Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

RAPBD 2027 Dikepung Efisiensi, DPRD NTB Perjuangkan Pokir

H
Penulis: Hamdani Wathoni❯

 


Advertisement

PAPARKAN POSTUR RAPBD: Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat memaparkan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna bersama dewan, Senin (9/11). (Foto: Toni/Lombok Post)
PAPARKAN POSTUR RAPBD: Wakil Gubernur NTB Indah Dhamayanti Putri saat memaparkan nota keuangan RAPBD 2027 dalam rapat paripurna bersama dewan, Senin (9/11). (Foto: Toni/Lombok Post)

 

Lombok Post - Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov NTB dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Di tengah kondisi tersebut, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci agar program pembangunan tetap berjalan dan aspirasi masyarakat tidak terabaikan.

Advertisement

Ketua DPRD NTB Baiq Isvie Rupaeda menegaskan, penyesuaian jadwal pembahasan yang sempat dilakukan bukan berarti proses penganggaran mengalami kendala serius. Penentuan jadwal telah dibicarakan melalui rapat konsultasi bersama pimpinan dan pihak terkait. 

"Insya Allah tidak ada keterlambatan. Kita memang harus menskor waktu karena ada penyesuaian dan kita tadi rapat dulu baru menentukan hari," ujar Baiq Isvie.

Menurutnya, dinamika dalam pembahasan anggaran merupakan hal yang wajar. Terlebih, pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan fiskal dengan kondisi keuangan daerah serta regulasi terbaru dari pemerintah pusat. 

Advertisement

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian DPRD adalah kebijakan efisiensi pemerintah pusat terhadap Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan tersebut berpotensi mempersempit ruang gerak pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan.

 Karena itu, DPRD berharap kebijakan efisiensi dapat diikuti dengan penyesuaian yang proporsional terhadap beban dan kebutuhan daerah. Di sisi lain, optimalisasi program prioritas harus tetap menjadi perhatian agar pelayanan publik dan pembangunan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terganggu.

Persoalan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan juga menjadi bagian penting dalam pembahasan RAPBD 2027. Baiq Isvie memastikan mekanisme pengakomodasian aspirasi anggota dewan tetap mengacu pada regulasi dan hasil verifikasi lapangan.

Artinya, usulan program yang disampaikan melalui fungsi representasi DPRD tetap akan diperjuangkan. Namun, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Lombok PostIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DPRD NTB Nilai Banyak Asumsi Belum Terukur, Pendapatan Daerah Diusulkan Rp 6,22 Triliun

DPRD NTB Nilai Banyak Asumsi Belum Terukur, Pendapatan Daerah Diusulkan Rp 6,22 Triliun

Pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun Anggaran 2027 menjadi sorotan DPRD NTB.

Pokir DPRD NTB di Disnakeswan Disetop, Hanya 18 Kelompok Peternak Terima Bantuan

Pokir DPRD NTB di Disnakeswan Disetop, Hanya 18 Kelompok Peternak Terima Bantuan

Disnakeswan NTB menghentikan program pokir APBD-P 2026, hanya 18 kelompok peternak tetap melanjutkan kegiatan yang sudah berkontrak.

DPRD NTB Yakin Pemotongan Anggaran Tak Ganggu Belanja Prioritas

DPRD NTB Yakin Pemotongan Anggaran Tak Ganggu Belanja Prioritas

DPRD NTB memastikan kebijakan pemotongan anggaran serta pemangkasan sejumlah pos dana dari pusat tidak mengganggu program belanja daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer