Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS) IPM NTB 2022 69,46, atau mengalami pertumbuhan 1,18 persen dibandingkan tahun 2021 sebesar 68,65. Urutan kedua nasional untuk tingkat percepatan kenaikan setelah Papua.
IPM diukur melalui pendekatan tiga indikator utama, yaitu indikator kesehatan, tingkat pendidikan, dan indikator ekonomi. Pengukuran ini menggunakan tiga dimensi dasar. Lamanya hidup, pengetahuan, dan standar hidup yang laik.
Menurut wagub yang akrab disapa Umi Rohmi ini, ibu berperan di semua sektor tersebut. Seperti di bidang pendidikan, ibu terus mendorong dan memotivasi keluarga, terutama buah hatinya untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. ”Ibu yang mendorong untuk ayo terus sekolah dan sekolah, jangan putus sekolah, jangan merarik kodek, selesaikan sekolah minimal SMA, MA, SLTA bila perlu wajib harus lanjut perguruan tinggi,” ujarnya.
Kembali mengacu ke data resmi BPS NTB, di bidang pendidikan yang diukur dari dimensi Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Tahun 2022, HLS NTB mencapai 13,96 tahun, meningkat 0,06 tahun dibandingkan 2021. Sementara RLS NTB sebesar 7,61 tahun, dengan peningkatan 0,23 tahun jika dibandingkan tahun sebelumnya. ”Ini peran siapa, kalau ibu-ibunya tidak semangat untuk anak-anaknya ini tidak bisa,” kata wagub.
Dirinya mengapresiasi kenaikan percepatan tersebut, karena meningkatkan angka IPM tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebabnya, untuk memajukan negara dan daerah, tentu para perempuan harus maju. Juga harus mengerti berbagai kebutuhan untuk mewujudkan ketahanan keluarga. ”Di NTB kita sangat bersyukur banyak ibu-ibu hebat, ketahanan keluarga hanya bisa diwujudkan oleh ibu-ibu hebat, maka dari itu kalau saya bicara percepatan kenaikan IPM, ibu-ibu memiliki faktor yang sangat penting,” tandasnya.
Ketua TP PKK NTB Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengajak para ibu untuk memberikan dedikasi terbaik. ”Karena masih banyak yang memerlukan kasih sayang dan perhatian,” jelasnya.
Dia lantas menyinggung sejumlah posisi strategis yang dijabat oleh perempuan. Mulai dari wakil gubernur, ketua DPRD provinsi, bupati dan wakil bupati, maupun posisi di organisasi pemerintah maupun swasta.
Meski demikian, perlu disadari juga bahwa NTB masih banyak PR, berkaitan dengan masalah pemberdayaan perempuan. ”Masih banyak belum mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat untuk mendapatkan pelatihan, akses hal-hal yang bisa meningkatkan keberdayaan dirinya,” ujarnya. (yun/r9) Editor : Baiq Farida