LombokPost - Akurasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) dan penentuan desil kemiskinan di Lombok Barat (Lobar) menuai sorotan.
Kepala desa dan Dinas Sosial PPPA Lobar menilai terjadi misinterpretasi penilaian ekonomi warga desa oleh tim pendata pusat.
Kades Duman Suhardi menyoroti indikator kemiskinan pusat yang disamakan dengan Jakarta.
Baca Juga: Dewan Golkar dan PPP Soroti Data Penerim Bansos, Pinjaman Bank dan Kredit Motor Bikin Naik Desil
Kondisi tersebut dinilai tidak cocok diterapkan di daerah.
Ia menjelaskan banyak warga desa memiliki rumah atau tanah dari hasil bekerja di luar negeri.
Namun, mereka tidak memiliki pendapatan harian tetap.
”Jangan samakan penilaian daerah dengan Jakarta. Di sini warga punya rumah bagus hasil kerja ke luar negeri, tapi pendapatannya serabutan. Ada juga warga yang pelihara ayam atau sapi bagi hasil, tapi dicatat sebagai barang usaha. Padahal itu cuma cadangan kebutuhan keluarga, bukan penghasilan harian. Ini salah penafsiran,” tegas Suhardi.
Suhardi mendesak pemda dan pihak desa melakukan verifikasi ulang data satu pintu. Langkah ini penting agar bantuan sosial (bansos) tepat sasaran.
”Ayo duduk bareng, adu data tujuannya agar penerima bantuan benar-benar membutuhkan. Satu lagi desil ini kurang sosialisasi ke masyarakat desa,” katanya.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinsos PPPA Lobar Arief Suryawirawan mengakui kerancuan data kemiskinan merupakan isu nasional. Masalah timbul akibat penggabungan data DTKS, Regsosek, dan P3KE yang dipadankan dengan data Dukcapil.
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
