LombokPost - Sebagai refleksi atas Peringatan Hari Mangrove Sedunia (26 Juli 2026), tulisan ini hadir mengupas mangrove dari perspektif kepentingan dan konflik. Bahwa di balik hijaunya hamparan habitat mangrove yang memikat, sesungguhnya tersimpan ruang yang tidak selalu teduh. Akar-akar mangrove memang saling mengikat lumpur, meredam gelombang, dan menjaga garis pantai dari abrasi, tetapi di atasnya sering tumbuh tarik-menarik kepentingan yang tidak kalah kuat.
Selama ini mangrove lebih banyak dipahami sebagai benteng alami pesisir, penyimpan karbon, habitat berbagai biota, sekaligus sumber penghidupan masyarakat pesisir. Semua itu benar, bahkan telah menjadi narasi utama dalam berbagai kampanye konservasi. Namun, di balik keindahan lanskap dan besarnya manfaat yang diberikan, mangrove juga menyimpan cerita yang jarang diungkap: sebuah ruang tempat kepentingan ekonomi, kebijakan, konservasi, dan kebutuhan hidup masyarakat saling bertemu, saling berhadapan, dan tidak jarang berubah menjadi konflik yang mengancam keberlanjutan ekosistem itu sendiri.
Mangrove adalah ruang dengan nilai yang berlapis. Satu hamparan mangrove yang tampak tenang sesungguhnya menyimpan begitu banyak kepentingan yang saling bertemu. Bagi sebagian orang, ia adalah benteng yang menjaga pesisir dari abrasi dan badai.
Baca Juga: Pelestarian Berbasis Edukasi, AMNT Wujudkan Sekolah Mangrove untuk Warisan Lingkungan Masa Depan
Bagi yang lain, ia menjadi sumber penghidupan, ladang investasi, ruang konservasi, bahkan aset ekonomi masa depan melalui perdagangan karbon. Semua melihat mangrove sebagai sesuatu yang bernilai, tetapi tidak selalu memaknainya dengan cara yang sama. Di sinilah ironi itu bermula. Semakin tinggi nilai yang dimiliki sebuah ekosistem, semakin besar pula keinginan untuk menguasai, untuk mengelola, atau mengambil manfaat darinya. Mangrove akhirnya tidak hanya menjadi rumah bagi berbagai kehidupan, tetapi juga menjadi ruang tempat beragam kepentingan saling berhadapan dan mulai menguji batas-batas keberlanjutan.
Ketika sesuatu tidak dianggap bernilai, maka sering diabaikan. Sebatang pohon yang tumbuh misalnya, sering kali luput dari perhatian ketika hanya menghadirkan rimbun daun. Namun, ketika pohon itu mulai berbuah lebat, banyak tangan ingin memetik hasilnya.
Mangrove pun tidak jauh berbeda. Selama hanya dipandang sebagai semak di tepian pantai, keberadaannya kerap diabaikan, bahkan ditebang atau dikonversi tanpa banyak pertimbangan. Namun ketika mangrove sudah menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi, pandangan terhadap mangrove berubah drastis.
Baca Juga: Mangrove, Membangun Ketahanan Pangan untuk Ketahanan Iklim
Semakin besar nilai yang melekat padanya, semakin banyak pihak datang membawa kepentingannya masing-masing. Sejak saat itulah mangrove tidak lagi sekadar menjadi ekosistem, tetapi juga menjadi arena tarik-menarik kepentingan yang sering kali sulit dipertemukan.
Fenomena tersebut bukan sekadar asumsi, melainkan berulang kali terjadi di berbagai kawasan pesisir. Tidak sedikit habitat mangrove yang dahulu dipandang sebagai lahan berlumpur, kumuh, dan nyaris tidak memiliki nilai ekonomi.
Dengan kerja keras masyarakat, kelompok sadar wisata, dan berbagai pihak yang peduli, kawasan itu perlahan direhabilitasi, ditata, dan diperkenalkan sebagai destinasi ekowisata. Pengunjung mulai berdatangan, usaha-usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, dan manfaat ekonomi mulai dirasakan masyarakat sekitar. Namun, ironi sering kali muncul justru ketika keberhasilan itu mulai terlihat.
Baca Juga: Ekowisata Mangrove Paremas Disiapkan Jadi Ikon Baru Wisata NTB
Saat mangrove telah mampu menghasilkan pendapatan, semakin banyak pihak merasa berkepentingan untuk mengelola, mengatur, bahkan menguasainya. Ruang yang sebelumnya sepi berubah menjadi ruang yang diperebutkan. Pada titik itulah konflik mulai muncul, bukan karena mangrovenya berubah, melainkan karena nilai yang melekat padanya telah berubah.
Sayangnya, dalam banyak kasus, konflik pengelolaan mangrove tidak berakhir di meja dialog, melainkan ditentukan oleh relasi kuasa. Pihak yang memiliki legitimasi kewenangan, kekuatan modal, dan jaringan pengaruh yang lebih luas sering kali berada pada posisi yang lebih diuntungkan dibanding mereka yang sejak awal merawat dan membesarkan kawasan mangrove. Tidak sedikit kelompok masyarakat yang selama bertahun-tahun bergotong royong merehabilitasi mangrove, membuka akses, membangun ekowisata, dan memperkenalkan nilai kawasan kepada publik, justru tersisih ketika kawasan tersebut mulai menghasilkan manfaat ekonomi. Kerja keras yang selama ini menjadi fondasi keberhasilan seolah kehilangan arti ketika berhadapan dengan kepentingan yang memiliki kuasa lebih besar.
Selama ini perhatian publik lebih banyak tertuju pada upaya rehabilitasi, penanaman, dan peningkatan luasan mangrove, padahal persoalan yang tidak kalah penting adalah bagaimana memastikan manfaatnya dibagi secara adil. Konservasi tidak boleh berhenti pada keberhasilan menumbuhkan pohon, tetapi juga harus mampu menumbuhkan kepercayaan, penghargaan, dan rasa memiliki bagi masyarakat yang selama ini menjaga kawasan tersebut. Ketika mereka yang merawat sejak awal justru kehilangan akses atau tersisih dari manfaat yang dihasilkan, maka benih-benih konflik akan terus tumbuh di bawah rimbunnya mangrove. Ekosistem dapat dipulihkan dalam hitungan tahun, tetapi kepercayaan yang hilang sering kali membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk dipulihkan.
Memperingati Hari Mangrove Sedunia (26 Juli 2026) seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai ajakan menanam lebih banyak mangrove, tetapi juga menjadi momentum untuk membangun tata kelola yang lebih adil dan berpihak pada keberlanjutan. Mangrove telah membuktikan dirinya sebagai benteng pesisir, penyangga kehidupan, sekaligus sumber penghidupan bagi jutaan masyarakat. Namun, manfaat sebesar itu hanya akan benar-benar lestari apabila setiap pihak mampu menahan diri dari keinginan menguasai dan mulai belajar berbagi ruang, manfaat, serta tanggung jawab. Manusialah yang menentukan apakah anugerah itu akan menjadi warisan bagi generasi mendatang atau justru berubah menjadi sumber konflik yang tidak pernah usai. (Prof. Markum, Guru Besar Unram)
Editor : Redaksi Lombok Post OnlineSumber : Lombok Post