LombokPost- Universitas Mataram (Unram) mengambil langkah tegas terhadap pelaku kekerasan seksual di lingkungan kampus. Seorang mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP) berinisial AA dijatuhi sanksi administratif berat berupa pemberhentian tetap sebagai mahasiswa.
Keputusan tersebut menjadi bukti komitmen Unram menerapkan prinsip zero tolerance atau tanpa toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi. Penindakan tidak hanya berlaku terhadap kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan fisik dan psikis.
Pemberhentian mahasiswa tersebut tertuang dalam Keputusan Rektor Universitas Mataram Nomor 16773/UN18/HK/2026 yang ditetapkan pada 4 November 2026. Sanksi dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan oleh Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPK-PT) Unram.
Baca Juga: Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu Mengajar di MAN 2 Mataram, Siswa Belajar APBN dan Pajak
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Satgas PPK-PT Unram Nomor 48/UN18/PPKPT/2026, yang bersangkutan dinyatakan melakukan pelanggaran kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Penanganan kasus tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
Ketua Satgas PPK-PT Unram Joko Jumadi menegaskan, pemberian sanksi berat merupakan bentuk nyata ketegasan kampus dalam menangani kasus kekerasan. Menurutnya, tidak boleh ada toleransi terhadap pelanggaran yang mengancam keamanan dan kenyamanan warga perguruan tinggi.
Dia menjelaskan, prinsip zero tolerance berlaku bagi seluruh unsur di lingkungan Unram tanpa membedakan status maupun kedudukan. Penindakan tidak hanya menyasar mahasiswa, tetapi juga pegawai dan dosen yang terbukti melakukan kekerasan.
Baca Juga: Peringati Hari Pahlawan, Siswa SD Integral Luqman Al Hakim Gerung Belajar Berwirausaha Lewat Market
"Pemberian sanksi berat merupakan salah satu bentuk upaya Unram. Selain itu, kami juga aktif melakukan sosialisasi dan edukasi, perbaikan tata kelola seperti penambahan kamera pengawas atau CCTV, perbaikan tata ruang, termasuk pemberlakuan regulasi aktivitas kampus," ujar Joko.
Selain penegakan sanksi, Unram juga memperkuat langkah pencegahan kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Melalui Satgas PPK-PT, kampus terus menggencarkan sosialisasi dan edukasi kepada seluruh civitas akademika.
Penguatan sistem pengawasan dilakukan melalui penambahan CCTV, pembenahan tata ruang, serta pengaturan aktivitas di lingkungan kampus. Langkah tersebut diharapkan mampu meminimalkan potensi terjadinya kekerasan sekaligus meningkatkan keamanan di area perguruan tinggi.
Baca Juga: Siswa MAN 1 Mataram Bidik Medali OMI Nasional 2026, Guru Sampai Datangi Rumah
Joko menambahkan, penanganan kasus kekerasan tidak cukup hanya dilakukan melalui pemberian sanksi kepada pelaku. Upaya pencegahan harus berjalan beriringan agar seluruh warga kampus memahami batasan perilaku serta pentingnya menghormati hak dan keamanan orang lain.
Unram ingin memastikan lingkungan perguruan tinggi menjadi ruang yang aman, inklusif, dan bermartabat. Dengan penegakan sanksi dan penguatan pencegahan kekerasan seksual, kampus diharapkan mampu memberikan perlindungan kepada seluruh civitas akademika. Komitmen zero tolerance tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa kekerasan dalam bentuk apa pun tidak mendapat tempat di lingkungan Universitas Mataram.
Editor : Kimda Farida
Sumber : Lombok Post