Pembahasan mengenai hal ini telah berlangsung di Ruang Sidang Rektor, Jumat (26/8). Kampus menyambut hangat rencana tersebut. Bambang menyebut, ICMI merupakan salah satu organisasi besar yang akan terus memberikan kontribusi bagi kemajuan Indonesia. ”Kontribusi itu kemudian membuat bangsa dan negara ini semakin maju dan kegiatan ini sangat produktif,” jelasnya.
Ketua Umum ICMI Prof Arief Satria menjelaskan, otonomi daerah merupakan suatu arena yang nantinya, sistem ekonomi, politik, serta sistem sosial akan sangat saling berpengaruh. ”Kita semua akan mendapat insight yang sangat beragam dan tajam dari berbagai narasumber yang kompeten,” terangnya.
Gubernur NTB H Zulkieflimansyah menyambut hangat dan mengapresiasi tim ICMI yang berkunjung ke NTB. Ditegaskan, pemerintah daerah akan selalu mendukung, apalagi ada pembahasan yang sangat menarik mengenai otonomi daerah. ”Semua unsur harus bahu-membahu dalam penerapan otonomi daerah” jelas pria bergelar doktor ini.
Wali Kota Bogor sekaligus Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) 2021-2024 Bima Arya turut bergabung secara virtual. Dia memberikan pengalamannya dalam mengimplementasikan desentralisasi di tingkat kota.
”Rumusan kewenangan dengan mencari keseimbangan antara desentralisasi dan sentralisasi atau in search of equilibrium. Harus sesuai dengan kondisi daerah masing-masing,” ujarnya.
Materi terkait evaluasi otonomi daerah dari sisi politik disampaikan Prof Siti Zuhro. Peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini menyebut, desentralisasi ataupun otonomi daerah dalam konteks NKRI belakangan dimaknai sempit. ”Urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah ditarik ke pusat. Akibatnya, ketergantungan daerah kepada pusat cenderung meningkat,” sorotnya.
Penjelasan mengenai otonomi daerah dari sisi administrasi publik, juga disampaikan Prof Andy Fefta. Dia adalah dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Kemudian dilanjutkan dengan materi pelaksanaan otonomi daerah dari perspektif pemerintah pusat oleh Prof Muchlis Hamdi, staf khusus Menteri Dalam Negari Bidang Pemerintahan.
Penjelasan juga diberikan Prof Irfan Ridwan Maksum, ketua Klaster Riset DELOGO FIA UI. Dia berbicara terkait otonomi daerah yang bermartabat. Diskusi publik mengenai otonomi daerah 2024 tersebut, ditutup dengan pemberian materi oleh Berly Martawardaya, akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEBI) UI yang sekaligus direktur Riset INDEF. (yun/r9)
Editor : Baiq Farida