LombokPost- Peluang ASN di NTB untuk melanjutkan pendidikan tinggi semakin terbuka. Pemerintah daerah bersama Universitas Terbuka (UT) Mataram terus memperkuat kerja sama untuk memudahkan pegawai yang ingin kuliah tanpa terkendala persoalan administrasi.
Kerja sama UT Mataram dengan pemerintah kabupaten/kota di NTB itu diarahkan untuk memberikan kepastian bagi ASN yang kuliah, mulai dari izin belajar, dispensasi waktu mengikuti perkuliahan, hingga surat tugas bagi pegawai yang menempuh pendidikan di UT.
Hampir seluruh kabupaten/kota di NTB telah dijajaki dalam kerja sama pendidikan itu. Terbaru, Pemkab Lombok Utara menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan UT Mataram yang dirangkaikan dengan peringatan hari ulang tahun kabupaten itu.
Baca Juga: SMAN 3 Mataram Borong Tiga Juara Jambore Jurnalistik NTB
Setelah Lombok Utara, kerja sama serupa akan kembali diperluas. Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) menjadi salah satu daerah yang akan dijajaki UT Mataram karena sejauh ini belum masuk dalam kerja sama yang telah dilakukan.
Direktur Universitas Terbuka Mataram Ronny Basista mengatakan, kerja sama itu lebih difokuskan pada kemudahan administrasi dan operasional pembelajaran bagi pegawai pemerintah daerah. Menurut dia, kerja sama itu tidak secara otomatis memberikan potongan biaya pendidikan. Pegawai yang memilih kuliah di UT akan memperoleh kepastian dari sisi perizinan dan penugasan.
“Mulai dari izin, dispensasi waktu kuliah, sampai surat tugas. Ini yang kita fasilitasi,” ujar Ronny.
Baca Juga: Enam Guru Besar Unram Dikukuhkan, Diminta Perkuat Peran untuk Masyarakat
Dia menjelaskan, keberadaan surat tugas menjadi salah satu bagian penting bagi ASN yang ingin melanjutkan pendidikan. Dokumen itu berkaitan dengan pengakuan legal terhadap ijazah yang diperoleh setelah menyelesaikan pendidikan.
UT sebagai perguruan tinggi dengan sistem pembelajaran yang fleksibel menjadi salah satu pilihan bagi ASN yang tetap harus menjalankan tugas kedinasan. Pola itu memungkinkan pegawai mengatur aktivitas pendidikan tanpa meninggalkan kewajiban pekerjaan. Penguatan kerja sama juga diarahkan hingga ke tingkat pemerintahan desa.
“Dengan dukungan pemerintah daerah, akses kuliah bagi pegawai pemerintah diharapkan semakin mudah dan memiliki kepastian administrasi,” tandasnya.
Editor : Pujo NugrohoSumber : Lombok Post