LombokPost-Jumlah calon siswa Sekolah Rakyat yang dijangkau Kementerian Sosial (Kemensos) pada tahun 2026 telah mencapai target.
Hingga awal Juni 2026, lebih dari 42 ribu anak terdata mengikuti proses penjangkauan, sementara kapasitas yang tersedia sekitar 32 ribu siswa di seluruh Indonesia.
“(Calon siswa) yang sudah dijangkau per hari ini ada 42 ribu, sementara alokasinya 32.640. Itu alokasinya di seluruh Indonesia. (Jadi) penjangkauan seluruh Indonesia sudah melebihi target,” terang Menteri Sosial Saifullah Yusuf, belum lama ini.
Baca Juga: Legislator Udayana dan Senayan Dukung Pembangunan Sekolah Rakyat di Sumbawa
Menurutnya, capaian tersebut menambah total siswa Sekolah Rakyat sejak program dimulai pada Juli 2025.
Pada tahun pertama pelaksanaan, jumlah siswa yang mengikuti program ini mencapai hampir 15 ribu anak.
“Kalau digabung tahun (ajaran) 2025-2026 dan 2026 - 2027, (jumlah) siswa Sekolah Rakyat seluruh Indonesia jumlahnya sudah lebih dari 45 ribu siswa,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Sekolah Rakyat tidak membuka pendaftaran umum.
Penjangkauan dilakukan langsung kepada anak keluarga prasejahtera yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Jadi sekolah rakyat tidak membuka pendaftaran. (Namun) menjangkau siswa-siswa melalui data yang ada, yang dimiliki oleh pemerintah di DTSEN dan sebagian lagi dijangkau ketika ketemu di jalanan,” jelas Gus Ipul, sapaan akrabnya.
Penjangkauan calon siswa paling banyak dilakukan pada jenjang SMP dengan lebih dari 17.815 anak. Selanjutnya jenjang SMA sebanyak 16.206 anak dan SD lebih dari 3.597 anak.
Kemensos juga menjangkau anak-anak rentan yang hidup di jalanan. Dari total peserta yang terdata, sebanyak 429 anak dijangkau langsung dari jalanan, terutama di wilayah Jabodetabek.
Baca Juga: Pembangunan Sekolah Rakyat KLU Kejar Target Peluncuran Nasional
Sebagian besar calon siswa berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi sangat terbatas.
Sebanyak 18.737 anak berasal dari keluarga berpenghasilan di bawah Rp1 juta per bulan. Sementara 1.624 anak berasal dari keluarga tanpa penghasilan, dan 10.774 anak berasal dari keluarga dengan penghasilan Rp 1 juta per bulan hingga setara upah minimum regional (UMR).
Gus Ipul mengatakan, mayoritas orang tua calon peserta didik bekerja di sektor informal.
Di antaranya buruh pertanian sebanyak 4.184 orang, buruh bangunan 3.421 orang, jasa lainnya 2.307 orang, buruh perkebunan 1.915 orang, serta buruh industri 1.246 orang.
Gus Ipul meminta masyarakat menolak segala bentuk pungutan liar dalam proses penjangkauan siswa Sekolah Rakyat.
“Para orang tua, jangan mau kalau ada yang minta serupiah pun. Tidak boleh, itu dilarang oleh presiden dan undang-undang. Tidak boleh memaksa orang lain untuk memberikan sesuatu (karena) itu bagian dari korupsi,” tegasnya.
Baca Juga: Sekolah Rakyat Menengah Atas 38 Lombok Timur Mulai Jaring Siswa Baru
Ia menegaskan proses penerimaan siswa Sekolah Rakyat dilakukan secara ketat, transparan, dan berbasis DTSEN.
Karena itu, masyarakat diminta melaporkan jika menemukan penyimpangan dalam proses penjangkauan.
“Yang dijangkau di sini adalah yang memenuhi kriteria, untuk itu jika ada yang main-main Tolong dilaporkan. Kami akan tindak dengan tegas,” jelas dia.
Gus Ipul memastikan Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak yang benar-benar memenuhi kriteria. “Kalau ada yang main-main tolong dilaporkan. Kami akan tindak dengan tegas,” tandasnya.
Editor : Akbar Sirinawa