Terkait belum finalnya nama Dr Zul ini, disampaikan oleh Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan Wilayah (BPW) Bali-Nusra Johan Rosihan. “Yang diusulkan ke Presiden (PKS, Red) itu minimal dua nama, kalau satu nama itu namanya maksa,” kata Johan Rosihan, saat bertemu dengan media di Mataram, kemarin (25/8).
Hal ini tidak lepas dari adanya terobosan PKS dalam meningkatkan perolehan kursi di Pileg 2024. Ia mengungkapkan, tiket Pilkada Serentak 2024 dijadikan alat negosiasi dengan kader PKS yang ingin tampil di agenda politik tersebut.
Kader-kader PKS yang ingin tampil sebagai bupati, wali kota, ataupun gubernur ditantang membuat target pemenangan kursi bila ingin mendapat SK rekomendasi PKS di Pilkada Serentak 2024. Hal ini diungkapkan salah satu terobosan kepemimpinan Presiden PKS Ahmad Saikhu. “Baru (Pileg) kali ini diberlakukan,” terangnya.
Strategi ini tidak banyak diketahui publik karena baru Pileg 2024 ini diberlakukan. “Jadi grand desain strateginya adalah Pilkada itu ya merupakan starter pemenangan Pileg,” paparnya.
Oleh karena itu, berbeda dengan kebanyakan partai politik (parpol), PKS menjadi partai yang paling awal mulai kick off tahapan Pilkada Serentak 2024. Kick off ini dilaksanakan berbarengan dengan acara Rapimnas di Tangerang, pada 12 Agustus 2023 lalu.
“Karena itu presiden partai umumkan Kick Off Tahapan Pilkada,” terang anggota DPR RI Dapil NTB 1 Pulau Sumbawa ini.
Sejak dimulainya kick off, tahapan penjaringan figur-figur terbaik PKS mulai berjalan. Tidak terkecuali di NTB. “Rekrutmen figur terbaik saat ini sedang berjalan,” ungkapnya.
Proses penjaringan ini dimulai di tingkatkan DPD PKS kabupaten/kota. Nantinya setiap DPD dipersilakan mengusulkan figur-figur terbaik sebagai kandidat kepala daerah. “DPD melakukan penjaringan, kemudian ke DPW, oleh DPW menyampaikan pada kami,” jelasnya.
Dalam proses selanjutnya, DPP akan membentuk tim independen untuk melakukan assessment terhadap siapa yang layak mendapat SK rekomendasi Pilkada Serentak 2024. Figur yang mendapat SK, dipastikan adalah sosok yang dari berbagai poin penilaian paling tinggi di banding figur lainnya.
“Siapa yang paling potensial dalam membantu peningkatan perolehan kursi di Pileg 2024,” tegasnya.
Johan mengatakan SK rekomendasi dari partai untuk tampil di Pilkada Serentak 2024 akan diberikan lebih awal yakni bulan Desember 2023 nanti. “Minimal 3 bulan sebelum Pileg 2024 sudah ada SK rekomendasi untuk calon kepala daerah, artinya kalau tiga bulan, ya 14 Desember sudah ada SK rekomendasi,” jelasnya.
Tujuan pemberian SK rekomendasi lebih awal sebagai bentuk kepastian bagi calon kepala daerah yang telah membuat komitmen target perolehan kursi. “Jadi begitu SK terbit, berarti sudah ada komitmen berapa jumlah kursi yang dapat dibantu untuk direbut, komitmen itu nanti dengan DPP,” tegasnya. (zad)
Editor : Redaksi Lombok Post