernur (pergub) yang mengatur tentang kontribusi dana hibah antar-daerah untuk kegiatan keagamaan regional. Tanpa adanya payung hukum dari gubernur, pemanfaatan APBD kabupaten/kota lain untuk dialokasikan ke daerah tuan rumah bisa dianggap sebagai pelanggaran aturan pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah provinsi sebagai koordinator dan pemerintah kabupaten/kota sebagai eksekutor menjadi kunci utama agar ide brilian ini tidak menguap begitu saja menjadi sekadar wacana.
Melihat dinamika ini, kita diingatkan kembali bahwa MTQ bukan semata panggung megah, sorot lampu moving LED, atau perebutan piala bergilir yang sarat gengsi itu. Di balik kerumitan anggaran, kepusingan para kepala daerah, dan perdebatan teknis lainnya, ada esensi yang jauh lebih sakral dan fundamental, yaitu membumikan Alquran di Bumi Gora. Segala peluh, kecemasan, dan kebijakan menyangkut rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, insya Allah akan dicatat oleh Allah SWT sebagai bentuk jihad dalam rangka menegakkan syiar Islam dan menjaga kelestarian kalam-Nya di muka bumi.
Oleh karena itu, mari terus rawat semangat dan optimisme ini tanpa harus kehilangan akal sehat dalam mengelola anggaran. Kepada almukarramun para kepala daerah, para pengurus LPTQ, para ulama, hingga seluruh masyarakat NTB, mari kita pandang kelelahan dan tantangan dalam menyelenggarakan MTQ ini dari sudut keimanan. Tetaplah bersemangat untuk terus mensyiarkan firman-firman Allah SWT melalui lantunan indah ayat-ayat suci Alquran dan kajian yang mendalam terhadap isi yang dikandungnya, karena daerah yang diberkahi bukanlah daerah yang kas daerahnya utuh karena pelit pada syiar agama, melainkan daerah yang seluruh elemennya bergerak bersama, saling menopang, demi memuliakan kitab suci-Nya. Kan begitu? (*)
Editor : Redaksi Lombok Post Online