LombokPost- Kekosongan kepala sekolah (kasek) definitif di sejumlah sekolah di Kota Mataram menjadi sorotan. Banyak satuan pendidikan masih dipimpin Pelaksana Tugas (Plt) kepala sekolah dalam waktu cukup lama karena proses pengisian jabatan definitif belum tuntas.
PGRI Kota Mataram menilai kondisi itu tidak lepas dari lemahnya perencanaan dan pemetaan kebutuhan kasek sejak beberapa tahun sebelumnya. Pemetaan terhadap guru yang akan memasuki masa pensiun dinilai semestinya dilakukan lebih awal agar kekosongan kasek tidak menumpuk seperti saat ini.
Ketua PGRI Kota Mataram Imam Purwanto mengatakan, persoalan kekosongan kepala sekolah sebenarnya dapat diantisipasi apabila perencanaan mutasi, pensiun, dan penempatan kepala sekolah dilakukan secara matang sejak dua hingga tiga tahun sebelumnya.
Baca Juga: Berkat Juara Internasional Santri Trensains Tebuireng Asal NTB Dapat Apresiasi Gubernur Jatim
“Jika perencanaan dieksekusi secara seksama sejak dini, krisis kekosongan kepala sekolah dipastikan tidak akan separah sekarang,” kata Imam, Kamis (27/8).
Menurutnya, kondisi saat ini juga tidak mudah diselesaikan hanya dengan menerbitkan SK kasek definitif. Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mataram harus mengikuti sistem aplikasi yang terintegrasi dengan aturan Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
Artinya, pengisian kasek definitif tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Disdik harus memastikan seluruh persyaratan dan proses administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga: SMKN 4 Mataram Siapkan LSP P1, Sertifikasi Kompetensi Siswa Diperkuat
“Dinas sekarang memang tidak berdaya untuk asal meng-SK-kan kepala sekolah definitif. Semua harus tunduk pada sistem aplikasi dan aturan Dapodik. Jika dilanggar, dampaknya luar biasa merugikan sekolah,” ujarnya.
Imam menjelaskan, pelanggaran terhadap ketentuan itu berpotensi menimbulkan persoalan baru bagi sekolah. Di antaranya berkaitan dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Tunjangan Profesi Guru (TPG), hingga perhitungan jam mengajar guru.
Karena itu, PGRI Kota Mataram meminta persoalan kekosongan kasek diselesaikan secara hati-hati. Menurutnya, percepatan pengisian jabatan tetap penting, tetapi tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan regulasi.
Baca Juga: 47 Dokter Baru FK Unizar Diambil Sumpah, 14 Raih Cumlaude
Menurutnya, persoalan semakin kompleks karena pengisian jabatan kasek definitif disebut akan dilakukan satu paket dengan pengangkatan pengawas sekolah. Di sisi lain, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi calon pengawas sekolah. Salah satunya berkaitan dengan pengalaman sebagai kepala sekolah definitif. Kondisi itu membuat kebutuhan kepala sekolah dan pengawas sekolah saling berkaitan.
Editor : Akbar SirinawaSumber : Lombok Post